Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:81
Tahun
:2006
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Budiman, Haris, Dhenia Sukmadianti, Bias Lintang Dialog
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.25134/ulr.v1i1.6
Detail Sumber

Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang Diselenggarakan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) di Kabupaten Blitar

gultom, ester oktafiana, nugroho, arinto
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.31398
Detail Sumber

Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang Diselenggarakan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) di Kabupaten Blitar

gultom, ester oktafiana, nugroho, arinto
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.31398
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Illegal yang Terjadi di Indonesia

Setyarini, Astri Dewi, Prasetyo, Handoyo
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.12551820
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Marwan Padli, Ibrahim Ibrahim, Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 2014
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v6i2.118
Detail Sumber

Volume 1 Nomor 1, April 2012 157 Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri ( Adharinalti ) PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA IRREGULAR DI LUAR NEGERI

Adharinalti Adharinalti
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1 No. 1 2012
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v1i1.111
Detail Sumber

ASAS HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 UNTUK MEWUJUDKAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMARTABAT

Lalu Husni
Jurnal Media Hukum Vol. 17 No. 1 2010
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v17i1.375
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJAMIGRAN DARI TINDAKAN TRAFFICKINGDAN IMPLIKASINYA TERHADAP WACANA PERUBAHAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Imas Rosidawati Wiradirja
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Vol. 4 No. 2 2015
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/mjn.v4i2.218
Detail Sumber

Legal Protection of Indonesian Migrant Workers (TKI) Overseas (Case Study of BP3TKI North Sumatera Province)

Vinna Dinda Kemala, Eny Kusdarini
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v14no1.1756
Detail Sumber

Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur

Hazar Kusmayanti, Agus Mulya Karsona
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i1.2162
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.