Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:52
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Komunikasi dan Informatika
Subsektor
:
Telekomunikasi
Sub Subsektor
:
Jaringan & Jasa Telekomunikasi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Konsep Kesalahan dan Kelalaian pada Penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP)

Anwar, Chairul, Suryahartati, Dwi, Windarto, Windarto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i3.44839
Detail Sumber

PERBANDINGAN KARAKTERISTIK SEWA MENYEWA KONVENSIONAL DAN SEWA MENYEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Caesar Fortunus Wauran
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 2015
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i1.p51-64
Detail Sumber

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 29/PID.SUS/2019/PN.SGN TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN

Vanessa Diah Stefanie, ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 10 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58865
Detail Sumber

Tindakan Lawful Interception oleh Penyidik dalam Penegakan Hukum

elda azizah putri, Rahayu, Sri, Lasmadi, Sahur
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 2025
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v6i3.48453
Detail Sumber

Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 (Wiretapping Permit Regulation by KPK After the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019)

Puteri Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 13 No. 1 2022
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2969
Detail Sumber

Pengaturan Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia

Ayu, Endang Putri, Budhiartie, Arrie, Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18486
Detail Sumber

ANALISIS AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Wardah Nuroniyah
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 2 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v2i1.1671
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNET SERVICE PROVIDER TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANDWIDTH PADA PRODUK HOME IDPLAY

Retno Apriyani Tijas, Arikha Saputra
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v7i1.5605
Detail Sumber

Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Aguinaldo Marbun
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 2 No. 2 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35447/jph.v2i2.412
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA

Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5979
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PENGGUNAAN BASE TRANSCEIFER STATION (BTS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

Malikhatun Badriyah, Siti
Jurnal Media Hukum Vol. 22 No. 2 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.2015.0056.205-217
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PENGGUNAAN BASE TRANSCEIFER STATION (BTS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

Malikhatun Badriyah, Siti
Jurnal Media Hukum Vol. 22 No. 2 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.2015.0056.205-217
Detail Sumber

Berita Terkait

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026
02 Jul 2026

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu SIM untuk nomor baru menggunakan biometrik pengenalan wajah secara penuh mulai 1 Juli 2026 berdasarkan Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini menuai sorotan hukum karena memproses data biometrik yang tergolong data pribadi bersifat spesifik di UU Pelindungan Data Pribadi di tengah lembaga pengawas data yang belum sepenuhnya beroperasi.

Baca selengkapnya
Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk
02 Jul 2026

Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk

Empat warga negara mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 236/PUU-XXIV/2026 yang diregister pada Jumat (19/6/2026), mempersoalkan belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Para pemohon menilai kekosongan kelembagaan itu membuat UU PDP menjadi "hukum simbolik" tanpa daya laku operasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.