Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota N…

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

3.

Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah kesatuan wilayah geografis tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

4.

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

5.

Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

6.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

7.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

8.

Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

9.

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

10.

Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

11.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

12.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

13.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

14.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

15.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.

16.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.

17.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi1 kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

18.

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutanumum massal, dan antarajaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.

19.

Kawasan Pengembangan Berorientasi Transit(Transit Oriented Development) yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.

20.

Kawasan Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KIKN adalah Kawasan Perkotaan inti dari KSN Ibu Kota Nusantara.

21.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang selanjutnya disingkat KIPP adalah bagian dari wilayah kota di Kawasan Perkotaan inti KSN Ibu Kota Nusantara yang menyelenggarakan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan nasional.

22.

Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KPIKN adalah kawasan di sekitar KIKN yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, pendukung ketahanan pangan, cadangan lahan perluasan perkotaan, dan pelayanan perkotaan skala lokal.

23.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat wP adalah bagian dari KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau Kawasan Strategis Kota yang akan atau perlu disusun rencana detail Tata Ruang-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan di dalam RTR KSN Ibu Kota Nusantara.

24.

Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah bagian wilayah KSN Ibu Kota Nusantara yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR KSN Ibu Kota Nusantara.

25.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi i utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

26.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

27.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

28.

Holding Zone adalah Kawasan Budi Daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

29.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke Danau atau ke Laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di Laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

30.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPs adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

31.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempatuntuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

32.

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.

33.

Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

34.

Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yangdibangun selainuntukmenahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

35.

Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air) bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).

36.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB 3 adalah angka persentase1 berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.

37.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

38.

Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

39.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

40.

Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

41.

Sub-Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

42.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.

43.

Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional

44.

Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

45.

Jalan Arteri Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di Wilayah Perkotaan dan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di sekitarnya.

46.

Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan1 nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.

47.

Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

48.

Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

49.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

50.

Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan peundang-undangan dan hukum internasional.

51.

Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan 1yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

52.

Pajak Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Pajak Khusus IKN adalah kontribusi wajib kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Ibu Kota Nusantara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

53.

Pungutan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Pungutan Khusus IKN adalah pungutan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pembayaran atas pelayanan atau penyediaan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

54.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

55.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBUKOTA NUSANTARA

Pasal 2

(1)

KSN Ibu Kota Nusantara merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2)

KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a.

KIKN;

b.

KPIKN;dan

c.

Perairan Pesisir IKN.

(3)

KIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan inti di KSN Ibu Kota Nusantara yang mencakup:

a.

WP KIPP, dengan luas kurang lebih 6.671 Ha (enam ribu enam ratus tujuh puluh satu hektare) yang meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan Sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku;

b.

WP IKN Barat, dengan luas kurang lebih 17.206 Ha (tujuh belas ribu dua ratus enam hektare) yang meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Kelurahan Sukaraja di Kecamatan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu;

c.

WP IKN Selatan, dengan luas kurang lebih 6.753 Ha (enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga hektare) yang meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku;

d.

WP IKN Timur 1, dengan luas kurang lebih 9.761 Ha (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu hektare) yang meliputi sebagian Desa Argo Mulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Semoi Dua, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Desa Sukomulyo, sebagian Desa Tengin Baru, sebagian Kelurahan Wonosari di Kecamatan Sepaku;

e.

WP IKN Timur 2, dengan luas kurang lebih 3.720 Ha (tiga ribu tujuh ratus dua puluh hektare) yang meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Kelurahan Sukaraja, sebagian Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu; dan

f.

WP IKN Utara, dengan luas kurang lebih 12.067 Ha (dua belas ribu enam puluh tujuh hektare) yang meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dan sebagian Kelurahan Jonggon Desa, sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu.

(4)

KPIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

a.

Kawasan Perkotaan sekitar di KSN Ibu Kota Nusantara yang terdiri atas:

1.

WP Simpang Samboja, dengan luas kurang lebih 4.366 Ha(empatribu tiga ratus enam puluh enam hektare) yang meliputi sebagian Kelurahan Ambarawang Darat, sebagian Kelurahan Karya Merdeka, sebagian Kelurahan Margomulyo, sebagian Kelurahan Sungai Merdeka, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Desa Tani Bhakti di Kecamatan Samboja;

2.

WP Kuala Samboja, dengan luas kurang lebih 3.062 Ha (tiga ribu enam puluh dua hektare) yang meliputi sebagian Kelurahan Kampung Lama, sebagian Desa Karya Jaya, sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Teluk Pemedas, sebagian Kelurahan Wonotirto di Kecamatan Samboja; dan

3.

WP Muara Jawa, dengan luas kurang lebih 9.084 (sembilan ribu delapan puluh empat hektare) yang meliputi Kelurahan Muara Jawa, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir, sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu dan sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan Handil Baru darat, sebagian Kelurahan Muara sembilang, sebagian Kelurahan Senipah di Kecamatan Samboja.

b.

kawasan penyangga lingkungan dan pendukung ketahanan pangan, dengan luas kurang lebih 183.453,13 Ha (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga koma satu tiga hektare), yang meliputi sebagian Desa Bakungan, sebagian Desa Batuah, sebagian Desa Loa Duri Ilir, sebagian Desa Loa Duri Ulu, sebagian Desa Tani Harapan di Kecamatan Loa Janan, sebagian Desa Sungai Payang, sebagian Desa Jonggon Desa di Kecamatan Loa Kulu, sebagian Desa Argo Mulyo, Kelurahan Binuang, sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Karang Jinawi, Kelurahan Maridan, sebagian Kelurahan Mentawir, sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Desa Semoi Dua, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Desa Sukomulyo, sebagian Desa Telemow, sebagian Desa Tengin Baru, sebagian Desa Wonosari, sebagian Kelurahan Wonotirto di Kecamatan Sepaku, sebagian Kelurahan Ambarawang Darat, sebagian Kelurahan Ambarawang Laut, sebagian Kelurahan Argo Sari, sebagian Desa Beringin Agung, sebagian Kelurahan Bukit Merdeka, sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan HandilBaru Darat, sebagian Kelurahan Kampung Lama, sebagian Kelurahan Karya Merdeka, sebagian Desa Karya Jaya, sebagian Kelurahan Margomulyo, sebagian Kelurahan Muara Sembilang, sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Sanipah, Kelurahan Salok Api Barat, Kelurahan Salok Api Laut, sebagian Kelurahan Sungai Merdeka, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Desa Tani Bhakti, sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Teluk Dalam di Kecamatan Samboja, sebagian Desa Wonosari, Kelurahan Dondang, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir, sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu, sebagian Kelurahan Muara Kembang, sebagian Kelurahan Tama Pole, sebagian Kelurahan Teluk Pemedas di Kecamatan Muara Jawa, sebagian Kelurahan Jawa di Kecamatan Sanga-Sanga.

(5)

Perairan Pesisir IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a.

sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat 117° 1' 21,726" Bujur Timur sampai 1° 8'26,352" Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Samboja mengikuti garis pantai hingga ke titikkoordinat117°16'19,751"Bujur Timur sampai 0°48'31,687" Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Muara Jawa;

b.

sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat 117° 16' 19,751" Bujur Timur sampai 0°48' 31,687" Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Muara Jawa dan titik koordinat 117° 17' 22,435" Bujur Timur sampai 0° 56' 7,694" Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Muara Jawa;

c.

sebelah timur, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat 117° 17' 22,435" Bujur Timur sampai 0° 56'7,694" Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Muara Jawa dan titik koordinat 117° 11'51,903" Bujur Timur sampai 1°15'25,260"Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Samboja;dan

d.

sebelah selatan, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat 117° 11' 51,903" Bujur Timur sampai 1°15'25,260" Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Samboja dan titik koordinat 117°1'21,726"BujurTimur sampai 1°8'26,352" LintangSelatan di Pantai Kecamatan Samboja.

(6)

KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam:

a.

Peta Cakupan KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

b.

Peta Pembagian Wilayah Perencanaan KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Peran Rencana Tata Ruang

Pasal 3

RTR KSN Ibu Kota Nusantara berperan sebagai alat:

a.

operasionalisasi Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; dan

b.

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di KSN Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua Fungsi Rencana Tata Ruang

Pasal 4

RTR KSN Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai pedoman untuk:

a.

penyusunan rencana pembangunan di KSN Ibu Kota Nusantara;

b.

pemanfaatan Ruang, pengendalian pemanfaatan Ruang, dan pengalihan hak atas tanah di KSN Ibu Kota Nusantara;

c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di KSN Ibu Kota Nusantara;

d.

penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di KSN Ibu Kota Nusantara;

e.

perwujudan keterpaduan rencana pengembangan KSN Ibu Kota Nusantara dengan kawasan sekitarnya;

f.

perwujudan pengembangan KSN Ibu Kota Nusantara sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta selaras dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di KSN Ibu Kota Nusantara;

g.

penyelenggaraan penanggulangan bencana di KSN Ibu Kota Nusantara; dan

h.

penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di KSN Ibu Kota Nusantara.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan, aman, modern, dan produktif serta menjadi simbol identitas bangsa Indonesia.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

(1)

Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara terdiri atas 3(tiga) komponen utama yang meliputi:

a.

IKN sebagai kota yang dikembangkan secara berkelanjutan;

b.

IKN sebagai kota yang aman, modern, dan produktif; dan

c.

IKN sebagai simbol identitas bangsa Indonesia.

(2)

Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

penetapan alokasi Ruang Kawasan Lindung termasuk RTHpublik paling sedikit 65%(enam puluh lima persen) dari wilayah IKN yang mendukung perwujudan kota hutan (forest city);

b.

pembangunan terkendali (anti-sprawl development) pada perkotaan inti dan perkotaan sekitar di KSN Ibu Kota Nusantara melalui pengembangan kota kompak (compact city) dan jalur hijau (green belt) yang mendukung perwujudan kota 10 (sepuluh) menit;

c.

pengembangan Kawasan Perkotaan yang selaras siklus air alami dan pengelolaan DAS terpadu;

d.

penyediaan Ruang untuk mendukung penggunaan 1oo%(seratus persen)energi baru dan terbarukan dan mewujudkan kawasan yang rendah emisi karbon;

e.

pengembangan RTH yang terintegrasi antarkawasan dan memiliki fungsi sosial dan ekologis serta mampu melakukan penyerapan karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca; dan

f.

pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang mendukung kelestarian ekosistem pesisir.

