Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2005
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa pelaksanaan program pemberian subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu dilaksanakan secara cepat, terintegrasi dan terkoordinasi, agar tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh rumah tangga miskin untuk mengurangi beban kehidupannya;
b.
bahwa untuk menunjang pelaksanaan program tersebut agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terintegrasi dan terkoordinasi serta transparan dan akuntabel, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin;
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
Pasal 1
(1)
Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin, yang untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Monitoring dan Evaluasi.
(2)
Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a.
Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
b.
Sekretaris merangkap Anggota : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Pe-rencanaan Pembangunan Nasio-nal;
c.
Anggota :
1.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3.
Menteri Keuangan;
4.
Menteri Dalam Negeri;
5.
Menteri Sosial;
6.
Menteri Komunikasi dan Informatika;
7.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
9.
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
10.
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11.
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
12.
Sekretaris Kabinet;
13.
Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
Tim Monitoring dan Evaluasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas:
a.
melakukan pengawasan, penilaian dan pemeriksaan atas rencana, pelaksanaan dan pengendalian penyaluran subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
b.
melakukan evaluasi desain kebijakan, proses dan kualitas pendataan, serta efektivitas pelaksanaan program dalam rangka perbaikan kebijakan program pemberian subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
c.
merumuskan strategi dan langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terintegrasi, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pemberian subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
d.
menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan program pemberian subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat:
a.
menunjuk pemeriksa atau auditor independen;
b.
meminta keikutsertaan lembaga-lembaga non Pemerintah dalam pelaksanaan monitoring program;
c.
meminta penjelasan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
d.
memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin, kepada Presiden.
Pasal 5
Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi dibantu oleh suatu Sekretariat yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.
Pasal 6
Tim Monitoring dan Evaluasi melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu kepada Presiden.
Pasal 7
Masa tugas Tim Monitoring dan Evaluasi adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
Pasal 8
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.
Pasal 10
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan
ttd
Lambock V. Nahattands
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
KPK Bongkar Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Anggaran Penanganan Karhutla Ikut Disasar
KPK menetapkan lima tersangka dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB, termasuk adik mantan Kepala BNPB, Suharyanto. Dana darurat itu antara lain dipakai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, dan salah satu pengadaan yang diduga dikorupsi adalah alat komunikasi handy talky.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
