Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:44
Tahun
:1993
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)
Sub Subsektor
:
Kendaraan & Pengemudi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRUCK TRADO OVERLOADYANG MENGAKIBATKANBANYAKNYA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)

Permana, Randhi, Fahmiron, Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 5 No. 1 2021

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRUCK TRADO OVERLOADYANG MENGAKIBATKANBANYAKNYA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)

Randhi Permana, Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 5 No. 1 2021

Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas

Abrahamsz, Patricia Julia
PATTIMURA Legal Journal Vol. 2 No. 2 2023

Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya

ABID BUDIMAN, ZAKI, ASTUTI, PUDJI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 2019

Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya

ABID BUDIMAN, ZAKI, ASTUTI, PUDJI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 2019

Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum: Studi Pada Taksi Blue Bird di Kota Denpasar

R. Ray Audi Stevan Bimaputra
Notaire Vol. 1 No. 1 2018

HUKUM ANGKUTAN UMUM ILEGAL BAGI PENUMPANG BILA TERJADI KECELAKAAN

Putra, Reza Adi, Saputra, Arikha
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 2023

HUKUM ANGKUTAN UMUM ILEGAL BAGI PENUMPANG BILA TERJADI KECELAKAAN

Putra, Reza Adi, Saputra, Arikha
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 2023

Law Enforcement Against the Use of Motorcycle Racing Mufflers in the City of Yogyakarta

Kelik Endro Suryono, Vicki Dwi Purnomo
Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Vol. 2 No. 1 2023

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MOBIL BERTEKNOLOGI AUTO PILOT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LALU LINTAS JALAN DI INDONESIA

Febby Mirza Juliansyah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 2022

Aspek Hukum Pelaksanaan Pengujian Kelayakan Angkutan Bermotor; (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kenderaan Bermotor, Terminal Pinang Baris Medan)

Harahap, Romulhan, Ginting, Budiman, Sikumbang, Jusmadi, Jamilah, Jamilah
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol. 2 No. 1 2020

Berita Terkait

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…