Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:16
Tahun
:1997
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh)
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN BUSINESS FRANCHISE DI INDONESIA

Lily Triana
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 2018
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v10i1.263
Detail Sumber

PENGARUH PERKEMBANGAN WARALABA USAHA MINIMARKET TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

Sri Retno Widyorini
Spektrum Hukum Vol. 14 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v14i1.1101
Detail Sumber

WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Moch. Najib Imanullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 24 No. 2 2012
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16133
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Wahyuni Safitri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v4i2.2966
Detail Sumber

EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH)

Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, Rindia Fanny Kusumaningtyas
Law and Justice Vol. 3 No. 2 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123
Detail Sumber

EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH)

Setiawan, Andry, Sulistianingsih, Dewi, Kusumaningtyas, Rindia Fanny
Law and Justice Vol. 3 No. 2 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123
Detail Sumber

Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Nicholas Firman Rafael Napitupulu, Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 1 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2117
Detail Sumber

Fungsi Prospektus Penawaran Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia

Fisiliya Aricka Yuliyarsih
JURNAL RECHTENS Vol. 2 No. 2 2013
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36835/rechtens.v2i2.83
Detail Sumber

EFEKTIVITAS KONTRAK BAKU DALAM MOBILITAS BISNIS: (Perspektif Hukum Progresif)

Adityo, Rayno Dwi
JURNAL MAHKAMAH Vol. 1 No. 1 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v1i1.34
Detail Sumber

EFEKTIVITAS KETENTUAN HKI TERDAFTAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Yuswanto, Slamet
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 3 2018
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v15i3.233
Detail Sumber

PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Diangsa Wagian
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 1 2015
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i7.206
Detail Sumber

THE ASPECT OF THE CONTRACT LAW REFORM WITHIN THE REGULATION OF INDONESIA

Wagian, Diangsa
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 7 2015
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i7.206
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.