Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:42
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub Subsektor
:
Norma Kerja & Upah
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Perjanjian Antara Driver Gojek Dengan PT. Paket Global Semesta

Shafrida, Shafrida
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.20447
Detail Sumber

Asas Proporsional dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba

Deva, Adam, Rosmidah, Rosmidah
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1224
Detail Sumber

UPAYA MEWUJUDKAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI WARALABA

Slamet Yuswanto
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 4 No. 1 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.71-90
Detail Sumber

Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris: Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby

Thaharah, Gita Ayu, Yenni Eta Widyanto, Fathul Laila
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/4ck3mk21
Detail Sumber

PENGARUH PERKEMBANGAN WARALABA USAHA MINIMARKET TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

Sri Retno Widyorini
Spektrum Hukum Vol. 14 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v14i1.1101
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Waralaba (Franchise): Studi Putusan Nomor 2297 K/Pdt/2012

Munthe, Tanty SriAulia, Bara, Ismed Batu
Rechtsnormen Vol. 1 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56211/rechtsnormen.v1i1.100
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE YANG DI RUGIKAN OLEH FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA

Dwi Puji Astutik
RechtIdee Vol. 15 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v15i2.7772
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA

Bella Katrinasari, Hernawan Hadi
Privat Law Vol. 5 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v5i1.19364
Detail Sumber

Tanggung Jawab Pemberi Waralaba Terhadap Penerima Waralaba Atas Merek Usaha Waralaba Yang Tidak Terdaftar

Sahla, Raja Nabilla Marshanda, Lestari, Rika, Putra, Setia
PATTIMURA Legal Journal Vol. 3 No. 3 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pela.v3i3.16348
Detail Sumber

Aspek Perjanjian Lisensi Merek Pada Nota Kesepakatan Kerjasama Xie Xie Boba Indonesia

Cindy Fransisca Subagijo, Ghansham Anand
Notaire Vol. 5 No. 1 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v5i1.33637
Detail Sumber

Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan)

Elise, Sukarja, Detania, Lubis, Tri Murti
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.32734/nlr.v2i1.9828
Detail Sumber

WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Moch. Najib Imanullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 24 No. 2 2012
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16133
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026, memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha terutama soal alih daya (outsourcing), PKWT, dan upah membuat proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.