Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:43
Tahun
:1998
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Perlindungan & Jaminan Sosial
Sub Subsektor
:
Bantuan Sosial
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Convention on The Rights of Persons With Disabilities: Efforts to Fulfill Human Rights for Access to Workers with Disabilities

Situmorang, Ave Agave Christina, Kusuma, Winanda
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 4 No. 2 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v4i2.23674
Detail Sumber

Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis

Muhammad Dahlan, Syahriza Alkohir Anggoro
Undang: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2021
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.4.1.1-48
Detail Sumber

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik

Louhenapessy, Revally, Sedubun, Victor Juzuf, Pattinasarany, Yohanes
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 8 2024
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v4i8.2475
Detail Sumber

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Mengenai Kewajiaban Perusahaan Mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Malang

Alqifari, Abidzar, Nugroho, Arinto
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.30838
Detail Sumber

PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA BANGUNAN UMUM MENURUT PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DI STASIUN GUBENG, SURABAYA

MUHAMMAD MUSYAFA MAULANA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 2016
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i4.18488
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEMUDAHAN DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA

ERWIN EKO KURNIAWAN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i4.17629
Detail Sumber

PEMENUHAN HAK-HAK BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENYANDANG CACAT

REGA FRANANDAKA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 4 2015
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v2i4.17233
Detail Sumber

Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat di Terminal Purabaya

DELBY APRILLIA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 4 2015
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v2i4.17199
Detail Sumber

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PASAL 80 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP HAK PEROLEHAN SIM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DEWI KHOIRUNISA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2016
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i1.17152
Detail Sumber

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Mengenai Kewajiaban Perusahaan Mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Malang

Alqifari, Abidzar, Nugroho, Arinto
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 4 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.30838
Detail Sumber

PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA BANGUNAN UMUM MENURUT PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DI STASIUN GUBENG, SURABAYA

MUSYAFA MAULANA, MUHAMMAD
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 2016
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i4.18488
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEMUDAHAN DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA

EKO KURNIAWAN, ERWIN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i4.17629
Detail Sumber

Berita Terkait

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan
02 Jul 2026

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas
02 Jul 2026

Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas

Data terbaru dari daerah menunjukkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial, memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya yakni, PP TUNAS (PP No. 17/2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi No. 9/2026) kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan, dengan sanksi dan risiko reputasi bagi yang lalai.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.