(3)

Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

pengembangan sistem kota-kota berbasis wP secara hierarkis dan terintegrasi dengan KIPP;

b.

pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien;

c.

pengembangan konsep kota kompak (compact city) dan Kawasan TOD secara berhierarki guna mencapai kota 10 (sepuluh) menit ke fasilitas umum dan fasilitas sosial tingkat dasar, RTH dan simpul transportasi publik dengan berjalan kaki dan/atau bersepeda;

d.

penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik untuk memenuhi target 80% (delapan puluh persen) perjalanan menggunakan transportasi publik;

e.

pengembangan jaringan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan di IKN yang mendukung fungsi kawasan;

f.

pengembangan konsep kota cerdas (smart city) guna mencapai kota 10o% (seratus persen) terkoneksi secara digital untuk semua;

g.

pengembangan konsep kota spons (sponge city) yang mendukung perwujudan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim;

h.

pengembangan konektivitas tinggi secara regional dan internasional dengan dukungan integrasi transportasi darat, Laut, dan udara; dan

i.

peningkatan ketahanan pangan di wilayah IKN melalui penetapan lahan pangan abadi dan pengembangan sentra perikanan terpadu.

(4)

Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, meliputi:

a.

pengembangan KIPP sebagai fokus utama KSN Ibu Kota Nusantara;

b.

pengembanganKawasan 1Perkotaan yang mencirikan karakteristik dan budaya Indonesia;

c.

pengembangan kota inklusif untuk mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan maju; dan

d.

pengembangan pesisir IKN sebagai kota pantai berbasis wisata bahari dan wisata berbasis alam berkonsep green-blue city.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

Strategi penetapan alokasi Ruang Kawasan Lindung termasuk RTH publik paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari wilayah IKN yang mendukung perwujudan kota hutan (forest city) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.

menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung;

b.

melakukan rehabilitasi kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto;

c.

melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan pascatambang;

d.

melestarikan dan menciptakan koridor satwa liar sebagai konektivitas habitat satwa yang selaras dengan pembangunan;

e.

melakukan penghijauan daerah tangkapan air; dan

f.

melakukan pemulihan ekosistem mangrove.

Pasal 8

Strategi pembangunan terkendali (anti-sprawl development) pada perkotaan inti dan perkotaan sekitar di KSN Ibu Kota Nusantara melalui pengembangan kota kompak (compact city) dan jalur hijau (green belt) yang mendukung perwujudan kota 10 (sepuluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.

menetapkan lokasi dan arahan pemanfaatan kegiatan budi daya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya;

b.

menetapkan arah pengembangan Kawasan Budi Daya sebagai Kawasan Perkotaan ke arah koridor timur-utara kawasan serta mengendalikan pengembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan; dan

c.

menetapkan batas antara perkotaan dan perdesaan dengan memanfaatkan koridor hijau pada jalur transportasi regional dan riparian.

Pasal 9

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang selaras siklus air alami dan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a.

mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu, serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

b.

membatasi pengembangan kegiatan perkotaan khususnya pada riparian dan resapan air;

c.

melakukan konversi hutan produksi menjadi rimba kota;

d.

mengatur pengembangan Pola Ruang hulu-tengah-hilir-pesisir, terutama pengembangan Kawasan Budi Daya;

e.

mengembangkan RTH multifungsi kolam retensi banjir; dan

f.

mengembangkan sistem pengendalian banjir dengan menerapkan solusi berbasis alam dan vegetasi.

Pasal 10

Strategi penyediaan Ruang untuk mendukung penggunaan 100% (seratus persen) energi baru dan terbarukan dan mewujudkan kawasan yang rendah emisi karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.

menyediakan lahan dan membangun ladang panel surya skala besar beserta jaringan transmisi dan distribusinya serta terkoneksi ke sistem ketenagalistrikan Kalimantan; dan

b.

menyediakan lahan untuk penyimpanan energi, termasuk hidrogen dan baterai.

Pasal 11

Strategi pengembangan RTH yang terintegrasi antarkawasan dan memiliki fungsi sosial dan ekologis serta mampu melakukan penyerapan karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a.

mengembangkan RTH yang berhierarki dan tematik dari skala kota sampai dengan skala lingkungan;

b.

mengembangkan RTH yang memiliki fungsi ganda sebagai penampungan limpasan air;

c.

mengembangkan prasarana dan sarana pejalan kaki pada RTH; dan

d.

mengelola ekosistem mangrove sebagai penyimpanan dan penyerapan karbon.

Pasal 12

Strategi pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang mendukung kelestarian ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terdiri atas:

a.

mengembangkan perikanan tangkap terukur dan kampung budi daya berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap;

b.

mengelola ekosistem n pesisir untuk dapat meningkatkan fungsi blue carbon;

c.

melakukan kegiatan yang terintegrasi di kawasan mangrove dengan kegiatan wisata bahari;

d.

melindungi alur migrasi biota Laut;

e.

mengendalikan kegiatan di pesisir dan perairan yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota Laut; dan

f.

menata alur pipa dan kabel bawah Laut yang efektif.

Pasal 13

Strategi pengembangan sistem kota-kota berbasis wP secara hierarkis dan terintegrasi dengan KiPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

a.

mengembangkan klaster Kawasan Perkotaan sesuai peran dan fungsinya masing-masing;

b.

menyebarkan beberapa peran dan fungsi lain ke klaster Kawasan Perkotaan di KPIKN sesuai potensi yang dimiliki;

c.

mengembangkan konsep smart metropolis (green, smart, livable) disetiap klaster Kawasan Perkotaan; dan

d.

mengembangkan kota polisentrik dan konektivitas antar-WP.

Pasal 14

Strategi pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.

menetapkan KIPP sebagai pusat kegiatan utama dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya sebagai pusat pendukung yang memiliki fungsi khusus, berhierarki, dan interdependen;

b.

mengembangkan keterkaitan fungsional antarpusat;

c.

mengembangkan industri kreatif dan riset teknologi tinggi;

d.

mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat inovasi ekonomi baru dalam meningkatkan daya saing global; dan

e.

mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis wisata alam, wisata budaya, wisata perkotaan, dan wisata buatan yang berkelas dunia.

Pasal 15

Strategi pengembangan konsep kota kompak (compact city) dan Kawasan TOD secara berhierarki guna mencapai kota 10 (sepuluh) menit ke fasilitas umum dan fasilitas sosial tingkat dasar, RTH dan simpul transportasi publik dengan berjalan kaki dan/atau bersepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hurufc terdiri atas:

a.

mengembangkan kawasan campuran terpadu pada kawasan berbasis transit yang dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda;

b.

menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat diakses dalam waktu 10 (sepuluh) menit; dan

c.

menyediakan perumahan yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak.

Pasal 16

Strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik untuk memenuhi target 80% (delapan puluh persen) perjalanan menggunakan transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri atas:

a.

mengembangkan sistem transportasi massal berbasis jalan dan rel yang melayani seluruh WP di IKN;

b.

memadukan penyediaan sistem prasarana dan aksesibilitas untuk mendukung terwujudnya struktur Ruang yang efektif dan efisien; dan

c.

mengembangkan sarana integrasi antarmoda pada simpul-simpul transit.

Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan di IKN yang mendukung fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e terdiri atas:

a.

memenuhi kebutuhan listrik melalui pengembangan pembangkit listrik terbarukan antara lain pembangkit listrik tenaga surya (solar farm) dan pembangkit listrik tenaga surya atap;

b.

memenuhi kebutuhan listrik melalui jaringan yang terhubung dengan sistem ketenagalistrikan Kalimantan;

c.

mengembangkan Ruang penyimpanan energi (baterai dan hidrogen);

d.

mengembangkan sistem transportasi berbasis listrik dan hidrogen;

e.

mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan sistem smart grid;

f.

menggunakan campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai sumber gas kota untuk mencapai net zero emission;

g.

mengembangkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetap dan bergerak, dan mencapai seluruh pusat kegiatan;

h.

mengembangkan jaringan bergerak yang meliputi jaringan terestial, jaringan satelit, dan jaringan selular yang dapat dilayani oleh Base Transceiver Station;

i.

mengembangkan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah perkotaan;

j.

mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sistem perpipaan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;

k.

mengembangkan instalasi pengelolaan limbah terpadu;

l.

mengembangkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik;

m.

mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan

n.

mengembangkan sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan.

Pasal 18

Strategi pengembangan konsep kota cerdas (smart city) guna mencapai kota 100% (seratus persen) terkoneksi secara digital untuk semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruff terdiri atas:

a.

mengembangkan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai indikator kota cerdas (smart city);

b.

mengembangkan fiber optic broadband dan backhaul untuk mendukung penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran data dan aplikasi; dan

c.

mengembangkan pusat data untuk mendukung konektivitas digital di KSN Ibu Kota Nusantara.

Pasal 19

Strategi pengembangan konsep kota spons (sponge city) yang mendukung perwujudan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dilakukan dengan:

a.

pengembangan sistem drainase dan RTH yang dapat berfungsi sebagai resapan dalam satu kesatuan hidrologis untuk mewujudkan konsep kota spons (sponge city);

b.

mengembangkan jalur pejalan kaki berpori melalui penerapan teknologi;

c.

menyediakan sumur resapan air dan lubang biopori;

d.

mengembangkan bangunan dan fasilitas kota dengan konsep atap sebagai pengumpul air hujan (rainwater harvesting);

e.

mengembangkan pengelolaan sumber daya air terpadu pada air permukaan dan air tanah; dan

f.

memperluas area berfungsi lindung di kawasan hilir DAS.

