Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:41
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, MERATA, DAN TERJANGKAU

Ahmad Karomi Akbar
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 3 2017
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i3.22576
Detail Sumber

PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, MERATA, DAN TERJANGKAU

Karomi Akbar, Ahmad
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 3 2017
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i3.22576
Detail Sumber

Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah

Putri, Sanindia Septia Kisedi
Notary Journal Vol. 2 No. 2 2022
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v2i2.5543
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Inosentius Samsul
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 6 No. 2 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v6i2.253
Detail Sumber

Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Propinsi DIY

Heribertus Jaka Triyana, Mr. Aminoto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 21 No. 3 2009
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16284
Detail Sumber

Konstruksi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam Penanganan Urgensi Pandemi Covid 19

T. Surya Reza
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 12 No. 2 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.22373/legitimasi.v12i2.16129
Detail Sumber

Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi

Ilyas Ilyas
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang146
Detail Sumber

Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi

Ilyas, Ilyas
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang146
Detail Sumber

FUNGSI HUKUM DALAM PERUMUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sutrisno, Endang, Artadi, Ibnu, Khafdilah, Khafdilah, Widianti, Hesti
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 1 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.96
Detail Sumber

FUNGSI HUKUM DALAM PERUMUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sutrisno, Endang, Artadi, Ibnu, Khafdilah, Khafdilah, Widianti, Hesti
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 1 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.96
Detail Sumber

KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

S.Sos, SH.MH, adrie, Suardita, I Ketut
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 1 2024
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1196
Detail Sumber

Tinjauan Atas Asas-Asas Pemerintahan Daerah Dan Implementasi SOTK

Damar Tangguh Rabani, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, Ericko Arwinda Al Iyad, Muhammad Rifki Adnan Ramadhan
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.363
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.