Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:28
Tahun
:1977
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Penatagunaan Tanah
Sub Subsektor
:
Pengendalian & Alih Fungsi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN

SURJANTI
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.318
Detail Sumber

AKTUALISASI PRINSIP 5C (PRINSIP-PRINSIP LIMA) PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH BELUM BERSERTIFIKAT

Andreas Andrie Djatmiko
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 2017
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v3i1.133
Detail Sumber

KEABSAHAN AKTA IKRAR WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSTATUS FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/07/VII/2019)

Ade Putra, Yulia Mirwati, Yasniwati
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2758
Detail Sumber

KEBIJAKAN PERWAKAFAN DI INDONESIA (KAJIAN SEJARAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

Mursyid, S.H
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 2011
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v3i1.189
Detail Sumber

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KALIMANTAN TIMUR

Yatini, S.H
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 2012
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v4i2.184
Detail Sumber

KRITERIA ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL TERHADAP PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN

Dyah Devina Maya Ganindra, Faizal Kurniawan
Yuridika Vol. 32 No. 2 2017
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v32i2.4850
Detail Sumber

PENGATURAN WAKAF UANG BAGI USAHA PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

Yasniwati, Yasniwati
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.368
Detail Sumber

PENGATURAN WAKAF UANG BAGI USAHA PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

Yasniwati Yasniwati
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.368
Detail Sumber

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah

Nurhadi Nurhadi
UIR LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841
Detail Sumber

PERWAKAFAN TANAH NON HAK MILIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

Anda Setiawati
Supremasi Hukum Vol. 15 No. 02 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/jsh.v15i2.441
Detail Sumber

ANALISIS EPISTIMOLOGIS DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Putra, Muhammad Yunan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.52266/sangaji.v1i2.205
Detail Sumber

Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia

Lase, Apriaman, Sitorus, Olivia Aurora, Napitupulu, Diana R.W.
Rechtsnormen Vol. 4 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i1.1154
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.