Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:50
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Proses & Evaluasi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN OBYEK WISATA OLEH DESA ADAT DI KABUPATEN GIANYAR

I Nyoman Punduh
Kerta Dyatmika Vol. 17 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.46650/kd.17.1.819.44-56
Detail Sumber

QUO VADIS KELEMBAGAAN BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA PADA LAHAN HASIL REKLAMASI

Dian Agung Wicaksono
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 7 No. 3 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v7i3.269
Detail Sumber

Kesejahteraan Masyarakat melalui Pariwisata di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat)

Prasada, Dewa Krisna
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.3657
Detail Sumber

MODEL KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN

Muhammad Fauzan, Kadar Pamuji
Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 2 2014
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v21i2.1187
Detail Sumber

DIVESTMENT VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE (PT. NNT IN WEST NUSA TENGGARA)

Zainal Asikin
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 1 2013
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i1.231
Detail Sumber

DIVESTMENT VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE (PT. NNT IN WEST NUSA TENGGARA)

Asikin, Zainal
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 1 2013
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i1.231
Detail Sumber

PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARIWISATA TANAH LOT ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN DESA PAKRAMAN BERABAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

I Kadek Yudhi Pramadita
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 6 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i01.p05
Detail Sumber

Pendapatan Desa Adat : Kontruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar

I Dewa Herman Yudiawan
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 8 No. 2 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p08
Detail Sumber

Kajian Yuridis Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pasal 31 Huruf D Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

Amalia, Lailatul, Fitri, Icha Cahyaning
Journal Customary Law Vol. 1 No. 1 2023
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.47134/jcl.v1i1.2289
Detail Sumber

MODEL KEBIJAKAN HUKUM DESENTRALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PENDEKATAN EKOSISTEM

Muhammad Akib
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 2011
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.58
Detail Sumber

TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)

Muhtadi Muhtadi
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 2013
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.380
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.