Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:97
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kesehatan
Subsektor
:
Farmasi, Alkes, dan Makanan_Minuman
Sub Subsektor
:
Alat Kesehatan & BPOM
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia

Sapto Hermawan, Winarno Budyatmodjo
Undang: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.5.1.181-206
Detail Sumber

Pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia

Kalalo, Flora P., Pontoh, Kathleen Catherina, Pangemanan, Arcelinocent E.
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1662
Detail Sumber

Pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia

Flora P. Kalalo, Kathleen Catherina Pontoh, Arcelinocent E. Pangemanan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1662
Detail Sumber

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Ismanto, Ismanto, Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8749
Detail Sumber

Daya Dukung Regulagi Terhadap Kebijakan Circular Economic Sebagai Realisasi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) di Indonesia

Utami, Tanti Kirana, Ramadani, Azzahara Salsabila, Permatasari, Ira, Azzahra, Najmah Fatimah, Hujaipah, Wanda, Yarico, Muhammad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 1 2025
22 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14906338
Detail Sumber

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Berskala Reduce, Reuse Dan Recycle Di Kawasan Pemukiman

Leiwakabessy, Daniella Christy, Rugebregt, Revency Vania, Tita, Heillen Martha Yosephine
Jurnal Saniri Vol. 6 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/saniri.v6i1.3520
Detail Sumber

Berita Terkait

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
02 Jul 2026

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.

Baca selengkapnya
MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan
02 Jul 2026

MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun melalui Putusan Nomor 172/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan Senin (29/6/2026). Dengan putusan ini, ketentuan mengenai penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, kewajiban pelaporan warga, serta ancaman sanksi pidananya dinyatakan tetap berlaku.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.