Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:79
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Pengawasan Terhadap Penjual Bensin Eceran Di Kota Ambon

Santri Hairu Letahiit, Julista Mustamu, Merlien Irene Matitaputty
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 10 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i10.1445
Detail Sumber

Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah

Picauly, Benjamin Carel, Sedubun, Victor Juzuf
PATTIMURA Legal Journal Vol. 1 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pela.v1i2.6560
Detail Sumber

Upaya Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tuban

bin kasah, ajiono ajioni, bin kasah, ajiono ajiono
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i3.32385
Detail Sumber

PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DI KABUPATEN BANYUWANGI

RANA PRATISTHA, VERONICA, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i1.28715
Detail Sumber

Upaya Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tuban

bin kasah, ajiono ajioni, bin kasah, ajiono ajiono
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 3 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i3.32385
Detail Sumber

PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DI KABUPATEN BANYUWANGI

RANA PRATISTHA, VERONICA, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i1.28715
Detail Sumber

PENGATURAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOTA YOGYAKARTA

Adrianto Dwi Nugroho, Mailinda Eka Yuniza
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 24 No. 1 2012
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16150
Detail Sumber

Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Kepala Desa

Daniel Adipura Romiwy, Jemmy Jefry Pietersz, Victor Juzuf Sedubun
LUTUR Law Journal Vol. 3 No. 1 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30598/lutur.v3i1.10279
Detail Sumber

DUALISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DENGAN PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

BUDIPUTRA, I GDE EDI
Kerta Dyatmika Vol. 13 No. 1 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.46650/kd.13.1.379.%p
Detail Sumber

PEMBERIAN KEWENANGAN PADA DESA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

pakaya, Jefri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 1 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v13i1.143
Detail Sumber

PENYIDIK TNI ANGKATAN UDARA DALAM KASUS PELANGGARAN WILAYAH UDARA YURISDIKSI INDONESIA OLEH PESAWAT TERBANG ASING TIDAK TERJADWAL

Risdiarto, Danang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 1 2017
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v14i1.73
Detail Sumber

PENGUATAN INSPEKTORAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PROVINSI MALUKU UTARA)

Slamat, Nam Rumkel, Tri Syafari
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 3 No. 2 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v3i2.73
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.