Pasal 20

Strategi pengembangan konektivitas tinggi secara regional dan internasional dengan dukungan integrasi transportasi darat, Laut, dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h terdiri atas:

a.

membangun Jalan Tol dari KIPP menuju bandar udara internasional dengan waktu tempuh kurang dari 50 (lima puluh) menit;

b.

mengembangkan jalur kereta api regional yang menghubungkan perkotaan inti KSN Ibu Kota Nusantara dengan jalur kereta api Trans Kalimantan dan bandar udara internasional;

c.

mengembangkan Cargo Oriented Development (COD) sebagai bagian dari sistem logistik Ibu Kota Nusantara; dan

d.

mengembangkan terminalpenumpang, terminal barang, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan Laut, yang terhubung dengan jalur transportasiregional.

Pasal 21

Strategi peningkatan ketahanan pangan di wilayah IKN melalui penetapan lahan pangan abadi dan pengembangan sentra perikanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)hurufi terdiri atas:

a.

menetapkan paling sedikit 1O% (sepuluh persen) lahan pertanian tanaman pangan;

b.

melakukan intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan eksisting dan ekstensifikasi lahan pertanian;

c.

mengembangkan kegiatan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;

d.

mengembangkan Pelabuhan Perikanan ramah lingkungan (eco-fishing port) yang terintegrasi dengan sentra kegiatan pengolahan dan perikanan budi daya;

e.

mengembangkan sistem jaringan sarana dan prasarana di darat dan perairan yang terintegrasi untuk mendukung supply dan demand penunjang ketahanan pangan terkait produksi perikanan di wilayah IKN;

f.

mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;dan

g.

menyediakan Ruang penghidupan dan akses kepada nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 22

Strategi pengembangan KIPP sebagai fokus utama KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas:

a.

mengembangkan KIPP dengan fungsi kegiatan pemerintahan skala nasional;

b.

mengembangkan akses yang terbuka menuju KiPP dan KIKN untuk mengintegrasikan IKN dengan komunitas lokal;

c.

menguatkan identitas nasional melalui perencanaan dan perancangan kota dalam wujud filosofi kawasan dan bentuk bangunan;dan

d.

mengembangkan ecopark yang mencerminkan budaya bangsa.

Pasal 23

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang mencirikan karakteristik dan budaya Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas:

a.

menguatkan identitas nasional melaluiperencanaan dan perancangan kota dalam wujud filosofi kawasan dan bentuk bangunan dengan langgam arsitektur nusantara;

b.

menyediakan Ruang publik untuk menyelenggarakan atraksi kebudayaan lokal, berupa pengembangan pusat kebudayaan, balai adat, museum, dan monumen;

c.

mengembangkan Kawasan Perkotaan yang bersifat tematik untuk memperkuat identitas dan berdaya saing;dan

d.

mengembangkan bentuk kota, tata guna lahan, dan morfologi kota mempertimbangkan sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 24

Strategipengembangan kota inklusif untuk mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c terdiri atas:

a.

mengembangkan kota layak huni;

b.

mengembangkan kota yang memiliki daya tarik untuk investasi, memfasilitasi bisnis, meningkatkan produktivitas, mendorongpertumbuhan, dan membuka peluang bagi Masyarakat; dan

c.

mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mengintegrasikan dengan semua bidang perkotaan.

Pasal 25

Strategi pengembangan pesisir IKN sebagai kota pantai berbasis wisata bahari dan wisata berbasis alam berkonsep green-blue city sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d terdiri atas:

a.

mengalokasikan Ruang wilayah perairan yang terintegrasi dengan fungsi lindung di wilayah daratan untuk kegiatan wisata bahari berkelanjutan; dan

b.

menyediakan sistem jaringan sarana dan prasarana di darat dan perairan yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan kota pantai.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

(1)

Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana serta meningkatkan fungsi KIPP, KIKN, dan KPIKNdengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan pendekatan lanskap yang terintegrasi antara hulu-tengah-hilir-pesisir

(2)

Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

(3)

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

rencana sistem pusat pelayanan; dan

b.

rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 27

(1)

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, meliputi:

a.

PPK;

b.

SPPK;

c.

PPL;dan

d.

pusat pertumbuhan kelautan.

(2)

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IlI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 1 Pusat Pelayanan Kota

Pasal 28

(1)

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

WP KIPP yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan;

b.

WP IKN Barat terdiri atas sebagian Kelurahan Sepaku; dan

c.

WP IKN Timur 1 terdiri atas sebagian Desa Tengin Baru.

(2)

WP KIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a memiliki fungsi utama, meliputi:

a.

pusatpemerintahan nasional;

b.

pusat pertahanan dan keamanan;dan

c.

pusat perkantoran.

(3)

WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama, meliputi:

a.

pusat bisnis dan keuangan serta perdagangan dan jasa skala internasional;

b.

pusat pariwisata alam;

c.

pusat pelayanan kesehatan skala internasional;

d.

pusat pelayanan pendidikan tinggi; dan

e.

simpul transportasi regional.

(4)

WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi utama, meliputi:

a.

pusat hiburan skala internasional; dan

b.

pusat pariwisata.

(5)

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai Kawasan ToD kota yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan massal.

Paragraf 2 Sub-Pusat Pelayanan Kota

Pasal 29

(1)

SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

WP KIPP yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;

b.

WP IKN Barat yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku, dan sebagian Desa Karang Jinawi;

c.

WP IKN Timur 1 yang terdiri atas sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, dan sebagian Desa Sukaraja;

d.

WP IKN Timur 2 yang terdiri atas sebagian Desa Karang Jinawi; dan

e.

WP IKN Utara yang terdiri atas sebagian Desa Sungai Payang.

(2)

WP KiPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional serta permukiman perkotaan.

(3)

WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi, meliputi:

a.

perkantoran;

b.

pertahanan dan keamanan;

c.

permukiman perkotaan; dan

d.

permukiman perdesaan.

(4)

WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi, meliputi:

a.

perdagangan danjasa;

b.

perkantoran;

c.

pelayanan kesehatan;

d.

pelayanan pendidikan tinggi;

e.

pertahanan dan keamanan

f.

permukiman perkotaan; dan

g.

permukiman perdesaan.

(5)

WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki fungsi, meliputi:

a.

pusat pendidikan tinggi skala internasional;

b.

pusat riset dan inovasi;

c.

perdagangan dan jasa;

d.

perkantoran;

e.

pelayanan kesehatan; dan

f.

permukiman perkotaan.

(6)

WP IKN Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki fungsi, meliputi:

a.

pusatrisetdan inovasi;

b.

pelayanan pendidikan tinggi;

c.

perkantoran;

d.

pariwisata;

e.

perdagangan dan jasa;

f.

pelayanan kesehatan;

g.

pertahanan dan keamanan;

h.

pertanian perkotaan; dan

i.

permukiman perkotaan.

(7)

SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai Kawasan TOD subkota yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan massal.

Paragraf 3 Pusat Pelayanan Lingkungan

Pasal 30

(1)

PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, meliputi:

a.

WP KIPP yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;

b.

WP IKN Barat yang terdiri atas sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku, dan sebagian Desa Karang Jinawi;

c.

WP IKN Timur 1 yang terdiri atas sebagian Desa Tengin Baru;

d.

WP IKN Timur 2 yang terdiri atas sebagian Desa Karang Jinawi, dan sebagian Desa Sukaraja;

e.

WP IKN Utara yang terdiri atas sebagian Desa Sungai Payang;

f.

WP Simpang Samboja yang terdiri atas sebagian Kelurahan Sungai Merdeka;

g.

WP Kuala Samboja yang terdiri atas sebagian Kelurahan Wonotirto; dan

h.

WP Muara Jawa yang terdiri atas sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu.

(2)

PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi yang melayani skala lingkungan kecamatan.

(3)

PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai Kawasan TOD lingkungan yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan massal.

Paragraf 4 Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 31

(1)

Pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

(2)

Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelabuhan Perikanan dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budi daya.

(3)

Pelabuhan Perikanan dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 32

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, meliputi:

a.

sistemjaringan transportasi;

b.

sistem jaringan energi;

c.

sistem jaringan telekomunikasi;

d.

sistem jaringan sumber daya air;dan

e.

infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 33

(1)

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa serta berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

(2)

Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah.

(3)

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:

a.

sistem jaringan jalan;

b.

sistem jaringan kereta api;

c.

sistem jaringan sungai, Danau, dan penyeberangan;

d.

sistem jaringan transportasi Laut; dan

e.

sistem angkutan umum massal.

(4)

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.

jalan umum;

b.

jalan khusus;

c.

Jalan Tol;

d.

terminal penumpang;

e.

terminal barang;

f.

jembatan timbang;dan

g.

jembatan.

(5)

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b terdiri atas:

a.

jaringan jalur kereta api; dan

b.

stasiun kereta api.

(6)

Sistem jaringan sungai, Danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

a.

pelabuhan sungai dan Danau;

b.

pelabuhan penyeberangan;

c.

Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau; dan

d.

lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi.

(7)

Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

a.

pelabuhan Laut;

b.

pelabuhan lainnya;dan

c.

Alur Pelayaran.

Pasal 34

(1)

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a terdiri atas:

a.

Jalan Arteri Primer;

b.

Jalan Arteri Sekunder;

c.

Jalan Kolektor Primer;

d.

jalan kolektor sekunder;

e.

jalan lokal primer; dan

f.

jalan lokal sekunder.

(2)

Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Bts. Kota Balikpapan-Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja), Semoi Sepaku-Petung (Penajam), Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja)- Loa Janan, ruas KM.38-Semoi Sepaku, ruas AP-1, AP-2, AP-3, AP-4, dan AP-5.

