Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:46
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KENDALA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA SAMARINDA

Hj. Wahyuni Safitri
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 2012
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v4i1.160
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

Oheo K.Haris
Yuridika Vol. 29 No. 3 2014
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v29i3.376
Detail Sumber

Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara

Anin Dita
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i1.254
Detail Sumber

Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara

Dita, Anin
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i1.254
Detail Sumber

Implementasi Perubahan Status Tanah Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan

Nur Khamim
UNISKA LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/ulr.v1i2.184
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN PERALIHAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN YANG TIDAK DIPERPANJANG SETELAH JANGKA WAKTU BERAKHIR

MARCELLITA D A
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i1.20014
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN PERALIHAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN YANG TIDAK DIPERPANJANG SETELAH JANGKA WAKTU BERAKHIR

D A, MARCELLITA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i1.20014
Detail Sumber

Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik

Nurmiati Nurmiati, Sufirman Rahman, Ahyuni Yunus
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang123
Detail Sumber

Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik

Nurmiati, Nurmiati, Rahman, Sufirman, Yunus, Ahyuni
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang123
Detail Sumber

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH

Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Yustitia Vol. 17 No. 01 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1061
Detail Sumber

PELAKSANAAN TANAH YANG DIDAFTARKAN ADAT DALAM SERTIFIKASI MASAL MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA)

Mochamad Ramadhan Kintawan, Agam Sulaksono, Suyatno Suyatno
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 2 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.51804/jrhces.v4i2.14286
Detail Sumber

Kepastian Hukum Terhadap Surat Girik Sebagai Dasar Bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah

H. Masnadi, Ahmad Muliadi, Irawan Santosa
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 5 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/jnk.v5i1.186
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.