Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPU
Bentuk Singkat
:Perpu
Nomor
:21
Tahun
:1959
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertahanan dan Keamanan
Subsektor
:
Keamanan Maritim
Sub Subsektor
:
Penegakan Hukum Laut
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

The Legal Certainty of Execution of the Death Penalty in Indonesian Criminal Justice System

Willy Tanjaya, Teguh Prasetyo, Muhadar Muhadar, Lilik Mulyadi
The Southeast Asia Law Journal Vol. 1 No. 1 2015
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/salj.v1i1.5
Detail Sumber

DISKURSUS NORMATIF PIDANA MATI DALAM TINJAUAN COUNTER-COLONIAL CRIMINOLOGY

Nugroho, Timothy, Sulhin, Iqrak
MLJ Vol. 7 No. 2 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3496
Detail Sumber

EKSISTENSI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Syamsi Ubay, Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2009
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.51
Detail Sumber

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PIDANA HARTA KEKAYAAN DALAM RUU KUHP INDONESIA SEBAGAI ANTISIPASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Criminal Law Policy regarding Monetary Sanction in the Bill of Penal Code of Indonesia as Anticipation for Ove

Yoserwan, Yoserwan -
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v17i2.617
Detail Sumber

Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia

Mochamad Sukedi
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 9 No. 1 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p14
Detail Sumber

Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Analisis Komparatif dengan Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van Strafrecht Belanda

Valerian, Dion
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v5i2.445
Detail Sumber

Berita Terkait

Komcad di Lokasi Demonstrasi: Sah atau Langgar UU PSDN?
02 Jul 2026

Komcad di Lokasi Demonstrasi: Sah atau Langgar UU PSDN?

Kemunculan personel Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar aksi demonstrasi pada 13 Juni 2026 memantik persoalan hukum, karena koalisi masyarakat sipil menilai pelibatan Komcad tanpa pernyataan mobilisasi oleh Presiden bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Para ahli menegaskan pengamanan unjuk rasa adalah ranah kepolisian, bukan fungsi Komcad yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer.

Baca selengkapnya
Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI–Turki dan RI–Malaysia Melaju ke Paripurna, Payung Hukum Alutsista Diperkuat
02 Jul 2026

Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI–Turki dan RI–Malaysia Melaju ke Paripurna, Payung Hukum Alutsista Diperkuat

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyetujui dua RUU ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Persetujuan tingkat komisi ini menjadi tahapan penting sebelum kedua RUU dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.