(3)

Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas ruas AS-1, AS-2, AS-3, AS-4,AS-5,AS-6,AS-7,AS-8,AS-9,AS-10,AS-11,AS-12, AS-13,AS-14,AS-15,AS-16,AS-17,AS-18,AS-19,AS-20, AS-21, AS-22, AS-23, AS-24,AS-26, AS-27, AS-28, AS-29, AS-30, AS-31, AS-32, dan AS-33.

(4)

Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Bts. Balikpapan-Sp. Samboja, Jalan KM 48, KM. 38-Sp. Samboja, Sanga-Dondang (Bentuas), Sp. Samboja-Sp. Muara Jawa, KP Simpang Samboja-KualaSamboja-Pelabuhan Perikanan, ruas KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7, KP-8, dan KP-9.

(5)

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Jalan Handil Gantung, Jalan Handil Idum, Jalan Inpres Jalur Pipa, Jalan Merdeka, Jalan Pesisir Silambanan, Jalan Sukarelawan Handil IX, Jalan T. Ladang, Jalan Tahir, Jalan Toha, Sp. Samboja-Sp. Muara Jawa, Jalan Handil Gantung, ruas KS-1, KS-2,KS-3, KS-4,KS-5, KS-6,KS-7,KS-8,KS-9,KS-10, KS-11,KS-12,KS-13, ruas KS-14, KS-15, KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-20,KS-21,KS-22,KS-23,KS-24,KS-25,KS-26,KS-27, KS-28,KS-29,KS-30,KS-31,KS-32,KS-33, KS-34, KS-35,KS-36,KS-37,KS-38, KS-39,1 KS-40,KS-41, KS-42, KS-43, KS-44, KS-45, KS-46, KS-47, KS-48, KS-49, KS-50, KS-51, KS-52, KS-53, KS-54, KS-55, KS-56, KS-57, KS-58, KS-59, KS-60, KS-61, KS-62, KS-63, KS-64, KS-65, KS-66, KS-67, KS-68, KS-69, KS-70, KS-71, KS-72, KS-73, KS-74,KS-75, KS-76, KS-77, KS-78, KS-79, KS-80, KS-81,KS-82,KS-83,KS-84,KS-85,KS-86,KS-87, KS-88,KS-89,KS-90,KS-91, KS-92,KS-93, KS-94, KS-95, KS-96,KS-97, KS-98,KS-99, KS-100,KS-101, KS-102, KS-103, KS-104, KS-105, KS-106, KS-107, KS-108,KS-109,KS-110,KS-111,KS-112, KS-113, KS-114,KS-115,KS-116,KS-117,KS-118,I KS-119, KS-120,KS-121,KS-122,KS-123,KS-124,KS-125, KS-126,KS-127,KS-128, KS-129, KS-130,KS-131, KS-132, KS-133, KS-134, KS-135, KS-136, KS-137, KS-138, KS-139,KS-140,KS-141,KS-142, KS-143,KS-144, KS-145, KS-146, KS-147,KS-148, KS-149, KS-150, KS-151,KS-152,F KS-153,KS-154, KS-155, KS-156, KS-157, KS-158, KS-159,KS-160, KS-161, KS-162, KS-163,KS-164, KS-165,KS-166, KS-167, KS-168, KS-169, KS-170, KS-171, ,KS-172, KS-173, KS-174, KS-175,KS-176, KS-177, KS-178, KS-179, KS-180, KS-181, KS-182, KS-183,KS-184, KS-185, KS-186, KS-187,KS-188, KS-189,KS-190, KS-191, KS-192, KS-193, KS-194, KS-195, KS-196, KS-197, KS-198, KS-199, KS-200, KS-201, KS-202, KS-203, KS-204, KS-205, KS-206, KS-207,KS-208, KS-209, KS-210, KS-211, KS-212, KS-213, KS-214, KS-215, KS-216, KS-217, KS-218, KS-219, KS-220, KS-221, KS-222, KS-223, KS-224, KS-225, KS-226, KS-227, KS-228, KS-229, KS-230, KS-231, KS-232, KS-233, KS-234, KS-235, KS-236, KS-237, KS-238, KS-239, KS-240, KS-241, KS-242, KS-243, KS-244, KS-245, KS-246, KS-247, KS-248, KS-249, KS-250, KS-251, KS-252, KS-253, KS-254, KS-255, KS-256, KS-257, KS-258, KS-259, KS-260, KS-261,KS-262, KS-263, KS-264, KS-265, KS-266,KS-267,KS-268, KS-269, KS-270, KS-271,KS-272,KS-273,KS-274, KS-275, KS-276, KS-277, KS-278, KS-279, KS-280, KS-281, KS-282, dan KS-283.

(6)

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas LP-1, LP-2, dan KM 38-Semoi Sepaku.

(7)

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas Jalan Delima, Jalan Durul Ilmi, Jalan Handil Idum, Jalan Jalur, Jalan Jalur Pipa, Jalan Karya Bakti, Jalan Karya Bangun, Jalan Karya Jaya, Jalan KS Tubun, Jalan Martadinata, Jalan Mulawarman, Jalan Semangka, Jalan Sungai Raden Muara, ruas LS-1, LS-2, LS-3, LS-4, LS-5,LS-6, LS-7, LS-8, LS-9, LS-10,LS-11, LS-12,LS-13,LS-14,LS-15, LS-16,LS-17,LS-18,LS-19,LS-20,LS-21,LS-22, LS-23,LS-24,LS-25,LS-26,LS-27,LS-28,LS-29,LS-30, LS-31,LS-32,LS-33,LS-34, LS-35,LS-36,LS-37,LS-38, LS-39,LS-40,LS-41,LS-42,LS-43,LS-44,LS-45, LS-46,LS-47,LS-48,LS-49,LS-50,LS-51, LS-52, LS-53,LS-54,LS-55,LS-56,LS-57,LS-58,LS-59,LS-60, LS-61,LS-62,LS-63,LS-64,LS-65,LS-66,LS-67,LS-68, LS-69, LS-70, LS-71, LS-72, LS-73, LS-74, LS-75, LS-76,LS-77,LS-78,LS-79,LS-80,LS-81,LS-82,LS-83,LS-84,LS-85,LS-86,LS-87,LS-88,LS-89,LS-90, LS-91,LS-92,LS-93,LS-94,LS-95,LS-96,LS-97,LS-98,LS-99,LS-100,LS-101,LS-102,LS-103,LS-104, LS-105,LS-106,LS-107,LS-108,LS-109,LS-110,LS-111, LS-112, LS-113, LS-114, LS-115, LS-116, LS-117, LS-118,LS-119,LS-120,LS-121, LS-122, LS-123,LS-124,LS-125,LS-126,LS-127,LS-128,LS-129,LS-130, LS-131,LS-132,LS-133,LS-134,LS-135,LS-136,LS-137,LS-138,LS-139,LS-140,LS-141, LS-142,LS-143, LS-144,LS-145,LS-146,LS-147,LS-148,LS-149,LS-150,LS-151,LS-152, LS-153,LS-154,LS-155,LS-156, LS-157,LS-158,LS-159,LS-160,LS-161,LS-162,LS-163, LS-164, LS-165,LS-166,LS-167, LS-168,LS-169, LS-170,LS-171,LS-172, LS-173,LS-174, LS-175,LS-176,LS-177,LS-178,LS-179,LS-180,LS-181,LS-193, LS-194,LS-195,LS-196,LS-197,LS-198,LS-199, LS-200,LS-201,LS-202,LS-203,LS-204,LS-205,LS-206, LS-207,LS-208,LS-209,LS-210,LS-211, LS-212, LS-213, LS-214, LS-215, LS-216,LS-217,LS-218,LS-219,LS-220,LS-221,LS-222, LS-223,LS-224,LS-225,LS-226,LS-227,LS-228,LS-229,LS-230,LS-231,LS-232,LS-233,LS-234,LS-235, LS-236,LS-237,LS-238,LS-239,LS-240, LS-241,LS-242, LS-243, LS-244, LS-245, LS-246, LS-247, LS-248, LS-249,LS-250,LS-251, LS-252,LS-253, LS-254, LS-255, LS-256, LS-257, LS-258, LS-259, LS-260, LS-262, LS-263, LS-264, LS-265, LS-266, LS-267, LS-268, LS-269, LS-270, LS-271, LS-272, LS-273, LS-274, LS-275, LS-276, LS-277,LS-278,LS-279, LS-280, LS-281,LS-282, LS-283, LS-284, LS-285, LS-286, LS-287, LS-288, LS-289, LS-290, LS-291, LS-292, LS-293, LS-294, LS-295, LS-296, LS-297, LS-298, LS-299, LS-300, LS-301, LS-302,LS-303,LS-304,LS-305,LS-306,LS-307,LS-308,LS-309,LS-310,LS-311,LS-312,LS-313,LS-314, LS-315,LS-316,LS-317,LS-318,LS-319,LS-320,LS-321,LS-322,LS-323,LS-324,LS-325,LS-326,LS-327, LS-328,LS-329,LS-330,LS-331,LS-332,LS-333,LS-334,LS-335,LS-336,LS-337,LS-338,LS-339,LS-340, LS-341,LS-342,LS-343,LS-344,LS-345,LS-346,LS-347,LS-348,LS-349,LS-350,LS-351,LS-352,LS-353, LS-354,LS-355,LS-356,LS-357,LS-358,LS-359,LS-360,LS-361,LS-362,LS-363,LS-364,LS-365,LS-366, LS-367,LS-386,LS-369,LS-370,LS-371,LS-372,LS-373, LS-374, LS-375, LS-376, LS-377, LS-378, LS-379, LS-380,LS-381,LS-382,LS-383,LS-384,LS-385,LS-386, LS-387,LS-388, LS-389, LS-390,LS-391, LS-392, LS-393,LS-394,LS-395,LS-396,LS-397,LS-398,LS-399,LS-400,LS-401,LS-402,LS-403,LS-404,LS-405, LS-406,LS-407,LS-408,LS-409,LS-410,LS-411,LS-412, LS-413,LS-414,LS-415, LS-416,LS-417, LS-418, LS-419,LS-420,LS-421,LS-422,LS-423,LS-424,LS-425, LS-426, LS-427, LS-428, LS-429, LS-430, LS-431, LS-432,LS-433,LS-434,LS-435,LS-436,LS-437, LS-438,LS-439,LS-440,LS-441,LS-442, LS-443,LS-444,LS-445,LS-446,LS-447,LS-448,LS-449,LS-450, LS-451,LS-452,LS-453,LS-454,LS-455,LS-456,LS-457, LS-458, LS-459, LS-460, LS-461, LS-462, LS-463, LS-464,LS-465,LS-466,LS-467,LS-468,LS-469,LS-470,LS-471,LS-472,LS-473,LS-474,LS-475,LS-476, LS-477,LS-478,LS-479,LS-480,LS-481,LS-482,LS-483, LS-484, LS-485, LS-486, LS-487, LS-488, LS-489, LS-490,LS-491,LS-492,LS-493,LS-494,LS-495,LS-496,LS-497,LS-498,LS-499,LS-500,LS-501,LS-502, LS-503, LS-504,LS-505, LS-506, LS-507, LS-508, LS-509,LS-510, LS-511, LS-512, LS-513, LS-514, LS-515, LS-516,LS-517,LS-518,LS-519,LS-520,LS-521,LS-522,LS-523,LS-524,LS-525,LS-526,LS-527,LS-528, LS-529,LS-530,LS-531,LS-532,LS-533,LS-534,LS-535,LS-536,LS-537,LS-538,LS-539,LS-54O, LS-541, LS-542,LS-543,LS-544,LS-545,LS-546,LS-547,LS-548,LS-549,LS-550,LS-551,LS-552,LS-553,LS-554, LS-555,LS-556,LS-557,LS-558,LS-559,LS-560,LS-561,LS-562,LS-563,LS-564,LS-565,LS-566,LS-567, LS-568,LS-569,LS-570,LS-571,LS-572,LS-573,LS-574,LS-575,LS-576,LS-577,LS-578,LS-579,LS-580, LS-581,LS-582,LS-583,LS-584,LS-585,LS-586,LS-587,LS-588,LS-589,LS-590,LS-591,LS-592,LS-593, LS-594,LS-595,LS-596,LS-597,LS-598,LS-599,LS-600,LS-601,LS-602,LS-603,LS-604,LS-605,LS-606, LS-607,LS-608,LS-609,LS-610,LS-611,LS-612,LS-613, LS-614,LS-615, LS-616,LS-617,LS-618,LS-619, LS-620,LS-621,LS-622,LS-623,LS-624,LS-625,LS-626, LS-627,LS-628,LS-629, LS-630,LS-631,LS-632, LS-633, LS-634, LS-635, LS-636, LS-637, LS-638, LS-639,LS-640,LS-641, LS-642, LS-643,LS-644, LS-645, LS-646,LS-647,LS-648,LS-649,LS-650,LS-651,LS-652, LS-653, LS-654, LS-655,LS-656,LS-657,LS-658,LS-659,LS-660,LS-661, LS-662,LS-663,LS-664,LS-665,LS-666,LS-667,LS-668, LS-669, LS-670, LS-671, LS-672, LS-673, LS-674, LS-675, LS-676,LS-677,LS-678,LS-679,LS-680,LS-681,LS-682,LS-683,LS-684,LS-685,LS-686,LS-687, LS-688,LS-689,LS-690,LS-691,LS-692,LS-693,LS-694,LS-695,LS-696,LS-697,LS-698,LS-699,LS-700, LS-701,LS-702,LS-703,LS-704,LS-705,LS-706,LS-707,LS-708,LS-709,LS-71O, LS-711,LS-712,LS-713, LS-714,LS-715,LS-716,LS-717, LS-718,LS-719,LS-720, LS-721, LS-722, LS-723, LS-724, LS-725, LS-726, LS-727, LS-728, LS-729, LS-730,LS-731, LS-732, LS-733,LS-734,LS-735,LS-736,LS-737,LS-738, LS-739, LS-740,LS-741,LS-742,LS-743,LS-744,LS-745,LS-746, LS-747, LS-748, LS-749, LS-750, LS-751, LS-752, LS-753,LS-754,LS-755,LS-756,LS-757,LS-758,LS-759,LS-760,LS-761,LS-762,LS-763,LS-764, LS-765, LS-766,LS-767,LS-768,LS-769,LS-770,LS-771,LS-772, LS-773, LS-774, LS-775, LS-776, LS-777, LS-778, LS-779, LS-780,LS-781, LS-782, LS-783, LS-784, LS-785,LS-786,LS-787,LS-788,LS-789,LS-790, LS-791, LS-792,LS-793,LS-794,LS-795,LS-796,LS-797,LS-798, LS-799, LS-800,LS-801, LS-802, LS-803, LS-804, LS-805, LS-806,LS-807,LS-808,LS-809,LS-810,LS-811,LS-812,LS-813,LS-814,LS-815,LS-816,LS-817, LS-818,LS-819,LS-820,LS-821,LS-822,LS-823,LS-824, LS-825, LS-826, dan LS-827.

