Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:63
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi

Dwi Haryati, Yulianta Saputra
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.92
Detail Sumber

Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi

Haryati, Dwi, Saputra, Yulianta
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.92
Detail Sumber

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bagus Tunggala Putra, Yudha
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 2 2024
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/rechtens.v13i2.3061
Detail Sumber

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara

Kristiawanto Kristiawanto
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol. 14 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/jphl.v14i2.142
Detail Sumber

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP REKOMENDASI PANSUS HAK ANGKET DPR

Simarmata, Jorawati
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1 2019
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v16i1.254
Detail Sumber

Dari Lembaga Eksekutif ke Komisi Independen: Perkembangan Penuntutan Kejahatan dan Pelajaran dari Indonesia

Bayanullah, Muhammad, Khusaini, Moh., Madjid, Abdul, Wahyudi, Slamet, Jameelah, Mariyam
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 13 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.29303/ius.v13i1.1664
Detail Sumber

DAMPAK INDEPENDENSI DAN PRODUK PERATURAN HUKUM KPK ATAS DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Priskila Fransisca Haryono, Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, Louisa De Marrilac Arianto
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 5 No. 1 2021
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v5i1.187
Detail Sumber

MENGUJI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN IZIN PENGGELEDAHAN SEBAGAI TINDAKAN MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE)

Tjoneng, Arman, Christin Septina Basani, Sidabutar, Novalita
Jurnal Esensi Hukum Vol. 2 No. 2 2020
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.35586/esensihukum.v2i2.35
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.