Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:66
Tahun
:2001
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh)
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

H. Saripudin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.196
Detail Sumber

KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

H. Saripudin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.105
Detail Sumber

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENOPANG OTONOMI DAERAH DILEMA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI IKLIM USAHA

Devi Taurisa
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 5 No. 2 2020
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.5.2.89-105
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING)

Sandi Yudha Prayoga
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 1 2021
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.6.1.1-19
Detail Sumber

Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan

Wahyu Yun Santoso, Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 21 No. 3 2009
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16281
Detail Sumber

THE REGIONAL GOVERNMENT’S POLICY IN INCREASING THE REGIONAL ORIGINAL INCOME THROUGH RETRIBUTION TARIFF COLLECTION OF PUBLIC TRANSPORTATION AND THE LIKE

Ahmad Lanang Citrawan, Rully Syahrul Mucahrom
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v3i2.2021
Detail Sumber

EKSEKUTIF REVIEW TERHADAP PERDA RETRIBUSI DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

Muhammad Siddiq Armia
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5 No. 2 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i2.143
Detail Sumber

Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Ke Daerah

Author: Isrok
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 16 No. 4 2009
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol16.iss4.art7
Detail Sumber

Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir

Muhsin Muhsinhukum
jurnal hukum das sollen Vol. 6 No. 2 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1811
Detail Sumber

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TERHADAP PENEMPATAN PEDAGANG PASAR PETERONGAN.

Ilham Mohammad Ikhsan, Muzayanah
Dinamika Hukum Vol. 20 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35315/dh.v23i2.8264
Detail Sumber

ANALIS HUKUM SISTEM PARKIR PADA BAHU JALAN (ON STREET PARKING) DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN CIAMIS: Array

Zulkarnaen Zulkarnaen, Ida Farida, Tintin Marliah, Iwan Setiawan
Case Law Vol. 2 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2513
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.