Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:95
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Komunikasi dan Informatika
Subsektor
:
Telekomunikasi
Sub Subsektor
:
Jaringan & Jasa Telekomunikasi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Implikasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sirieli Bawamenewi, Yuslim, Khairani
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 10 No. 1 2026
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/nzrz9c84
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana

Ahmad Saifudin
Spektrum Hukum Vol. 16 No. 2 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v16i2.1248
Detail Sumber

Analisis Mengenai Kebijakan Ecourt dalam Sistem Pelayanan Publik

Soimah, Rodhiyatun, Yuliawan, Indra
Rampai Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3759
Detail Sumber

Efektivitas Sistem Informasi Perangkat Desa (Sipede) di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

Lailatul Fadiyah, Eva Hany Fanida, Meirinawati Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 1 2026
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/perspektif.v3i1.937
Detail Sumber

Penerapan Cyber Notary dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris sebagai Bagian dari Protokol Notaris

Boentoro, Reza, Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol. 5 No. 1 2025
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v5i1.8969
Detail Sumber

Transformasi Fungsi Negara: Telaah Ilmu Negara Terhadap Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Digital

Anita, Derta Nur
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3506
Detail Sumber

Legalitas Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia (Legality of the Presidential Regulation on Electronic- Based Government Systems in the Government System in Indonesia)

jumhur, helni mutiarsih, Doly, Denico
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 14 No. 2 2023
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v14i2.4106
Detail Sumber

Penerapan TKDN Dalam Pengadaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha

Ardiana, Oktavia Dwi, Azzahra, Dinda, Sachmaso, Hana Humaira, Fawwaz, Razky
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 4 2025
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.17667629
Detail Sumber

Efektivitas Penggunaan E-court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Haleda, Alya Nabila, Baedah, Said Syarifuddin Abu, Akil, M.
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 3 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.16747658
Detail Sumber

Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Rahmawati, Deva Sinta, Rosadi, Sinta Dewi, Cahyadini, Amelia
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 2 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.15857274
Detail Sumber

Analisis Siyāsah terhadap Fenomena E-Government di Negara-Negara Muslim

Mubriani, Suci, Ansori, Saiful
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 10 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20130
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KONSEP E-NOTARY MUDAH UNTUK AKTA RELAAS, TAPI SULIT UNTUK AKTA PARTIJ

Rina Dewi Sartika
LEX JUSTITIA Vol. 3 No. 2 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22303/lj.3.2.2021.140-163
Detail Sumber

Berita Terkait

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026
02 Jul 2026

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu SIM untuk nomor baru menggunakan biometrik pengenalan wajah secara penuh mulai 1 Juli 2026 berdasarkan Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini menuai sorotan hukum karena memproses data biometrik yang tergolong data pribadi bersifat spesifik di UU Pelindungan Data Pribadi di tengah lembaga pengawas data yang belum sepenuhnya beroperasi.

Baca selengkapnya
Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk
02 Jul 2026

Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk

Empat warga negara mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 236/PUU-XXIV/2026 yang diregister pada Jumat (19/6/2026), mempersoalkan belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Para pemohon menilai kekosongan kelembagaan itu membuat UU PDP menjadi "hukum simbolik" tanpa daya laku operasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.