Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:43
Tahun
:2004
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Perlindungan & Jaminan Sosial
Sub Subsektor
:
Bantuan Sosial
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Analisis Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Perempuan di Indonesia

Melanie Pita Lestari, Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 8 No. 1 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.8.1.1-14
Detail Sumber

State Responsibility Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia

Indrawati Indrawati
RechtIdee Vol. 8 No. 2 2013
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v8i2.989
Detail Sumber

Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Erderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)

Puteri Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 11 No. 1 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v11i1.1583
Detail Sumber

PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI (Studi Penelitian Pemerintah Kota Jambi)

Ardiyanti, Dwi, Hartati, Hartati, Nuriyatman, Eko
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.20511
Detail Sumber

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIB SLEMAN

Avandi, Nur Said, Subroto, Mitro
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 18 No. Khusus 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8784
Detail Sumber

Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)

Kadek Diva Firman Adinata
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Vol. 12 No. 1 2022
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/mjn.v12i1.2059
Detail Sumber

Kerangka Regulasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Lansia Melalui Community-Based Integrated Care Perspektif Welfare State

Esa Auli Maftukha, Arif Hidayat
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 8 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1306
Detail Sumber

HAK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

Uswatun Hasanah
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 20 No. 3 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.30743/jhk.v20i3.4004
Detail Sumber

Berita Terkait

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan
02 Jul 2026

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas
02 Jul 2026

Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas

Data terbaru dari daerah menunjukkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial, memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya yakni, PP TUNAS (PP No. 17/2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi No. 9/2026) kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan, dengan sanksi dan risiko reputasi bagi yang lalai.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.