Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:101
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pendidikan
Subsektor
:
Pendidik & Tenaga Kependidikan
Sub Subsektor
:
Guru & Sertifikasi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

H. Saripudin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.196
Detail Sumber

KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

H. Saripudin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.105
Detail Sumber

PENGAWASAN PERADILAN TATAU SAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Marijo Marijo
Spektrum Hukum Vol. 10 No. 2 2013
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v10i2.376
Detail Sumber

Efektivitas Program Pendidikan dan Pelatihan di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Annissa Safitri Salsabilla
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/perspektif.v2i2.242
Detail Sumber

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

adrie S.Sos, SH.MH
Jurnal Yustitia Vol. 16 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.897
Detail Sumber

PERANAN DIKLAT JABATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

adrie S.Sos, SH.MH
Jurnal Yustitia Vol. 14 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v14i2.492
Detail Sumber

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PANGKAT DAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Andrianto, Okky, Suparnyo, Suparnyo, SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No. 2 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24176/sk.v21i2.5689
Detail Sumber

Kepastian Hukum dan Konsep Kedepan terkait Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Sekretaris Desa (Sekdes) di Indonesia.

Muhammad Hoiru Nail, Suphia Suphia
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 2021
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1019
Detail Sumber

HARMONISASI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ANAK

Adams, Wahiduddins
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 1 No. 1 2004
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v1i1.269
Detail Sumber

Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Grasia Kurniati
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 2017
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/positum.v1i2.854
Detail Sumber

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF QARDHAWI: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Fitrah, Iwan
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No. 1 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.18860/j.v7i3.4318
Detail Sumber

Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia

Firmansyah, Vicky Zaynul, Syam, Firdaus
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v7i2.817
Detail Sumber

Berita Terkait

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah
02 Jul 2026

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah

Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.

Baca selengkapnya
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
02 Jul 2026

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Ia dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider, dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809,59 miliar, serta menyatakan akan mengajukan banding.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.