Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:32
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

KONSEP BARU PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Yudi Wibowo Sukinto
Yuridika Vol. 31 No. 2 2016
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v31i2.4791
Detail Sumber

Penanggulangan Anak Didik Pemasyarakatan yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Nazifah, Nazifah, Yanti, Herma, Nugroho, Adithiya
WAJAH HUKUM Vol. 10 No. 1 2026
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2124
Detail Sumber

Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Abdi, Rezki Kurnia, Yustrisia, LoLa, Munandar, SyaifuL
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1226
Detail Sumber

Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana

Usman Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabeth Seregar
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i2.256
Detail Sumber

Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda

Candra Dian Tawawi, Padmono Wibowo
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i2.237
Detail Sumber

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sigit Somadiyono, Nella Octaviany Siregar
WAJAH HUKUM Vol. 3 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v3i2.69
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Kuningan)

Alkautsar, Fauzan
Uniku Law Review Vol. 1 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25134/ulr.v1i2.21
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Honorer di Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Taufik, Luthfi Imam
Uniku Law Review Vol. 1 No. 2 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.25134/ulr.v1i2.20
Detail Sumber

Pola Pembinaan dan Kedudukan Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LPK Anak Pangkalpinang dan LPK Anak Tangerang)

Hasmonel, Manik, Jeanne Darc Noviayanti, Wardhana, Muhammad Aditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 2 2025
25 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/12xatj83
Detail Sumber

Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara

Oktoriny, Fitra, Jemmy, Marisa, Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/bt9s8f72
Detail Sumber

PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 BAGI WARGA BINAAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang)

Agustini, Lily
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 3 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.262
Detail Sumber

PEMBERDAYAAN POTENSI NARAPIDANA DALAM MEMBANTU KEGIATAN PEMBINAAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)

Syamsuriul, Syamsuriul
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 1 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i1.241
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.