Pasal 35

(1)

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)huruf b ditetapkan dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan.

(2)

Rencana jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas K-1 yang menghubungkan WP KIPP dengan WP IKN Selatan, ruas K-2 di WP KIPP, dan ruas K-3 yang menghubungkan WP KIPP dengan pelabuhan khusus di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku.

Pasal 36

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, meliputi:

a.

Jalan Tol Balikpapan Samarinda KM 11-junction Pulau Balang;

b.

Jalan Tol Bandar Udara Sepinggan-Jalan Tol Balikpapan Samarinda;

c.

Jalan Tol bandar udara VVIP-outer ringroad KIPP; dan

d.

Jalan Tol junction Pulau Balang-KIPP IKN.

Pasal 37

(1)

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya.

(2)

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

terminal penumpang tipe A pada WP IKN Timur 1 di Kecamatan Sepaku;dan

b.

terminal penumpang tipe B pada WP KIPP di Kecamatan Sepaku dan pada wP Simpang Samboja di Kecamatan Samboja.

Pasal 38

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf e berada pada WP Simpang Samboja di Kecamatan Samboja.

Pasal 39

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf f berada di wP Simpang Samboja.

Pasal 40

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf g berada tersebar di seluruh wilayah KPIKN.

Pasal 41

(1)

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur, dan antarwilayah dalam IKN.

(2)

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.

(3)

Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a.

jaringan jalur kereta api antarkota; dan

b.

jaringan jalur kereta api perkotaan.

(4)

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a.

jalur kereta api yang menghubungkan Banjarmasin-Pantai Lango-KarangJoang-Sp.Samboja-Samarinda;dan

b.

jalur kereta api yang menghubungkan WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1-Sp. Samboja-Karang Joang-Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.

(5)

Jaringan jalur kereta apiperkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b, meliputi:

a.

pembangunanjaringankereta api yang menghubungkan WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur1-WP IKN Timur2-WP IKN Utara; dan

b.

pembangunan jaringan 1kereta api yang menghubungkan WP IKN Barat-WP IKN Timur 2.

(6)

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dikembangkan untuk mewujudkan konektivitas antarpusat kegiatan di dalam KIKN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1)

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui konektivitas pelayanan dengan moda transportasi lain.

(2)

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melayani keterpaduan stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan moda transportasi lainnya.

(3)

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

stasiun kereta api penumpang; dan

b.

stasiun operasi.

(4)

Stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a.

Stasiun Sentral Bumi Harapan di WP KIPP;

b.

Stasiun Sentral Sepaku di WP IKN Barat;

c.

Stasiun Simpang Tengin Baru di WP IKN Timur 1;

d.

Stasiun Bumi Harapan di WP KIPP;

e.

Stasiun Pemaluan di WP KIPP;

f.

Stasiun Bumi Harapan 2 di WP IKN Barat;

g.

Stasiun Karang Jinawi1 di WP IKN Barat;

h.

Stasiun Sepaku di WP IKN Barat;

i.

Stasiun Karang Jinawi 2 di WP IKN Timur 1;

j.

Stasiun Sukaraja 1 di WP IKN Timur 1;

k.

Stasiun Tengin Baru di WP IKN Timur 1;

l.

Stasiun Karang Jinawi 3 diWP IKNTimur 2;

m.

Stasiun Sukaraja 2 di WP IKN Timur 2;dan

n.

Stasiun Sungai Payang di WP IKN Utara.

(5)

Stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c melayani penumpang antarkota.

(6)

Stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sampai dengan huruf n melayani penumpang perkotaan.

(7)

Stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan untuk dikembangkan dengan konsep pengembangan Kawasan TOD.

(8)

Stasiun operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a.

stasiun depo di WP KIPP;

b.

stasiun depo di WP IKN Barat;

c.

stasiun depo di WP IKN Timur 1; dan

d.

stasiun depo di WP IKN Timur 2.

Pasal 43

(1)

Pelabuhan sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a dikembangkan untuk melayani angkutan sungai dan Danau.

(2)

Pelabuhan sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pelabuhan Mentawir di Kecamatan Sepaku.

Pasal 44

(1)

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6)huruf b dikembangkan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

(2)

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yang ditetapkan di Pelabuhan Handil II di Kecamatan Muara Jawa.

Pasal 45

(1)

Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c dikembangkan untuk menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan Alur Pelayaran sungai dan Danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

(2)

Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan di lintas Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau dari Pelabuhan Mentawir menuju:

a.

Pelabuhan Kampung Baru Balikpapan;

b.

Pelabuhan Penyeberangan Penajam;

c.

Pelabuhan Jenebora;

d.

Pantai Lango; dan

e.

International Timber Corporation Indonesia Kenangan.

Pasal 46

(1)

Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d dikembangkan untuk menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.

(2)

Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Handil II menuju Pelabuhan Ferry Sanga-Sanga.

Pasal 47

(1)

Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf a berupa pelabuhan pengumpul.

