Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:91
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Proses & Evaluasi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan

Putri, Kharina Aggita, Fendri, Azmi, Hasbi, Muhammad
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.411
Detail Sumber

Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan

Kharina Aggita Putri, Azmi Fendri, Muhammad Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.411
Detail Sumber

Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo

Nandang Sutrisno, Sigar Aji Poerana
Undang: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.3.2.237-266
Detail Sumber

Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tri Mulyani, Mohammad Hidayatulloh, Dyah Ayu Sulistyarini
Rampai Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3078
Detail Sumber

Transformasi Fungsi Negara: Telaah Ilmu Negara Terhadap Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Digital

Anita, Derta Nur
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3506
Detail Sumber

Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (The Legal Politics of Ease of Doing Business Concepts in Law Number 11 of 2020 on Job Creation)

Ubai - Yana, Akhmad Haris Supriyanto, Fajrul - Falah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 13 No. 1 2022
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2629
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hayati, Nyoman Nidia Sari
MLJ Vol. 8 No. 2 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.56338/mlj.v8i2.1418
Detail Sumber

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI

Ayu Tantri, Novia, Budhiartie, Arrie
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.11422
Detail Sumber

Analisis Pentingnya Legalistas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan

Arrizal, Brian Hafiz, Ramadhan, Resa Piska, Fahrurrizkianur, Akhmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 4 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14189497
Detail Sumber

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Widana, Ketut
Lex Lectio Law Journal Vol. 3 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.61715/jll.v3i1.80
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM UMKM INTERNASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL

Pratama, Rinanda Bagus Anarta
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2024
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v8i1.7392
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM UMKM INTERNASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL

Pratama, Rinanda Bagus Anarta
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2024
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v8i1.7392
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.