Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:109
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Model Ideal Penerapan Kebijakan Kompensasi dan Ganti Kerugian terhadap Masyarakat yang Terdampak Proyek Strategis Nasional dalam Pembangunan Berkelanjutan

Erlangga, Fahri, Rahman, Faiz Aulia, Wahyudi, Slamet Tri
WAJAH HUKUM Vol. 10 No. 1 2026
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2018
Detail Sumber

Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah

Agung Wardana
Undang: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.5.1.1-41
Detail Sumber

DYNAMICS OF ELECTRIC ENERGY POLICY THE COAL SECTOR IN INDONESIA: ANOMALY OR EXCEPTION?

Andreas Tedy Mulyono
NOMOI Law Review Vol. 2 No. 1 2021
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/nomoi.v2i1.6476
Detail Sumber

Penerapan Konsep Trust of Land Dalam Sistem Hukum Agraria: Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Britania Raya

Oemar Moechthar, Ardian Firmansyah Arifin
Media Iuris Vol. 5 No. 3 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v5i3.34969
Detail Sumber

Implementasi Program Food Estate dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Anwar, Muhammad Khairul, Aprilianisa, Nathya Kyra
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v7i1.8941
Detail Sumber

Studi Komparatif Kepemimpinan Presiden SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto terhadap Kebijakan Mitigasi AMDAL di Indonesia

Maulana Syikha Firdaus Firdaus
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 11 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2168
Detail Sumber

Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum

Krisna Angela, Anik Setyawati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3 No. 3 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v3i3.196
Detail Sumber

PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Gusmayanti, Irma
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 5 No. 2 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1475
Detail Sumber

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)

Rachma Zaini Winarda, Joko Mardiyanto, Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol. 5 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36596/jbh.v5i2.661
Detail Sumber

Akibat Hukum Penetapan Tanah Musnah: Ganti Rugi atau Dana Kerohiman?

Setiawati, Anda, Probondaru, Ignatius Pradipa, Arsawan, I Gede Yudi, Sihombing, Irene Eka, Nabilah, Hana Jihan
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 14 No. 1 2025
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p05
Detail Sumber

Problematika Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Program Strategis Nasional

Erlangga, Sandya, Wasti, Ryan Muthiara
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 13 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/humani.v13i1.6326
Detail Sumber

Konflik Hukum Agraria Terhadap Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Barat

Oong Supono, Muhamad Hasan Sebyar
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1792
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.