(2)

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa pelabuhan Kuala Samboja yang berada di WP Kuala Samboja.

Pasal 48

(1)

Pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf b berupa pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

(2)

Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wP Kuala Samboja.

Pasal 49

(1)

Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7)huruf c ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman untuk dilayari.

(2)

Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cYnmanfaatanwb bersama untuk kepentingan transportasi serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(3)

Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

Alur Pelayaran masuk ke Pelabuhan Samarinda;

b.

Alur Pelayaran masuk ke Pelabuhan Kuala Samboja;dan

c.

Alur Pelayaran masuk ke Pelabuhan Handil II.

Pasal 50

(1)

Sistem angkutanumum1 massalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e, meliputi:

a.

koridor angkutan umum massal regional;

b.

koridor angkutan umum massal primer; dan

c.

koridor angkutan umum massal sekunder;

(2)

Koridor angkutan umum massal regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antarkota dan stasiunnya dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal dalam skala KPIKN dan regional Pulau Kalimantan.

(3)

Koridor angkutan umum massal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api perkotaan dan stasiunnya dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal dalam skala KiKN.

(4)

Koridor angkutan umum massal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan sistem angkutan umum massal berbasis jalan berupa koridor Bus Rapid Transit (BRT) dan halte BRT.

(5)

Koridor BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal pendukung koridor angkutan umum massal primer dalam skala KIKN.

(6)

Koridor BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi 13(tiga belas)koridor yang terdiri atas:

a.

Koridor1 yang merupakan loop line PPK KIPP;

b.

Koridor 2 yang merupakan loop line Sumbu Kebangsaan;

c.

Koridor 3 yang menghubungkan PPLKIPP 1-PPL KIPP 2;

d.

Koridor 4 yang merupakan loop line KIPP 1B;

e.

Koridor 5 yang merupakan loop line KIPP 1C;

f.

Koridor 6 yang menghubungkan PPK IKN Timur 4A-SPPKIKN Timur 5Avia PPKIKN Barat 2C;

g.

Koridor 7 yang menghubungkan IKN Timur 4A-SPPK IKN Timur 5A;

h.

Koridor8 yang menghubungkan IKN Timur 4B-PPKIKNBarat2B;

i.

Koridor 9 yang menghubungkan KIPP 1A-SPPK IKN Barat 2A;

j.

Koridor 10yang menghubungkan PPL IKN Barat 2A-SPPKIKNBarat 2A;

k.

Koridor 11 yang menghubungkan loop line KIPP 1B-loop line Sumbu Kebangsaan;

l.

Koridor 12 yang merupakan loop line SPPK KIPP 1B;dan

m.

Koridor 13 yang merupakan loop line SPPK KIPP 1C.

(7)

Halte BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan tersebar secara merata untuk melayani kebutuhan pergerakan orang di luar skala pelayanan sistem angkutan umum massal regional dan sistem angkutan umum massal primer.

(8)

Halte BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.

Pasal 51

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 52

(1)

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.

(2)

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b.

jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(3)

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a.

infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b.

jaringan minyak dan gas bumi.

(4)

Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terletak di WP Muara Jawa serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(5)

Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan termasuk jaringan pipa minyak dan gas bumi bawah Laut yang terletak di:

a.

WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN;

b.

koridor Kutai Kartanegara-Offshore ENI Muara Bakau;

c.

koridor Pertamina Hulu-Mahakam;

d.

koridor Pertamina Hulu-Kalimantan Timur;dan

e.

ruas pipa gas Senipah-Balikpapan.

(6)

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b.

jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(7)

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:

a.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya WP IKN Selatan di KIKN;

b.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya WP IKN Timur 1 di KIKN;

c.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya WP IKN Utara di KIKN;

d.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya WP Simpang Samboja di KPIKN;

e.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang tersebar di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN;

f.

Pembangkit listrik tenaga lainnya berupa pembangkit listrik tenaga hidrogen di WP IKN Selatan di KIKN dan yang tersebar di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(8)

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:

a.

jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

b.

jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c.

gardu listrik.

(9)

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:

a.

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang melewati kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN; dan

b.

Saluran Udara Tegangan Tinggi yang melewati wP IKN Barat-WP IKN Timur 1-WP IKN Timur 2-WP IKN Utara di KIKN serta WP Simpang Samboja-WP Kuala Samboja-kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(10)

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:

a.

Saluran Udara Tegangan Menengah yang melewati kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN; dan

b.

Saluran Kabel Tegangan Menengah yang melewati seluruh WP di KIKN dan KPIKN.

(11)

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hurufc, meliputi:

a.

Gardulistrik WP KIPP di KIKN;

b.

Gardu listrikWP IKN Barat di KIKN;

c.

Gardu listrik WP IKN Timur1 di KIKN;

d.

Gardu listrik WP IKN Timur 2 di KIKN;

e.

Gardu listrikWP IKN Utara di KIKN;

f.

Gardu listrik WP Simpang Samboja di KPIKN;

g.

Gardu listrik WP Kuala Samboja di KPIKN; dan

h.

Gardu listrik di luar WP tersebar di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(12)

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 53

(1)

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi

(2)

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(l)terdiri atas:

a.

jaringan tetap;

b.

jaringan bergerak; dan

c.

infrastruktur pasif untuk jaringan tetap dan jaringan bergerak.

(3)

Sistem jaringantelekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di seluruh KSN Ibu Kota Nusantara.

(4)

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

jaringan bergerak terestrial;

b.

jaringan bergerak selular; dan

c.

jaringan bergerak satelit.

(5)

Infrastruktur pasif untuk jaringan tetap dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara pada KIKN dan di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

(6)

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilayani oleh Base Transceiver Station.

(7)

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 54

(1)

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d ditetapkan untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air dalam rangka pemenuhan kebutuhan air Masyarakat, konservasi air dan perlindungan tanah, sekaligus upaya pengendalian banjir.

(2)

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa prasarana sumber daya air yang, meliputi:

a.

sistem jaringan irigasi;

b.

sistem pengendalian banjir; dan

c.

bangunan sumber daya air.

(3)

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder yang terletak di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

(4)

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir yang, meliputi:

a.

drainase primer dan kolam retensi di seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara;dan

b.

bangunan sumber daya air IKN Barat di WP IKN Barat pada KIKN.

(5)

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a.

Bendungan Samboja di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN;

b.

Bendungan Sepaku Semoi di WP IKN Timur I pada KIKN;

c.

Bendungan Batu Lepek di Kecamatan Loa Kulu yang berada di luar KSN Ibu Kota Nusantara;

d.

bangunan sumber daya air IKN Barat di WP IKN Barat pada KIKN; dan

e.

bangunan sumber daya air IKN Selatan di WP IKN Selatan pada KIKN

(6)

Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam LampiranVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 55

(1)

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf fe ditetapkandalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan KSN Ibu Kota Nusantara.

(2)

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:

a.

SPAM;

b.

sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

c.

sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

d.

sistem jaringan persampahan;

e.

sistem jaringan evakuasi bencana;

f.

sistem drainase;

g.

sistem jaringan pejalan kaki; dan

h.

sistem jaringan jalur sepeda.

(3)

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Infrastruktur Perkotaan KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 56

(1)

SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a berupa jaringan perpipaan.

(2)

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di KSN Ibu Kota Nusantara dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.

(3)

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a.

unit air baku;

b.

unit produksi;

c.

jaringan air baku; dan

d.

jaringan distribusi.

(4)

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa, meliputi:

a.

intake Sungai Sepaku di WP IKN Barat pada KIKN;

b.

intake Bendungan Sepaku Semoi di WP IKN Timur 1pada KIKN;

c.

intake Bendungan Batu Lepek di Kecamatan Loa Kulu yang berada di luar KSN IKN;

d.

intake bangunan sumber daya air IKN Barat di WP IKN Barat pada KIKN; dan

e.

intake bangunan sumber daya air IKN Selatan di WP IKN Selatan pada KIKN.

(5)

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) bangunan sumber daya air IKN Barat di WP IKN Barat dan IPA Sepaku Semoi di WP IKN Timur 1.

(6)

Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di seluruh WP pada KIKN, meliputi:

a.

jaringan intake Batu Lepek-terminal air (reservoir) di WP KIPP, WP IKN Timur 1 pada KIKN serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN;

b.

jaringan intake bangunan sumber daya air IKN Barat-terminal air (reservoir) di WP KIPP;

c.

jaringan intake bangunan sumber daya air IKN Selatan-terminal air (reservoin) di WP KIPP dan WP IKN Selatan pada KiKN serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

(7)

Jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berada di seluruh WP pada KIKN, meliputi:

a.

jaringan bangunan sumber daya air IKN Barat-WP KIPP di WP KIPP dan WP IKN Barat pada KIKN;

b.

jaringan intake Batu Lepek-terminal air (reservoir) di WP KIPP dan di luar KSN Ibu Kota Nusantara;

c.

jaringan intake Bendungan Sepaku Semoi-WP IKN Barat di WP IKN Barat, WP IKN Timur 2 pada KIKN;

d.

jaringan intake Bendungan Sepaku Semoi-WP IKN Selatan di WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara pada KIKN;

e.

jaringan IPA WP Selatan-WP KIPP di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatanpada KIKN; dan

f.

jaringan distribusi berupa terminal air (reservoir) di WP KIPP.

Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini (1)

Pasal 57

(1)

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

infrastruktur SPAL domestik; dan

b.

jaringan SPAL domestik.

(2)

Infrastruktur SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berada di kawasan penyangga ingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN yang terletak di:

a.

Kelurahan Pemaluan dan Desa Argomulyo, pada Kecamatan Sepaku; dan

b.

Desa Handil Baru dan Desa Teluk Pemedas, pada Kecamatan Samboja.

(3)

Jaringan SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN serta WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa pada KPIKN.

Pasal 58

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c berada di WP KIPP, WP IKN Barat, dan WP IKN Timur 1 pada KIKN serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja pada KPIKN.

