Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:68
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBUATAN RAPERDA INISIATIF

Edy Purwoyuwono
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.195
Detail Sumber

KAJIAN ONTOLOGI PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT

Gusman, Delfina
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.289
Detail Sumber

Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Delfina Gusman, Alsyam Alsyam, Didi Nazmi
UIR LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365
Detail Sumber

PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP)

Padma Widyantari, Adi Sulistiyono
Privat Law Vol. 8 No. 1 2020
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v8i1.40384
Detail Sumber

Politik Hukum Pengaturan Prosedur Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Bukan Hunian

DAMAR FATWATI, AYOMI, TAMSIL
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i4.28049
Detail Sumber

Politik Hukum Pengaturan Prosedur Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Bukan Hunian

DAMAR FATWATI, AYOMI, , TAMSIL
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 4 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i4.28049
Detail Sumber

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana

Bayu Dwi Anggono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 22 No. 2 2010
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16232
Detail Sumber

TAHAPAN UNDANG-UNDANG RESPONSIF

Hendrik Hattu
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 23 No. 2 2011
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16186
Detail Sumber

HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN PROTOKOL PALERMO DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

ANANDA CHRISNA D. PANJAITAN
Jurnal Yustitia Vol. 16 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.895
Detail Sumber

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF

Rahendro Jati
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1 No. 3 2012
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v1i3.88
Detail Sumber

EKSEKUTIF REVIEW TERHADAP PERDA RETRIBUSI DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

Muhammad Siddiq Armia
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5 No. 2 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i2.143
Detail Sumber

Kendala Pengembangan Investasi Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum

Ikarini Dani Widiyanti, Pratiwi Puspitho Andini, Emi Zulaika
JURNAL RECHTENS Vol. 7 No. 2 2018
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.36835/rechtens.v7i2.373
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.