Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:99
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kesehatan
Subsektor
:
Wabah
Sub Subsektor
:
Penanggulangan KLB
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Pengenaan Sanksi Pidana Denda Bagi Orang Yang Menolak Untuk Divaksin

Rivaldo Laimeheriwa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jacob Hattu
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 5 2023

Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Sanjaya, Muhamat Agung, Puannandini, Dewi Asri, Kurniasih, Ida
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 2021

Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Muhamat Agung Sanjaya, Dewi Asri Puannandini, Ida Kurniasih
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 2021

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE

Januardi Utama, Meita Lefi Kurnia ,
Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 2022

PELINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENDAPAT LAYANAN VAKSIN COVID-19 DAN MENGALAMI EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19

Nancy Patricia Tasman, Trijaka
Mimbar Hukum Vol. 35 No. 2 2023

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP VAKSINASI DALAM PERPEKTIF HAM

Luhukay, Roni Sulistyanto
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 2021

ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Kristianingsih, Reny
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 2022

Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana

Al'Azza, Nadya Eka Amalia, Suryani, Kurnia Fajar, Widyaningrum, Sigmawati
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 2022

Implementasi Pemberian Sanksi Pada Program Wajib Vaksin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Covid-19

Ingrith Soewarno
JURNAL RECHTENS Vol. 12 No. 1 2023

Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19

Fauzia, Ana, Hamdani, Fathul
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 1 No. 2 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SERTIFIKAT AKSIN COVID-19 TANPA VAKSINASI

Zeinudin, Moh., Utamie, R. Aj. Nindya Rizky
Jurnal Jendela Hukum Vol. 10 No. 1 2023

Berita Terkait

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
02 Jul 2026

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.

Baca selengkapnya
MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan
02 Jul 2026

MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun melalui Putusan Nomor 172/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan Senin (29/6/2026). Dengan putusan ini, ketentuan mengenai penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, kewajiban pelaporan warga, serta ancaman sanksi pidananya dinyatakan tetap berlaku.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…