Pasal 59

(1)

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, meliputi:

a.

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);

b.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu(TPST);

c.

Stasiun Peralihan Antara (SPA); dan

d.

TPA.

(2)

TPS3R sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

(3)

TPST sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di WP KIPP, WP IKN Barat, dan WP IKN Timur 1 pada KIKN serta di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

(4)

SPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di WP IKN Barat pada KIKN dan di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

(5)

TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

Pasal 60

(1)

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e, meliputi:

a.

tempat evakuasi bencana; dan

b.

jalur evakuasi bencana.

(2)

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berada pada taman kota di wp KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa dan pelabuhan khusus di Kelurahan Pemaluan pada KPIKN.

(3)

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur penyelamatan yang ditetapkan pada koridor jalan utama dan seluruh jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya dan pelabuhan khusus di Kelurahan Pemaluan.

Pasal 61

(1)

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f, meliputi:

a.

jaringan drainase primer; dan

b.

jaringan drainase sekunder.

(2)

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui saluran pembuangan utama berupa sungai, meliputi:

a.

DAS Sanggai yang terdiri atas Sungai Babatan, Sungai Benongan, Sungai Daup, Sungai Kaman, Sungai Leta putih, Sungai Lop, Sungai Malau, Sungai Mangkununu, Sungai Mentawir, Sungai Menting, Sungai Mentoyo, Sungai Pemaluan, Sungai Penyanggulen, Sungai Sekambing, Sungai Sepaku, Sungai Tebuni, Sungai Tiram Tambun, Sungai Tirou, Sungai Trunen, Sungai Turing Besar Sungai Turing Kecil di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara pada KIKN dan Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN;

b.

DAS Dondang yang terdiri atas Sungai Gelendrong, Sungai Handil Idum, Sungai Panani, Sungai Sanipah, Sungai Tanjung Kubur di WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN;

c.

DAS Samboja yang terdiri atas Sei Ambarawang Laut, Sei Salok Api Laut, Sungai Kuala, Sungai Serayu di WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN; dan

(3)

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui saluran pembuangan yang terintegrasi di sebagian ruas jalan arteri primer, sebagian jalan arteri sekunder, sebagian jalan kolektor primer, sebagian jalan kolektor sekunder dan sebagian jalan lokal sekunder pada seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara.

Pasal 62

(1)

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g ditetapkan tersebar secara proporsional dan terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal di seluruh wilayah perkotaan KSN Ibu Kota Nusantara.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 63

(1)

Sistem jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h ditetapkan tersebar secara proporsional dan terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal di seluruh wilayah perkotaan KSN Ibu Kota Nusantara.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sistem jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 64

Rencana Struktur Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Bab V digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

(1)

Rencana Pola Ruang ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2)

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:

a.

Kawasan Lindung;dan

b.

Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 66

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b.

kawasan perlindungan setempat;

c.

RTH;

d.

kawasan konservasi;

e.

kawasan ekosistem mangrove;dan

f.

badan air. Paragraf Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Paragraf Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 67

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 318,57 Ha (tiga ratus delapan belas koma lima tujuh hektare) berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN yang meliputi Kelurahan Karya Merdeka, Kelurahan Salok Api Darat, dan Kelurahan Tani Bhakti di Kecamatan Samboja.

Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 68

(1)

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan peruntukan Ruang yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar Danau atau Waduk.

(2)

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 9.938,12 Ha (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma satu dua hektare) yang meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara pada KIKN; dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

Paragraf 3 Ruang Terbuka Hijau

Pasal 69

(1)

RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c yang mempunyai fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam.

(2)

RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 80.796,17 Ha (delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma satu tujuh hektare), meliputi:

a.

rimba kota;

b.

taman kota;

c.

taman kecamatan;

d.

tamankelurahan;

e.

jalur hijau (green belt); dan

f.

pemakaman.

(3)

Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 64.618,06 Ha (enam puluh empat ribu enam ratus delapan belas koma nol enam hektare), meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur I, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN;dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, wP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(4)

Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 8.824,14 Ha (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma satu empat hektare), berada di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN.

(5)

Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 387,42 Ha (tiga ratus delapan puluh tujuh koma empat dua hektare), berada di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2 pada KIKN.

(6)

Taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 982,16 Ha (sembilan ratus delapan puluh dua koma satu enam hektare), berada di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN.

(7)

Jalur hijau (green belt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 6.325,57 Ha (enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma lima tujuh hektare), meliputi:

a.

WP IKN Barat dan WP IKN Timur 1 pada KIKN; dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(8)

Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruff dengan luas kurang lebih 295,62 Ha (dua ratus sembilan puluh lima koma enam dua hektare), meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, wP Muara Jawa dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

Paragraf 4 Kawasan Konservasi

Pasal 70

(1)

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

(2)

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luas kurang lebih 64.255,98 Ha (enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima koma sembilan delapan hektare) berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

Paragraf 5 Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 71

(1)

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e memiliki fungsi perlindungan keanekaragaman hayati pengendalian sedimen dan perlindungan dari abrasi pantai, meningkatkan penyimpanan karbon, pengaturan tata air dan mitigasi banjir rob serta mendukung perwujudan kota spons (sponge city).

(2)

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 11.668,45 Ha (sebelas ribu enam ratus enam puluh delapan koma empat lima hektare), meliputi:

a.

WP IKN Barat dan WP IKN Timur 1 pada KIKN; dan

b.

WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 72

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.

kawasan pertanian;

b.

kawasan perikanan;

c.

kawasan pertambangan dan energi;

d.

kawasan peruntukan industri;

e.

kawasan pariwisata;

f.

kawasan permukiman;

g.

kawasan campuran;

h.

kawasan perdagangan dan jasa;

i.

kawasan perkantoran;

j.

kawasan transportasi;

k.

kawasan pertahanan dan keamanan;

l.

badan jalan;

m.

zona perairan yang merupakan zona pariwisata;

n.

zona perairan yang merupakan zona pelabuhan Laut;

o.

zona perairan yang merupakan zona Pelabuhan Perikanan;

p.

zona perairan yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi;

q.

zona perairan yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir;

r.

zona perairan yang merupakan zona perikanan tangkap;

s.

zona perairan yang merupakan zona pertahanan dan keamanan;

t.

zona perairan yang merupakan zona pemanfaatan lainnya;dan

u.

alur migrasi biota Laut.

Paragraf 1 Kawasan Pertanian

Pasal 73

(1)

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a merupakan peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin ketahanan pangan dengan mengalokasikan lahan pertanian tanaman pangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah daratan KSN Ibu Kota Nusantara yang berfokus pada protein nabati, herbal nutrisi serta produk ekstrak tumbuhan.

(2)

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan tanaman pangan dengan luas 42.193,65 Ha (empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma enam lima hektare), meliputi:

a.

WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2 pada KIKN; dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

Paragraf 2 Kawasan Perikanan

Pasal 74

(1)

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b untuk mewujudkan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

(2)

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa kawasan perikanan budi daya dengan luas 602,83 Ha (enam ratus dua koma delapan tiga hektare) berada di WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

Paragraf 3 Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 75

(1)

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c untuk mewujudkan pelayanan kebutuhan energi rendah emisi karbon dengan mengalokasikan Ruang bagi pembangunan energi baru terbarukan yang akan memenuhi 100% (seratus persen) kebutuhan listrik KSN Ibu Kota Nusantara.

(2)

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas 14.527,70 Ha (empat belas ribu lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh nol hektare), meliputi:

a.

WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 76

(1)

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 697,64 Ha (enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat hektare), meliputi:

a.

WP IKN Timur1 pada KIKN; dan

b.

WP Muara Jawa dan kawasan 1penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

Paragraf 5 Kawasan Pariwisata

Pasal 77

(1)

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e untuk mengembangkan destinasi pariwisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kota, baik wisata alami maupun wisata buatan.

(2)

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 678,19 Ha (enam ratus tujuh puluh delapan koma satu sembilan hektare), meliputi:

a.

WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan

b.

WP Kuala Samboja pada KPIKN.

Paragraf 6 Kawasan Permukiman

Pasal 78

(1)

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f untuk menyediakan perumahan yang layak huni, aman, dan terjangkau didukung oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur yang lengkap, modern, dan terintegrasi.

(2)

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 13.437,71 Ha (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh satu hektare), meliputi:

a.

kawasan perumahan;

b.

kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

c.

kawasan infrastruktur perkotaan.

(3)

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas 10.529,55 Ha (sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma lima lima hektare), meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN;dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

(4)

Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dengan luas 1.838,91 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh delapan koma sembilan satu hektare), meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN;

b.

WP Simpang Samboja dan WP Muara Jawa pada KPIKN.

(5)

Kawasan infrastruktur perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas 1.069,25 Ha (seribu enam puluh sembilan koma dua lima hektare), meliputi:

a.

WP KIPP dan WP IKN Timur 1 pada KIKN; dan

b.

Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPiKN.

Paragraf 7 Kawasan Campuran

Pasal 79

(1)

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g merupakan kawasan yang direncanakan terdiri atas bauran hunian dan nonhunian, kompak dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi dengan infrastruktur perkotaan khususnya transportasi massal dan jaringan jalur pejalan kaki untuk mendukung pengurangan kebutuhan akan perjalanan dengan kendaraanbermotor dan memastikan akses 10 (sepuluh) menit ke fasilitas umum dan fasilitas sosial tingkat dasar, RTH, dan simpul transportasi publik dengan berjalan kaki dan/atau bersepeda.

(2)

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 586,58 Ha (lima ratus delapan puluh enam koma lima delapan hektare), meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2 pada KIKN; dan

b.

WP Simpang Samboja dan WP Kuala Samboja pada KPIKN.

Paragraf 8 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 80

(1)

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h merupakan kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, yang dilengkapi fasilitas umum dan fasilitias sosial pendukungnya sebagai etalase produk-produk barang dan jasa unggulan Indonesia.

