Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:45
Tahun
:1995
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Pasar Modal
Sub Subsektor
:
Pengawasan & Tindak Pidana Pasar Modal
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

MEKANISME PENANGANAN KEJAHATAN INSIDER TRADING PASAR MODAL DI INDONESIA

Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 27 No. 2 2012
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v27i2.295
Detail Sumber

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP PERLIDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA

MIKAIL CESARIO A, YUDHO TARUNO MURYANTO
Privat Law Vol. 10 No. 2 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v10i2.65070
Detail Sumber

Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal

Herlina, Elis
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 2018
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v1i1.930
Detail Sumber

Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal

Elis Herlina
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 2018
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v1i1.930
Detail Sumber

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal

Mohammad Solehodin Attijani
Media Iuris Vol. 2 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v2i2.13678
Detail Sumber

Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia

Rezandha Hutagalung
Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.26740/jsh.v2n1.p1-20
Detail Sumber

Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia

Hutagalung, Rezandha
Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.26740/jsh.v2n1.p1-20
Detail Sumber

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM

Huda, Misbahul
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 2017
30 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jic.v2i2.661
Detail Sumber

Analisis Hukum Terhadap Tindakan Stabilisasi Harga oleh Underwriter Sebagai Tindakan Manipulasi Harga yang Dilegalisasikan

Mega Kartika, Nurmimmi Falahiyati, Erwan Sijabat, Nicholas Vatama Siagian
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7529.164-170
Detail Sumber

Securities Overview Of Mutual Fund Transactions Linked To The Provisions Of The Capital Market Law

Rizki Kurniawan, Mashudi Mashudi
Jurnal Hukum Sehasen Vol. 10 No. 1 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5959
Detail Sumber

Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Dualisme Hukum Antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP 45 Tahun 1995) dengan Peraturan Otoriras Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 t

Djayanti, Ariawan Gunadi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 5 No. 10 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.962
Detail Sumber

Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi

Jhuanda Fratama Kharismunandar, Eko Soponyono
Jurisprudence Vol. 10 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10526
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.