Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:67
Tahun
:1996
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Subsektor
:
Destinasi Pariwisata
Sub Subsektor
:
Daya Tarik & Fasilitas
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TERJAMINNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGGUNA FASILITAS HOTEL SEBAGAI TEMPAT WISATA

ROFIKA MAHFIDA WAHYU
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i1.20920
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TERJAMINNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGGUNA FASILITAS HOTEL SEBAGAI TEMPAT WISATA

MAHFIDA WAHYU, ROFIKA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i1.20920
Detail Sumber

PERWUJUDAN PAGUYUBAN MASYARAKAT DAN NILAI KEBERSAMAAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA SAMBI DI SLEMAN

Mrs. Rimawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 27 No. 1 2015
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.15908
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT WISATA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PDT.G/2018/PN.MLG)

Tara Ulina Ginting, Amad Sudiro
Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v3i2.10617
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Kepariwisataan Baru Berlaku, Aturan Turunan Dinanti Pelaku Usaha
02 Jul 2026

UU Kepariwisataan Baru Berlaku, Aturan Turunan Dinanti Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Kepariwisataan kini resmi berlaku, namun aturan turunannya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri) yang menjadi pegangan teknis bagi pelaku usaha masih dinanti memunculkan masa transisi yang menuntut kehati-hatian hukum, terutama soal perizinan berusaha, sertifikasi SDM, dan sanksi administratif.

Baca selengkapnya
Menang Gugatan di MK, Armand Maulana Cs Pastikan Beban Royalti Konser Ada di Penyelenggara
02 Jul 2026

Menang Gugatan di MK, Armand Maulana Cs Pastikan Beban Royalti Konser Ada di Penyelenggara

Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan 17 Desember 2025, menegaskan bahwa kewajiban membayar royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial berada pada penyelenggara acara (promotor, event organizer, dan pengelola venue) melalui Lembaga Manajemen Kolektif, bukan pada penyanyi. Putusan yang mengabulkan sebagian permohonan puluhan musisi ini menegaskan ulang tafsir UU Hak Cipta dan menjadi tonggak kepastian hukum bagi industri musik serta bisnis hiburan nasional.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.