Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:82
Tahun
:2022
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Komunikasi dan Informatika
Subsektor
:
Keamanan Siber
Sub Subsektor
:
Kriptografi & Sertifikasi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Aspek Hukum Peran TNI Mengatasi Serangan Siber dalam Rangka Pertahanan Keamanan Nasional

Qisty, Fauziah Nauri, Setiawan, Bayu, Utama, Anang Puji
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 2 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1949
Detail Sumber

The Harmonization of Administrative Regulatory Arrangements Toward Public Institutional Accountability in Handling Cybercrime in Indonesia: Harmonisasi Penataan Regulasi Administratif terhadap Akuntabilitas Lembaga Publik dalam Penanganan Cybercrime di Indonesia

MS, Nuruzzaman, Fatimah, Siti
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v6i2.46550
Detail Sumber

Legal Design and Cyber Resilience: A Comparative Study of Cybersecurity Frameworks for Critical Infrastructure in Five Jurisdictions

Supangat, Ajis, Taufiqurokhman
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 4 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.61978/legalis.v3i4.1121
Detail Sumber

DOMAIN .go.id AS A VITAL DIGITAL OBJECT: ANALYSIS OF THE ENHANCEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE ITE LAW

Abdurrahman, Abdurrahman
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.55583/jkih.v5i1.1692
Detail Sumber

Berita Terkait

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026
02 Jul 2026

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu SIM untuk nomor baru menggunakan biometrik pengenalan wajah secara penuh mulai 1 Juli 2026 berdasarkan Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini menuai sorotan hukum karena memproses data biometrik yang tergolong data pribadi bersifat spesifik di UU Pelindungan Data Pribadi di tengah lembaga pengawas data yang belum sepenuhnya beroperasi.

Baca selengkapnya
Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk
02 Jul 2026

Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk

Empat warga negara mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 236/PUU-XXIV/2026 yang diregister pada Jumat (19/6/2026), mempersoalkan belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Para pemohon menilai kekosongan kelembagaan itu membuat UU PDP menjadi "hukum simbolik" tanpa daya laku operasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.