Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:83
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice: (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr)

Rustiana, Dinny Wirawan Pratiwie
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1001
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI KORBAN NAPZA MELALUI LEMBAGA REHABILITASI

Mahmuda Pancawisma Febriharini
Spektrum Hukum Vol. 12 No. 2 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v12i2.430
Detail Sumber

PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Joko Supriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 4 No. 3 2015
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40749
Detail Sumber

Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak

Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23591
Detail Sumber

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN NARCOTICS CRIME CASES BY MOJOKERTO CITY NATIONAL NARCOTICS AGENCY

Anam, M. Khoirul, Astuti, Pudji
Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v0i0.57907
Detail Sumber

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dhoni Erwanto, M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v9i1.145
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA

Hartanto, Wenda
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 1 2017
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v14i1.65
Detail Sumber

THE FUNCTIONAL RELATIONSHIP BETWEEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS AGENCY) AND CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN DEALING WITH THE ISSUE OF NARCOTICS AT CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Muhammad Amin Imran
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 2 2013
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i2.240
Detail Sumber

THE FUNCTIONAL RELATIONSHIP BETWEEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS AGENCY) AND CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN DEALING WITH THE ISSUE OF NARCOTICS AT CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Imran, Muhammad Amin
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 2 2013
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i2.240
Detail Sumber

A Comparative Study of Regulation and Law Enforcement on Narcotics, Specifically Methamphetamine, in Indonesia and the Philippines

Malquna, Ori Va, Nurfadilah, Ulfah
Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Vol. 7 No. 2 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.46924/jihk.v7i2.342
Detail Sumber

Distorsi Penegakan Hukum Berupa Disparitas Putusan Tindak Pidana Narkotika Dan Solusi Untuk Mengatasinya

Dodo Suhada
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Vol. 9 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/mjn.v9i2.1884
Detail Sumber

Penegakan Hukum Pidana Terkait Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Studi Kasus di Kepolisian Resort Aceh Tengah)

Kadir, Hardi Meladi
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 21 No. 3 2022
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.30743/jhk.v21i3.5303
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.