Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:38
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kelautan dan Perikanan
Subsektor
:
Pengelolaan Ruang Laut
Sub Subsektor
:
Zonasi & Tata Ruang Laut
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Climate Change: Could State Sovereignty Over Maritime Boundaries Also Change?

Ardianto, Budi, Helmi, Helmi, Putra, Akbar Kurnia, Munawir, Munawir, Hardyanthi, Try
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 7 No. 1 2026
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v7i1.52731
Detail Sumber

Yurisdiksi Negara Pantai Terhadap Kapal Asing Yang Memuat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional

Djunaidi, Muhamad Renaldy, Tuhulele, Popi, Daties, Dyah Ridhul Airin
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 10 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i10.1959
Detail Sumber

Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara

Bormasa, Adolof, Pasalbessy, John Dirk, Ubwarin, Erwin
PATTIMURA Legal Journal Vol. 1 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pela.v1i1.5902
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM LAUT TERHADAP WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tommy Hendra Purwaka
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 26 No. 3 2014
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16024
Detail Sumber

Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis Perjanjian Ekstradisi dan Sengketa Selat Singapura

Pangesti, Meylita Ratri Endah, Ilmih, Andi Aina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.12730307
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 50 UNCLOS DI WILAYAH NEGARA KEPULAUAN

Sigit Sutadi Nugroho
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.314
Detail Sumber

URGENSI HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH

Heriyandi Heriyandi
Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 3 2009
25 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v16i3.15376
Detail Sumber

PENANGGULANGAN TERHADAP KEGIATAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI WILAYAH PANTAI BARAT SUMATERA

Ferdi Ferdi, Delfiyanti Delfiyanti
Jurnal Media Hukum Vol. 17 No. 1 2010
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v17i1.362
Detail Sumber

Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam Validasi Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Tinjauan Atas Sengketa Maritim

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Adri Putra, Roberto Carlos Veriero Siregar, Zulqa Hijriyani
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 4 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.55438/jile.v4i2.171
Detail Sumber

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA DITINJAU DARI KONVENSI PBB TAHUN 1982 TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS 1982)

simanjuntak, mangisi
Honeste Vivere Vol. 34 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.55809/hv.v34i2.341
Detail Sumber

PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI) – BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Yuwono Prianto, Hery Firmansyah
Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/era hukum.v14i2.528
Detail Sumber

Berita Terkait

Sembunyikan 1,2 Ton Ikan Napoleon di Palka Rahasia, Kapal Asing Tujuan Hong Kong Ditangkap
02 Jul 2026

Sembunyikan 1,2 Ton Ikan Napoleon di Palka Rahasia, Kapal Asing Tujuan Hong Kong Ditangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal asing MV Silver Island berbendera Sao Tome and Principe yang menyelundupkan sekitar 1,2 ton ikan Napoleon hidup tanpa izin menuju Hong Kong, dan kini menjerat pelaku dengan Pasal 88 jo. Pasal 16 UU Perikanan. Kasus yang potensi kerugian negaranya ditaksir Rp16 miliar ini telah masuk tahap penyidikan untuk membongkar jaringan di baliknya.

Baca selengkapnya
Pengawasan Ruang Laut Diperketat: KKP Segel Pemanfaatan Tanpa Izin, Pelaku Usaha Wajib Kantongi PKKPRL
02 Jul 2026

Pengawasan Ruang Laut Diperketat: KKP Segel Pemanfaatan Tanpa Izin, Pelaku Usaha Wajib Kantongi PKKPRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat penegakan kewajiban Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL); teranyar, dua perusahaan di Kabupaten Siak, Riau, disegel pada 22 Juni 2026 karena membangun fasilitas di ruang laut tanpa izin. Kebijakan "zero tolerance" ini menegaskan bahwa setiap kegiatan menetap di laut dan pesisir termasuk reklamasi dan pemanfaatan pulau-pulau kecil wajib berizin, dengan ancaman penghentian kegiatan, denda administratif, hingga pidana.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.