Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:80
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal: Basic Urgency of Indonesian FDA (BPOM) Law In Conducting Supervision and Law Enforcement In The field of Drug and Food

Kurniasanti, Joko Setiyono
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v12i2.884
Detail Sumber

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek

Shesha Annisa Desrina
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 5 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.12-34
Detail Sumber

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999

Sri Arlina
UIR LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.991
Detail Sumber

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fiktif

Bayu Sapto Aji, Merry Tjoanda, Sarah Selfina Kuahaty
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 7 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i7.1128
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kuat Secara Ilegal Melalui Media Online

Puspitasari, Intan, Haliwela, Nancy Silvana, Latupeirissa, Julianus Edwin
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v2i1.13772
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kosmetik Atas Produk Parfum Isi Ulang

Renita Putri Kartika Reawaruw, Teng Berlianty, Sarah Selfina Kuahaty
PATTIMURA Law Study Review Vol. 1 No. 1 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v1i1.10851
Detail Sumber

PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABBAYA TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN KADALUWARSA DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

zahra, shafira aini
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i1.31165
Detail Sumber

PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABBAYA TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN KADALUWARSA DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

zahra, shafira aini
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i1.31165
Detail Sumber

Pelindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Makanan Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Segiri, Kota Samarinda

Mulyana, Mulyana, Surahman, Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3231
Detail Sumber

SALES OF COSMETICS WITHOUT PERMISSION FROM THE DRUG AND FOOD CONTROL AGENCY (BPOM) IN PERSPECTIVE LAW HEALTH

Khalishah, Salwa
NOMOI Law Review Vol. 5 No. 1 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/nomoi.v5i1.19375
Detail Sumber

Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pemalsuan Registrasi BPOM Pangan Olahan: Perbandingan Regulasi Indonesia dan Malaysia

Simatupang, Revinka, Fitri, Winda, Nurlaily
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 2026
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v10i1.13206
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUSTRI FARMASI DAN BPOM TERKAIT PENCEMARAN OBAT CAIR DALAM HUKUM KESEHATAN

Sattvika Putri, Desak Ayu Made Sintya, D. PANJAITAN, ANANDA CHRISNA
Jurnal Yustitia Vol. 17 No. 01 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1048
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.