Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:100
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Kependudukan & Catatan Sipil
Sub Subsektor
:
Pencatatan Sipil
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PROBLEMATIK YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA

NISHA FLORETTA ELFANI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.21848
Detail Sumber

PROBLEMATIK YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA

FLORETTA ELFANI, NISHA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.21848
Detail Sumber

Effectiveness of the Merit System in Office Administration within the Sinjai District Government

Erwin Darmawan, Andi Pangerang Moenta, Achmad Ruslan
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v12i1.749
Detail Sumber

JABATAN PIMPINAN TINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN JABATAN STRUKTURAL PADA UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (STUDI KASUS: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK RANGKAP JABATAN PEJABAT P

putra, widhya mahendra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v17i2.550
Detail Sumber

HARMONISASI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ANAK

Adams, Wahiduddins
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 1 No. 1 2004
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v1i1.269
Detail Sumber

KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAHAN KOTA MATARAM)

Ahmad Marwi
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 4 No. 3 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.29303/ius.v4i3.340
Detail Sumber

Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001

Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, Slamet Hariyadi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/juinhum.4.3.7507.663-671
Detail Sumber

PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Lalu Muhammad Fauzi, S.H., Prof. Dr. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., Dr. Zunnuraeni, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 2019
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/dejure.v4i1.1863
Detail Sumber

LEGAL PROTECTON OF WOMEN CIVIL CERVANTS OF GENDER DISCRIMINATION IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY IN THE DISTRICT ADMINISTRATION SUMBAWA - WEST NUSA TENGGARA

Syarif Dahlan
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 2 No. 1 2013
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p13
Detail Sumber

PENGATURAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I Gede Pranajaya
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 4 No. 4 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p14
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENCOPOTAN JABATAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/G/2021PTUN-BKL)

Nurjihan Rizkhita, Paulinus Salvator Tarigan, Rio Taufik Ansori
Dinamika Hukum Vol. 24 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35315/dh.v24i2.9318
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.