Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:178
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertahanan dan Keamanan
Subsektor
:
Keamanan Maritim
Sub Subsektor
:
Penegakan Hukum Laut
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

ANALISIS YURIDIS PERAN PENGAWASAN DAN UPAYA BAKAMLA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI PENELITIAN KANTOR KAMLA ZONA MARITIM BARAT KOTA BATAM)

Yudha Yolanda, Siti Nurkhotijah, Lia Fadjriani
PETITA Vol. 4 No. 1 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v4i1.4416
Detail Sumber

Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum

Andrizal Andrizal, John Dirk Pasalbessy, Arman Anwar
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 1 No. 2 2021
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pamali.v1i2.621
Detail Sumber

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Asror, Muh. Khozinatul, Puspoayu, Elisabeth Septin
Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 2023
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v0i0.50616
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN TERHADAP ILEGAL FISHING DI INDONESIA

Sirait, Deviana Dewi, Prayoga, Nanda, Harahap, Himmatul Ummi, Diana, Sri, Siregar, Emiel Salim
Jurnal Yustitia Vol. 10 No. 2 2024
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v10i2.232
Detail Sumber

The Actualization of Legal Connectivity at Sea Between Indonesia and the Philippines: A Comparative Study

Jannah, Miftahul, Amri, Ulil, Rahman, Mujibur, Irwan, Irwan
Jurnal Tana Mana Vol. 8 No. 3 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33648/ijoaser.v8i3.1283
Detail Sumber

PENATAAN LEMBAGA PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, Simabura, Charles
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 3 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.1413
Detail Sumber

POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN LAUT YANG IDEAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Santoso, Bramanda Sajiwo, Fadholi, Ahmad Hafit
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 3 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.1410
Detail Sumber

KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG PELAYARAN

Luthfi Widagdo Eddyono
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.322
Detail Sumber

Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Iswandi, Kelik, Prasetyoningsih, Nanik
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 2020
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jphk.1208
Detail Sumber

Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara

Bayuaji Yudha Prajas, Naungan Harahap, Yuyut Prayuti
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Vol. 11 No. 2 2021
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/mjn.v11i2.1933
Detail Sumber

PERAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HAK BERDAULAT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Fernandes, Inggrit, Maharani, Refa Swinta
jurnal hukum das sollen Vol. 11 No. 1 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4144
Detail Sumber

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA

Mawardi Khairi
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no2.643
Detail Sumber

Berita Terkait

Komcad di Lokasi Demonstrasi: Sah atau Langgar UU PSDN?
02 Jul 2026

Komcad di Lokasi Demonstrasi: Sah atau Langgar UU PSDN?

Kemunculan personel Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar aksi demonstrasi pada 13 Juni 2026 memantik persoalan hukum, karena koalisi masyarakat sipil menilai pelibatan Komcad tanpa pernyataan mobilisasi oleh Presiden bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Para ahli menegaskan pengamanan unjuk rasa adalah ranah kepolisian, bukan fungsi Komcad yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer.

Baca selengkapnya
Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI–Turki dan RI–Malaysia Melaju ke Paripurna, Payung Hukum Alutsista Diperkuat
02 Jul 2026

Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI–Turki dan RI–Malaysia Melaju ke Paripurna, Payung Hukum Alutsista Diperkuat

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyetujui dua RUU ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Persetujuan tingkat komisi ini menjadi tahapan penting sebelum kedua RUU dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.