Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPU
Bentuk Singkat
:Perpu
Nomor
:16
Tahun
:1960
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertahanan dan Keamanan
Subsektor
:
Pertahanan Negara
Sub Subsektor
:
Kebijakan & Strategi Pertahanan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Nomor: 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Jumadi Jumadi, Indrajaya Indrajaya
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1181
Detail Sumber

HUKUM PIDANA ANALISA HUKUM TENTANG KEBERADAAN PIDANA DENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

Hendra Wijaya Pratama Tambunan
PETITA Vol. 1 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v1i1.4026
Detail Sumber

PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES MUARO JAMBI

Arsil Hadi, Ibrahim Ibrahim, Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 2016
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.89
Detail Sumber

Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Ainaya Nurhayati, Novita Setyoningrum
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1155
Detail Sumber

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Ahmadulil Ulil Ulil
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 No. 1 2019
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i1.307
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB NOMOR: 08/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN

Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31004/jp.v5i1.5831
Detail Sumber

Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana Militer Dalam Perkara Desersi Secara In Absentia

Dedy Darmawan
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Vol. 9 No. 1 2019
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/mjn.v9i1.1869
Detail Sumber

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang

Wenny Megawati, Rochmani Richmani, Safik Faozi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 9 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/humani.v9i2.1618
Detail Sumber

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DISKRESI DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES MOJOKERTO

Wijaya, Muhammad Aditya Kusuma, Handayati, Nur, Borman, M.Syahrul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v5i3.832
Detail Sumber

KONSEKUENSI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PASCA DIKELUARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 MENGENAI PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Noor Azizah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 2017
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v9i1.805
Detail Sumber

Berita Terkait

Komcad di Lokasi Demonstrasi: Sah atau Langgar UU PSDN?
02 Jul 2026

Komcad di Lokasi Demonstrasi: Sah atau Langgar UU PSDN?

Kemunculan personel Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar aksi demonstrasi pada 13 Juni 2026 memantik persoalan hukum, karena koalisi masyarakat sipil menilai pelibatan Komcad tanpa pernyataan mobilisasi oleh Presiden bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Para ahli menegaskan pengamanan unjuk rasa adalah ranah kepolisian, bukan fungsi Komcad yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer.

Baca selengkapnya
Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI–Turki dan RI–Malaysia Melaju ke Paripurna, Payung Hukum Alutsista Diperkuat
02 Jul 2026

Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI–Turki dan RI–Malaysia Melaju ke Paripurna, Payung Hukum Alutsista Diperkuat

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyetujui dua RUU ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Persetujuan tingkat komisi ini menjadi tahapan penting sebelum kedua RUU dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.