Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:96
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Pendaftaran Tanah
Sub Subsektor
:
Penerbitan Sertifikat
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Tinjauan Yuridis tentang Hak Waris Perdata Anak Hasil dari Tindak Pidana Pemerkosaan

Insan Kamil, Azahery, Rukmi Widowati, Aisyah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.38418
Detail Sumber

Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang

Santy Fitnawati WN, Muhamad Romdoni, Rizki Nurdiansyah
Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.568
Detail Sumber

Analisis UU No. 23 Tahun 2006 terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran Oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, Tantangan, dan Faktor Pendukung

Saliro, Sri Sudono, Tamrin, Tamrin, Eny Kurnia, Mintarsih, Endah, Evametha Vitranilla, Yudith
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v4i1.3920
Detail Sumber

Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Nofia Sari, Okta, Sari Damayanti, Andi, Hadrian, Reza
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v2i1.2078
Detail Sumber

Permohonan Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Kedua oleh Istri yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Padang Pariaman)

Fauza, Nurul, Yaswirman, Yaswirman, Najmi, Najmi
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1449
Detail Sumber

Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Yuniarlin, Prihati
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.418
Detail Sumber

Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Prihati Yuniarlin
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.418
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Effendy, Edrick Edwardina, Leonard, Kevin
Notary Journal Vol. 4 No. 2 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v5i1.8242
Detail Sumber

Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Sema No. 2 Tahun 2023

Pramesti, Novalia Cahyaning Setyo
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.12730371
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Nadadap, Gindo, Siswoyo, Amelia Anggriany, Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol. 2 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.25
Detail Sumber

Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putri, Suci Rocky, Yani, Encep Ahmad
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i3.11890
Detail Sumber

Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putri, Suci Rocky, Yani, Encep Ahmad
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i3.11890
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.