Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:44
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Kependudukan & Catatan Sipil
Sub Subsektor
:
Pencatatan Sipil
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Fauzi Syam, Elita Rahmi, Arsyad Arsyad
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.2.295-322
Detail Sumber

BUSINESS JUDGMENT RULE: SEBUAH PRINSIP TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN DALAM PENGELOLAAN BUMN (PERSERO)

Larassati Putri Syaflizar
Privat Law Vol. 11 No. 1 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v11i1.45950
Detail Sumber

KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Hizkia Bendigo Holanasi S, Dona Budi Kharisma
Privat Law Vol. 10 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v10i2.65073
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara)

INTAN PUTRI NILASARI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 3 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i3.17858
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara)

PUTRI NILASARI, INTAN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 3 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i3.17858
Detail Sumber

Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN

Untsa, Qaida Dlarieba
Notary Journal Vol. 2 No. 1 2022
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v2i1.4894
Detail Sumber

Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk

Rizal Choirul Romadhan
Media Iuris Vol. 4 No. 1 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v4i1.23669
Detail Sumber

STATUS HUKUM KEUANGAN PERSEROAN TERBATAS (PERSERO) BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM DAN TEORI TRANSFORMASI KEUANGAN

Debby Debby
Justitia et Pax Vol. 37 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v37i2.4183
Detail Sumber

STATUS HUKUM KEUANGAN PERSEROAN TERBATAS (PERSERO) BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM DAN TEORI TRANSFORMASI KEUANGAN

Debby, Debby
Justitia et Pax Vol. 37 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v37i2.4183
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PERIZINAN PANAS BUMI PASCA PEMBENTUKAN HOLDING DAN SUBHOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA PANAS BUMI (STUDI KASUS: PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DI WILAYAH KERJA PAN

Khojanah, Tintin
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 13 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1613
Detail Sumber

Permohonan Pailit Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara : (Studi Kasus PT Indonesia Power)

Nabilla Syafira, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2084
Detail Sumber

PERUM DANAREKSA SEBAGAI HOLDING BUMN TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

Ema Nurkhaerani, Dara Quthni Effida
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35308/jic.v9i2.13389
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.