Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:45
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agama
Subsektor
:
Penyelenggaraan Haji & Umrah
Sub Subsektor
:
Manajemen Kuota & Pembiayaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Ayu Kholifah, Fatihani Baso
Undang: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.5.1.143-180
Detail Sumber

Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Fauzi Syam, Elita Rahmi, Arsyad Arsyad
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.2.295-322
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah

Anggoro, Rian Hari, Hidayat, Yusuf, Sadino, Sadino
Spektrum Hukum Vol. 20 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/sh.v20i2.4308
Detail Sumber

KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Hizkia Bendigo Holanasi S, Dona Budi Kharisma
Privat Law Vol. 10 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v10i2.65073
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara)

INTAN PUTRI NILASARI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 3 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i3.17858
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

PRASOJO AGUS WASKITO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i1.17207
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara)

PUTRI NILASARI, INTAN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 3 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i3.17858
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

AGUS WASKITO, PRASOJO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i1.17207
Detail Sumber

Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN

Untsa, Qaida Dlarieba
Notary Journal Vol. 2 No. 1 2022
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v2i1.4894
Detail Sumber

PROTECTION LAW TO VENDORS RELATED TO THE USE OF BEAUTY CONTESTS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES BY BUMN

Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah, Ginting, Budiman, Sunarmi, Sunarmi, Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol. 4 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/nomoi.v4i2.17390
Detail Sumber

SINERGI BUMN DALAM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA

Anna Maria Tri Anggraini
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 25 No. 3 2013
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16072
Detail Sumber

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MODUS KORUPSI DALAM KASUS ASABRI

Muhammad Luthfi, Ika Dewi Sartika Saimima
MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Vol. 2 No. 2 2025
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.08221/mis.v2i2.305
Detail Sumber

Berita Terkait

Hitung Mundur Wajib Halal 18 Oktober 2026: Produk Impor dan UMK Masuk Jaring Sertifikasi
02 Jul 2026

Hitung Mundur Wajib Halal 18 Oktober 2026: Produk Impor dan UMK Masuk Jaring Sertifikasi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku penuh pada 18 Oktober 2026, kini menjangkau produk usaha mikro-kecil dan seluruh produk impor. Pelaku usaha yang lalai terancam sanksi bertingkat hingga penarikan produk dari peredaran.

Baca selengkapnya
Skandal Dana Jemaah Haji 2026: Kemenhaj Ancam Cabut Izin hingga Proses Pidana KBIHU Nakal
02 Jul 2026

Skandal Dana Jemaah Haji 2026: Kemenhaj Ancam Cabut Izin hingga Proses Pidana KBIHU Nakal

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui PPIH Arab Saudi membongkar rangkaian dugaan pelanggaran pada Haji 2026 — badal haji fiktif, penggelapan dana kurban dan dam di luar kanal resmi, hingga upaya menyusupkan jemaah tanpa visa haji dengan nilai transaksi bermasalah mencapai miliaran rupiah. Satu pelaku (mukimin berinisial Muhtar) telah ditangkap lewat kerja sama lintas negara, dan pemerintah mengancam sanksi administratif hingga pidana bagi penyelenggara yang terbukti melanggar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.