Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:8
Tahun
:1953
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perbankan
Sub Subsektor
:
Kelembagaan & Operasional Bank
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan

Elisse Septiani Wiyanti, Deta Frischa Pritiana, Randy Hudan Larindo
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 2021
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v13i2.1805
Detail Sumber

Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang

Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1506
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan)

Angga Septika Chandra, Hudali Mukti
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i1.454
Detail Sumber

PENGELOLAAN TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Urip Santoso
Yuridika Vol. 25 No. 1 2010
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i1.214
Detail Sumber

Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi

Muhammad Dahlan
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.2.187-217
Detail Sumber

Reklamasi pantai berkaitan dengan status hukum tanah dan pendapatan daerah dalam tatanan negara Indonesia

MP, H Muhamad Rezky Pahlawan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 2020
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1620
Detail Sumber

Reklamasi pantai berkaitan dengan status hukum tanah dan pendapatan daerah dalam tatanan negara Indonesia

H Muhamad Rezky Pahlawan MP
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 2020
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1620
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 79/G/2018/PTUN.SBY DAN 18/B/2019/PT.TUN.SBY TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOALAAN MILIK PT. MASPION OLEH WALIKOTA SURABAYA

Rahma, Fitriani, Rachman, Tamsil
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i3.32668
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 79/G/2018/PTUN.SBY DAN 18/B/2019/PT.TUN.SBY TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOALAAN MILIK PT. MASPION OLEH WALIKOTA SURABAYA

Rahma, Fitriani, Rachman, Tamsil
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 3 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i3.32668
Detail Sumber

Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang Berasal dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia

Adawiyah, Rabiatul
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/nolaj.v1i1.5
Detail Sumber

Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah

Putri, Sanindia Septia Kisedi
Notary Journal Vol. 2 No. 2 2022
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v2i2.5543
Detail Sumber

Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan Yang Berasal dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja

Dewi Nawang Wulan, Veronica Tjokroaminoto, Abdul Ghofur
Notaire Vol. 5 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v5i1.32708
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.