Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:102
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Kependudukan & Catatan Sipil
Sub Subsektor
:
Pencatatan Sipil
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Rotua Nainggolan, Faizah Bafadhal
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11345
Detail Sumber

Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi

Rildo Rafael Bonauli, Sandy Thrisna Manueln Situmeang
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i1.174
Detail Sumber

Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Riza, Dola, AS, Boiziardi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/dwq1fh37
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Tanjung, Akbar Kharisma
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i1.243
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Akbar Kharisma Tanjung
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i1.243
Detail Sumber

Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Banda Aceh

Liza Wahyuni, Nining Aja, Setyowati, Rofah, Rastra Samara, Muchlas
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1875
Detail Sumber

Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Banda Aceh

Nining Aja Liza Wahyuni, Rofah Setyowati, Muchlas Rastra Samara
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1875
Detail Sumber

PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM DI RUMAH POTONG HEWAN MAGETAN OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MAGETAN

ADAM BAGAS PAMBUDI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.20090
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAWASAN PRODUK HORTIKULTURA IMPORDI SURABAYA

DIAN SURYA RAHMAWATI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2015
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v2i2.13932
Detail Sumber

PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM Â DI RUMAH POTONG HEWAN MAGETAN OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MAGETAN

BAGAS PAMBUDI, ADAM
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.20090
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAWASAN PRODUK HORTIKULTURA IMPORDI SURABAYA

SURYA RAHMAWATI, DIAN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2015
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v2i2.13932
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Inosentius Samsul
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 6 No. 2 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v6i2.253
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.