Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:44
Tahun
:1994
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Hak Atas Tanah
Sub Subsektor
:
HGB, Hak Pakai & Hak Pengelolaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

STATUS SATUAN RUMAH SUSUN (SARUSUN) YANG BELUM BERSERTIFIKAT TERHADAP PEMBELI

Liliana Tedjosaputro
Spektrum Hukum Vol. 15 No. 2 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v15i2.1123
Detail Sumber

PROSEDUR HUKUM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA RUMAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK

Seftia Azrianti
PETITA Vol. 1 No. 2 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v1i2.4043
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA AKIBAT PEMBATALAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SHOP UNIT MALL

Martin Suryatama Mulia, Sigit Irianto
Notary Law Research Vol. 4 No. 1 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/nlr.v4i1.3419
Detail Sumber

Analisis Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tinggal

Siregar, Michael Alpray, Sinaga, Elsa Nurhayati Roulinta, Siagian, Natanael Robona Asimi, Rafli, Ananda, S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 4 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14199989
Detail Sumber

PRINSIP PERJANJIAN "UANG TEH": SUATU ULASAN PERJANJIAN PENYEWAAN RUMAH DI KOTA JAMBI

Abdul Hariss, Che Thalbi Md Ismail
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 2015
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.85
Detail Sumber

PENGUASAAN DAN PENGHUNIAN FISIK ATAS OBJEK SEWA MENYEWA OLEH PENYEWA YANG TELAH BERAKHIR MASA SEWA MENYEWANYA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt)

Selamat Lumban Gaol
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol. 8 No. 1 2017
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.35968/jh.v8i1.139
Detail Sumber

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dilaksanakan Antara Suami Isteri Yang Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia (Studi Putusan Makamah Agung Nomor 3403 K/Pdt/2016)

Jesslyn Gozali
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 21 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.30743/jhk.v21i1.4405
Detail Sumber

PELAKSANA PERJANJIAN LISAN SEWA KAMAR KOS DI KELURAHAN TELADAN BARAT, KECAMATAN MEDAN KOTA, KOTA MEDAN

Nurasiah Harahap
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 19 No. 2 2020
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.30743/jhk.v19i2.2335
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Panca Subagyo
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 13 No. 2 2021
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.4365
Detail Sumber

PENGATURAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH HUNIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Muhammad Aini
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 2014
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.199
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.