Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:86
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn

Supeno Supeno, Sylvia Rossanty Rossadi, Fachruddin Razi
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 1 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i1.936
Detail Sumber

Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan Laju Ekonomi

Widhi Handoko
Recital Review Vol. 1 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/rr.v1i1.6067
Detail Sumber

Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia

Ernawati -
RechtIdee Vol. 12 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v12i1.2925
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)

Carakata, Sharen Peari, Budhisulistyawati, Ambar
Privat Law Vol. 7 No. 2 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v7i2.39339
Detail Sumber

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO

Yudha Sindu Riyanto, Tuhana ,
Privat Law Vol. 6 No. 2 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v6i2.25620
Detail Sumber

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Herlina, Elis
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v3i1.1027
Detail Sumber

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Elis Herlina
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v3i1.1027
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2/PUU-XIX/2021 BAGI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA (KREDITUR)

Sanjaya, Dicky Bagus, Tamsil, Tamsil
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 2019
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v0i0.49412
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANGDIBEBANI JAMINAN GADAI(Studi kasus pada PT BCA Finance Cabang Surabaya)

TIA WAHYU FITRIANI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 3 2014
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i3.10744
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANGDIBEBANI JAMINAN GADAI(Studi kasus pada PT BCA Finance Cabang Surabaya)

WAHYU FITRIANI, TIA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 3 2014
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i3.10744
Detail Sumber

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan

Ajwah, Ajwah, Usman, Rachmadi, Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.40
Detail Sumber

Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta Dibawah Tangan

Rexy Rionaldi Refri
Notaire Vol. 1 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9101
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.