Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:54
Tahun
:2004
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Kependudukan & Catatan Sipil
Sub Subsektor
:
Pencatatan Sipil
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Analisis Yuridis Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Sistem Pemerintahan Papua

Loho, Thomfi, Zarkasi, A., Arfai, Arfai, Diar, Adithiya
WAJAH HUKUM Vol. 10 No. 1 2026
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2091
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS SYARAT BATAS USIA CALON ORANG TUA ANGKAT DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Fanani, Vicky Abdillah, Sulistyowati, Eny
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 2018
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i3.56970
Detail Sumber

Penerapan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat

R.S. Rakia, A. Sakti
JUSTISI Vol. 5 No. 1 2019
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v5i1.521
Detail Sumber

Penerapan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat

R.S. Rakia, A. Sakti
JUSTISI Vol. 5 No. 1 2019
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v5i1.521
Detail Sumber

REKONSEPSI MODEL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA (Analisis Perspektif Hukum Internasional)

Ritonga, Halimatul Maryani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 3 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v16i3.469
Detail Sumber

OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN KEKERASAN

nur rohim
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2014
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.289
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.