Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 2010; dan Perpres Nomor 6 Tahun 2012.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 343).
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OLO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51,6a1; Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 21);
3.
MEMUTUSKAN
MEMUTUSKAN:
presiden reputtl
:
K :NDONES:A
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2Ot2 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 21), diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri atas: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanarl; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
1.
Menteri Luar Negeri;
2.
Menteri Dalam Negeri;
3.
Menteri Keuangan;
4.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5.
Menteri Perdagangan; Wakil Ketua Sekretaris Anggota REPU L:K iNDONESiA
6.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7.
Gubernur Bank Indonesia;
8.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
9.
Jaksa Agung;
10.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 1 1. Kepala Badan Intelijen Negara; L2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ; dan
13.
Kepala Badan Narkotika Nasional.
2.
Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamanarL; Ketua Wakil Ketua Anggota. PRESiDEN REPUttLiK INDONES!A Anggota :
1.
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Potritik, Hukum, dan Keamanzrn; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia; Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan; Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Deputi Bidang Pengawasan, Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Direktur REPUBLIK INDONES:A 8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9.
Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
10.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 1 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
12.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
13.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
14.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15.
Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan fJmllm, Kementerian Dalam Negeri;
17.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
18.
aksa REPLi K !NDONES:A
Pasal II
Peraturarl Presiden ini diundangkan. 18. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung; 19. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung; 20. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2l.Kepala Densus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara Republik Indonesia; 22. Deputi III Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara; 23. Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemamplran, Badan Nasional Fenanggulangan Terorisme ; dan 24.Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional. mulal berlaku pada tanggal Agar PRES:D EI N R II P LJ LIK lN00NES:A
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 30 Desember 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
OKO WIDODO
Diundangkarl di Jakarta
pada tangga1 30 Desettber 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H.LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 343
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
