Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:88
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Hak Atas Tanah
Sub Subsektor
:
HGB, Hak Pakai & Hak Pengelolaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PERUBUHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENAJAMIN HAK MASYARAKAT ATAS TANAH

Dede Frastien
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 2 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.2.2.151-164
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Christiana Sri Murni, Yohanes Pande, Bernadus B. Kelen
RechtIdee Vol. 18 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v18i1.6130
Detail Sumber

DINAMIKA KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN ERA JOKO WIDODO

Diantoro, Totok Dwi
Media of Law and Sharia Vol. 1 No. 4 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/mls.v1i4.10272
Detail Sumber

KEKELIRUAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM PENYEBUTAN PENSERTIFIKATAN TANAH PADA PROGRAM NAWACITA DI SUMATERA UTARA

Swandhana Pradipta, Muhammad Yamin, Syafruddin Kalo, Idha Aprilyana Sembiring
Law_Jurnal Vol. 3 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.46576/lj.v3i1.2298
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sahnan Sahnan, Zainal Asikin
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 6 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.29303/ius.v6i1.530
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM PENGADAAN TANAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3583 K/PDT/2018

Telly Widjaya, Fransiscus Xavierius Arsin
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 6 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v6i1.414
Detail Sumber

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia

Rodhiyah Mardhiya
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 5 No. 9 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v5i9.514
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu

Christiana
jurnal hukum das sollen Vol. 5 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1571
Detail Sumber

Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah

Cahyono, Eko, Sulistyanto, Sulistyanto, Azzahwa, Sarah
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2-2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v5i2-2.484
Detail Sumber

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Nagara, Grahat, Amri, Belinda Sahadati, Patria, Dian, Andhika, Farid
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2-2 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v5i2-2.483
Detail Sumber

Strategies for Resolving Tenurial Conflicts in Conservation Forest after the Enactment of the Omnibus Law: Case Study from Gunung Lengkuas, Bintan Regency, Indonesia

Kurniawan, Aprianto, Jumiati , Ipah Ema, Indah, Diani
Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Vol. 4 No. 2 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.1746
Detail Sumber

PELAKSANAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT SUKU WORIASI DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN PADA BADAN HUKUM PT. SINAR WIJAYA PLYWOOD INDUSTRIES DALAM KONTEKS KEPASTIAN HUKUM

Rizki Hirmanto, Mella Ismelina F.R.
Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/erahukum.v19i2.12183
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.