Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:73
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan Yang Partisipatif

Falantina Theresia Naryemin, Jantje Tjiptabudy, Erick Stenly Holle
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 5 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i5.1115
Detail Sumber

PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KENANGAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 25 TAHUN 2009

Hariani, Riri Rezeki, Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol. 2 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.61715/jll.v2i2.85
Detail Sumber

FUNGSI HUKUM DALAM PERUMUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sutrisno, Endang, Artadi, Ibnu, Khafdilah, Khafdilah, Widianti, Hesti
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 1 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.96
Detail Sumber

FUNGSI HUKUM DALAM PERUMUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sutrisno, Endang, Artadi, Ibnu, Khafdilah, Khafdilah, Widianti, Hesti
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 1 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.96
Detail Sumber

Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI)

Jonathan Santandrea, Ning Adiasih
Jurnal Hukum Adigama Vol. 2 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v2i2.6529
Detail Sumber

LEGITIMASI PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

Rifky, Imam Prarama
Jurnal Esensi Hukum Vol. 3 No. 2 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.84
Detail Sumber

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS USAHA PEREKONOMIAN MASYARAKAT KELURAHAN JAMPANGKULON

Purwanto
Jurnal Dialektika Politik Vol. 6 No. 2 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/jdp.v6i2.9
Detail Sumber

Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan

Marten Bunga
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31960/ijocl.v2i1.388
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.