Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah Dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:65
Tahun
:2022
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Hak Atas Tanah
Sub Subsektor
:
HGB, Hak Pakai & Hak Pengelolaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Menggagas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat: Optimalisasi Perlindungan Hukum Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara

Mahdi, Wahyu Laksana, Alfandy, Muhammad Daffa, Rambe, Sultan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.519
Detail Sumber

Kepastian Hukum atas Overlapping Penguasaan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Prayogo, Valencia, Olivia Cherie, Nayra Hanun
Notaire Vol. 8 No. 2 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v8i2.68102
Detail Sumber

Polemik Pengelolaan Tanah dan Kepastian Regulasi di IKN: Sengketa Lahan, Potensi Korupsi, dan Menilik Kembali Investasi

Zaini, Noer Gita Safira, Shalsabilla, Dhillika, Salamah, Ajeng Prameswari, Nisa, Rifa Fadhilahtun
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 3 2025
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.15620258
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYRAKAT ADAT IKN, DENGAN TINJAUAN TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT

Fernando, Wilson
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1545
Detail Sumber

Analysis of the Issuance of Land Use Rights in the Name of the Medan City Government from a Fiqh Siyasah Perspective (Study of Decision Number 296/G/2019/PTUN.Medan)

Parinduri, Muhammad Rafli, Permata, Cahaya
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v14i3.1394
Detail Sumber

Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN

Akhmad Safik, Mira Ewinda
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Vol. 8 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36722/jmih.v8i2.2307
Detail Sumber

POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UU NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA DITINJAU DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM

Utama, Erry Praditya
IBLAM Law Review Vol. 4 No. 3 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v4i2.405
Detail Sumber

NORMATIVE ANALYSIS OF LAND CONTROL FOR THE DEVELOPMENT OF THE ARCHIPELAGO'S CAPITAL

Tsabira, Pinkan Nazhwa Izza, Asyari, Fatimah, Farahwati, Kamaludin
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/awl.v8i1.1869
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.