Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang NO. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara NO. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPU
Bentuk Singkat
:Perpu
Nomor
:23
Tahun
:1959
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pendidikan
Subsektor
:
Pendidikan Tinggi
Sub Subsektor
:
Kelembagaan Perguruan Tinggi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Analisis Peran Polri Saat Negara dalam Keadaan Darurat Militer

Kharisma, M. Zendi, Prastopo, Prastopo, Makbul, A.
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 2 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1863
Detail Sumber

Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Evaluation of the Legal Framework for Handling the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Emergency Constitutional Law)

Novianto Murti Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 12 No. 2 2021
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2359
Detail Sumber

Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penganggaran Dana Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia

Januardy, Ivans, Salsabila, Marisa
Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v9i2.486
Detail Sumber

KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENANGANAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH

Imaro Sidqi, Doli Witro
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7644
Detail Sumber

Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi

Ahmad Gelora Mahardika
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.30651/justitia.v4i2.5362
Detail Sumber

WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) INDONESIA DALAM KEADAAN DARURAT HUKUM KETATA NEGARAAN

Achmad Taufik & Gatot Subroto
Jurnal Yustitia Vol. 23 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.53712/yustitia.v23i1.1537
Detail Sumber

PEMBATASAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF KEADAAN DARURAT

Osgar S Matompo
Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1 2014
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v21i1.1157
Detail Sumber

LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PENGARUHNYA BAGI PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Risdiarto, Danang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 1 2018
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v15i1.54
Detail Sumber

Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia

Febriansyah, Reza Fikri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 2009
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v6i4.338
Detail Sumber

Eksistensi Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Hukum Indonesia

Ofis Rikardo, Syawalludin, Raka Justitia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 2023
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/btq65w81
Detail Sumber

Kontroversi Dasar Hukum Sidang Istimewa MPR dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 (Tinjauan Yuridis Ketatanegaraan)

Nikmatul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 8 No. 16 2001
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol8.iss16.art6
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Fradhana Putra Disantara
JURNAL CENDEKIA HUKUM Vol. 6 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33760/jch.v6i1.262
Detail Sumber

Berita Terkait

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah
02 Jul 2026

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah

Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.

Baca selengkapnya
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
02 Jul 2026

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Ia dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider, dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809,59 miliar, serta menyatakan akan mengajukan banding.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.