Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:9
Tahun
:1987
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Sub Subsektor
:
Perencanaan & Penlok
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Mekanisme Akad Bisnis Tanah Pemakaman Alkah Mahabbah Gunung Ronggeng Martapura Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi’i

Hafidzi, Anwar, Syukran, Muhammad, Ainorridho’e, Muhammad
Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35905/shighat_hes.v2i1.5361
Detail Sumber

Legal Analysis of Regional Government Obligations to Provide Burial Land from the Maslahah Mursalah Perspective (Case in Brohol Village, Sei Suka District, Batu Bara Regency

Irawan, Ryan, Tarigan, Tetty Marlina
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v14i3.1370
Detail Sumber

Kewajiban Pengembang Rumah Susun dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Berdasarkan Peraturan Bupati No. 44/2011

Effendi, Muhammad Imam, Phahlevy, Rifqi Ridlo
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2902
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Status Hukum Kepemilikan Bangunan Diatas Tanah Pemakaman (Studi di Pemakaman Kemlaten Cirebon)

Maulida, Irma, Nurhaqi, Ari
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 13 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/humani.v13i1.6472
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.