Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:44
Tahun
:1997
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Perlindungan Konsumen
Sub Subsektor
:
Hak Konsumen & Klaim
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Implementatif di Desa Kuala Dasal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Triganda Sayuti, Ageng, Nurdin , Zefrizal, Rembrandt, Rembrandt, Syofiarti, Syofiarti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 7 No. 1 2026
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v7i1.53436
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler dalam Pola Kemitraan Inti Plasma dengan PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci

Maryati Maryati, Putri Anggela Sari
WAJAH HUKUM Vol. 2 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v2i1.27
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)

Cinde Semara Dahayu, Ambar Budhisulistyawati
Privat Law Vol. 8 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v8i1.40371
Detail Sumber

Pendaftaran Tanah terhadap Hak Milik dan Peralihannya oleh Anak

Ginting, Yuda Oktavianus
Notary Law Journal Vol. 2 No. 2 2023
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/nolaj.v2i2.43
Detail Sumber

The Concept of Partnership Supervision by The Indonesia Competition Commission and Legal Effort

Gunawan Widjaja
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v11i5.526
Detail Sumber

Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia

Sofyan Dewantoro, Grace Sharon, Slamet Supriatna
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.30651/justitia.v6i1.7648
Detail Sumber

Legal Protection in the Oil Palm Plasma Plantation Partnership Agreement Between Limited Liability Company and Plasma Cooperative

Magdalena, Theresia, Yoyo Arifardhani, Edi Tarsono
Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Vol. 8 No. 1 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.46924/jihk.v8i1.440
Detail Sumber

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2004 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERBANKAN DI ACEH

Saputra, Fauzan
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No. 1 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.36859/jdh.v3i1.530
Detail Sumber

Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba

I Made Bagus Suardana, I Wayan Wiryawan
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 9 No. 3 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p07
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK AYAM BROILER ( Studi pada Kia Jaya Bersama Farm di Deli Serdang)

Adist Ayudistira, Marsella Marsella, Ridho Mubarrak
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol. 4 No. 2 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31289/arbiter.v4i2.1378
Detail Sumber

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.