Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:72
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kelautan dan Perikanan
Subsektor
:
Pengelolaan Ruang Laut
Sub Subsektor
:
Zonasi & Tata Ruang Laut
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Tinjauan Yuridis atas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Badan Hukum

Pafrico R, Randi, Muskibah, Muskibah, Naili Hidayah , Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 2 2025
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i2.43123
Detail Sumber

“PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (2) BUTIR (1) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”.

Agustinus Arif Juono, S.H, Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum.
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 2013
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v5i1.172
Detail Sumber

“LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DANA DESA (studi kasus di Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser Kaltim)”

Fransiska Sinaga, S.H, Yatini, S.H., M.H.
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v7i1.145
Detail Sumber

EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bagus Oktafian Abrianto
Yuridika Vol. 26 No. 3 2011
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v26i3.275
Detail Sumber

Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum

Sisworini, Desi Fadikta, Rumawi, Rumawi
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v4i1.2873
Detail Sumber

The Existence Of The Village Secretary From Civil Servants In The Administration Of The Village Government : (The Study in Sub-district of North Luwuk in Banggai District)

Nur, Nirwan Moh., Risno Mina
VRISPRAAK, International Journal of Law Vol. 8 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.59689/vris.v8i2.1157
Detail Sumber

The Existence Of The Village Secretary From Civil Servants In The Administration Of The Village Government

Nur, Nirwan Moh., Risno Mina
VRISPRAAK, International Journal of Law Vol. 8 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.59689/vris.v8i2.1157
Detail Sumber

PROBLEMATIKA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KASUMEWUHO KEC.WAWOTOBI

Guntur, Sabri
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v3i1.12553
Detail Sumber

PROBLEMATIKA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KASUMEWUHO KEC.WAWOTOBI

Sabri Guntur
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v3i1.12553
Detail Sumber

KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN

Samuel Dharma Putra Nainggolan
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 3 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.3.1.54-67
Detail Sumber

Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Sidoarjo

Ahmad Mahyani, Slamet Suhartono, Dwi Putri Sartik, Johanes Dipa Widjaya
UIR LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3749
Detail Sumber

Implementasi BUMDes dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Studi Kasus BUMDes Hardjo Utomo Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Anita Anita
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i2.4677
Detail Sumber

Berita Terkait

Sembunyikan 1,2 Ton Ikan Napoleon di Palka Rahasia, Kapal Asing Tujuan Hong Kong Ditangkap
02 Jul 2026

Sembunyikan 1,2 Ton Ikan Napoleon di Palka Rahasia, Kapal Asing Tujuan Hong Kong Ditangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal asing MV Silver Island berbendera Sao Tome and Principe yang menyelundupkan sekitar 1,2 ton ikan Napoleon hidup tanpa izin menuju Hong Kong, dan kini menjerat pelaku dengan Pasal 88 jo. Pasal 16 UU Perikanan. Kasus yang potensi kerugian negaranya ditaksir Rp16 miliar ini telah masuk tahap penyidikan untuk membongkar jaringan di baliknya.

Baca selengkapnya
Pengawasan Ruang Laut Diperketat: KKP Segel Pemanfaatan Tanpa Izin, Pelaku Usaha Wajib Kantongi PKKPRL
02 Jul 2026

Pengawasan Ruang Laut Diperketat: KKP Segel Pemanfaatan Tanpa Izin, Pelaku Usaha Wajib Kantongi PKKPRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat penegakan kewajiban Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL); teranyar, dua perusahaan di Kabupaten Siak, Riau, disegel pada 22 Juni 2026 karena membangun fasilitas di ruang laut tanpa izin. Kebijakan "zero tolerance" ini menegaskan bahwa setiap kegiatan menetap di laut dan pesisir termasuk reklamasi dan pemanfaatan pulau-pulau kecil wajib berizin, dengan ancaman penghentian kegiatan, denda administratif, hingga pidana.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.