(2)

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2.826,12 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma satu dua hektare), meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa pada KPIKN.

Paragraf 9 Kawasan Perkantoran

Pasal 81

(1)

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 hurufi merupakan kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukungnya.

(2)

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 471,50 Ha (empat ratus tujuh puluh satu koma lima nol hektare), meliputi:

a.

WP KIPP dan WP IKN Timur 2 pada KIKN; dan

b.

WP Kuala Samboja pada KPIKN.

Paragraf 10 Kawasan Transportasi

Pasal 82

(1)

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf j merupakankawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dan skala kota dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan 80% (delapan puluh persen) perjalanan dengan transportasi publik.

(2)

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 252,01 Ha (dua ratus lima puluh dua koma nol satu hektare), meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa pada KPIKN. Paragraf Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 83

(1)

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf k merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti:

a.

kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional; dan

b.

kawasan dengan peruntukan bagi pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan darat, laut, dan udara, serta aset-aset pertahanan lainnya dan/atau kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

(2)

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3.931,78 Ha (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh delapan hektare), meliputi:

a.

WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN;dan

b.

WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

Paragraf 12 Zona Perairan yang merupakan Zona Pariwisata

Pasal 84

(1)

Zona perairan yang merupakan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf m diperuntukkan sebagai area pengembangan pariwisata dengan karakteristik panorama yang indah, keunikan bentang alam, dan/atau adanya situs peninggalan sejarah.

(2)

Zona perairan yang merupakan zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berada di Desa Teluk Pamedas, Desa Sanipah, Desa Handil Baru, Desa Samboja Kuala, Desa Muara Sembilang, Kecamatan Muara Jawa pada Perairan Pesisir IKN.

Paragraf 13 Zona Perairan yang merupakan Zona Pelabuhan Laut

Pasal 85

(1)

Zona perairan yang merupakan zona pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf n merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai area pengembangan pelabuhan.

(2)

Zona perairan yang merupakan zona pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan pelabuhan pengumpul yang terdiri atas:

a.

pelabuhan pengumpul Kuala Samboja di Desa Samboja Kuala;

b.

pelabuhan penyeberangan di Kelurahan Muara Jawa dan Kelurahan Muara Jawa Ulu; dan

c.

daerah labuh jangkar di perairan Kecamatan Samboja. Paragraf Zona Perairan yang merupakan Zona Pelabuhan Perikanan

Pasal 86

(1)

Zona perairan yang merupakan zona Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai zona Pelabuhan Perikanan.

(2)

Zona perairan yang merupakan zona Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kelurahan Muara Jawa Ilir dan Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa pada perairan Kecamatan Muara Jawa. Paragraf Zona Perairan yang merupakan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Paragraf Zona Perairan yang merupakan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 87

(1)

Zona perairan yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf p merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai area pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi.

(2)

Zona perairan yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kelurahan Muara Jawa Ulu dan Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa serta Kelurahan Muara Sembilang dan Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja.

Paragraf 16 Zona Perairan yang merupakan Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

Pasal 88

(1)

Zona perairan yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf q merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai area pengelolaan ekosistem pesisir.

(2)

Zona perairan yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kelurahan Salok Api Laut, Kelurahan Ambarawang Laut, Kelurahan Handil Baru, Kelurahan Muara Sembilang dan Kelurahan TanjungHarapan, Kecamatan Samboja serta Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, dan Kelurahan Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa.

Paragraf 17 Zona Perairan yang merupakan Zona Perikanan Tangkap

Pasal 89

(1)

Zona perairan yang merupakan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf r merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi penangkapan ikan.

(2)

Zona perairan yang merupakan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di perairan Kecamatan Samboja dan perairan Kecamatan Muara Jawa. Paragraf Zona Perairan yang merupakan Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 90

(1)

Zona perairan yang merupakan zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf s digunakan sebagai pangkalan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, fasilitas pelabuhan dan satuan kapal untuk mendukung pertahanan dan keamanan Laut.

(2)

Zona perairan yang merupakan zona pertahanan dan keamanan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kelurahan Ambarawang Laut, Kecamatan Samboja.

Paragraf 19 Zona Perairan yang merupakan Zona Pemanfaatan Lainnya

Pasal 91

(1)

Zona perairan yang merupakan zona pemanfaatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf t merupakan koridor dan/atau kawasan perlindungan untuk instalasi dan konstruksi pipa minyak dan gas bumi.

(2)

Zona perairan yang merupakan zona pemanfaatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berada di perairan Kecamatan Muara Jawa dan perairan Kecamatan Samboja.

Paragraf 20 Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 92

(1)

Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf u ditetapkan untuk:

a.

melindungi keberlanjutan fungsi migrasi biota Laut; dan

b.

arahan pengembangan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut secara selektif yang berada di sekitar alur migrasi biota Laut.

(2)

Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa alur migrasi penyu di perairan Kecamatan Samboja dan perairan Kecamatan Muara Jawa.

Pasal 93

Rencana Pola Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Bab VI digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu Kawasan Strategis Kota

Pasal 94

(1)

KSK KSN Ibu Kota Nusantara meliputi:

a.

KSK dari sudut kepentingan ekonomi; dan

b.

KSK dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.

(2)

KSK dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

kawasan pusat pemerintahan nasional berada di WP KIPP;

b.

kawasan pusat bisnis tepi air (waterfront city) terdapat di WP IKN Barat;

c.

kawasan pusat kesehatan internasional berada di WP IKN Barat;

d.

kawasan pusat hiburan internasionalberada di WP IKN Timur1;

e.

kawasan pusat pendidikan internasional berada di WP IKN Timur 2;

f.

kawasan pusat riset dan inovasi berada di WP IKN Utara;dan

g.

kawasan pusat perikanan terpadu berada di wp Muara Jawa.

(3)

KSK dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

kawasan ekosistem mangrove berada di WP IKN Barat dan WP IKN Timur 1 di KIKN serta WP Muara Jawa, WP Kuala Samboja, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN;

b.

kawasan pemulihan lingkungan pascatambang berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN; dan

c.

kawasan taman hutan raya beserta koridor satwa berada di KIKN dan KPIKN.

(4)

KSK KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta KSK KSN Ibu Kota Nusantara dengan ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 95

(1)

Tujuan pengembangan kawasan pusat pemerintahan nasional berada di WP KIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a untuk mewujudkan pusat pemerintahan nasional yang modern, berkelanjutan, berkelas dunia, dan mencerminkan simbol identitas bangsa.

(2)

Tujuan pengembangan kawasan pusat bisnis tepi air (waterfront city) berada di WP IKN Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b untuk mewujudkan pusat bisnis berskala internasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan destinasi wisata perkotaan.

(3)

Tujuan pengembangan kawasan pusat kesehatan internasional berada di WP IKN Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c untuk mewujudkan fasilitas kesehatan dan kebugaran terpadu bertaraf internasional dan destinasi wisata perkotaan.

(4)

Tujuan pengembangan kawasan pusat hiburan internasional berada di WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d untuk mewujudkan pusat wisata tematikbertaraf internasional.

(5)

Tujuan pengembangan kawasan pusat pendidikan internasional berada di WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e untuk mewujudkan pengembangan ekosistem pendidikan kelas dunia dan menyediakan platform talenta Indonesia di masa depan.

(6)

Tujuan pengembangan kawasan pusat riset dan inovasi berada di WP IKN Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf f untuk mewujudkan klaster farmasi terintegrasi berbasis produk herbal dan nutrisi serta riset dan inovasi produk pertanian.

(7)

Tujuan pengembangan kawasan pusat perikanan terpadu berada di WP Muara Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf g untuk mewujudkan sentra kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan pusat pengolahan dan Pelabuhan Perikanan.

(8)

Tujuan pengembangan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a berada di WP IKN Barat dan WP IKN Timur 1 pada KIKN serta WP Muara Jawa, WP Kuala Samboja, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN untuk mewujudkan etalase dunia bagi konservasi mangrove dan keanekaragaman hayati melalui pengembangan mangrove ecopark.

(9)

Tujuan pengembangan kawasan pemulihan lingkungan pascatambang berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b untuk mewujudkan etalase dunia dalam upaya restorasi lingkungan pascatambang.

(10)

Tujuan pengembangan kawasan taman hutan raya beserta koridor satwa berada di KIKN dan KPIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c untuk memulihkan fungsi konservasi taman hutan raya serta menciptakankonektivitas antarhabitat satwa dan destinasi ekowisata kelas dunia.

Bagian Ketiga Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 96

(1)

Arahan pengembangan kawasan pusat pemerintahan nasional berada di WP KIPP antara lain:

a.

pembanguna istana kepresidenan, pusat perkantoran kementerian/lembaga nonkementerian, perwakilan negara asing, dan organisasiinternasional

b.

pembangunan kantor pusat dan markas besar unsur pertahanan dan keamanan;

c.

pembangunan hunian aparatur sipil negara dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia serta fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung permukiman;

d.

pembangunan taman kota dan kebun raya;

e.

pembangunan simbol kebhinekaan berupa plaza, fasilitas peribadatan, dan simbol lainnya; dan

f.

pengembangan WP KIPP sebagai Kawasan TOD kota yang terpadu dengan simpul transportasi angkutan massal.

(2)

Arahan pengembangan kawasan pusat bisnis tepi air (waterfront city) berada di WP IKN Barat yang dilakukan melalui pembangunan pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan serta perdagangan dan jasa skala internasional yang terintegrasi dengan Kawasan TOD kota, didukung simpul transportasi regional, dan terkoneksi dengan destinasi wisata alam dan RTH taman kota.

(3)

Arahan pengembangan kawasan pusat kesehatan internasional berada di WP IKN Barat yang dilakukan melalui pembangunan kawasan pusat pelayanan kesehatan berskala internasional yang didukung oleh pengembangan Kawasan TOD subkota terintegrasi dengan simpul transportasi massal dan terkoneksi dengan RTH taman kota serta dikembangkan secara terpadu sebagai destinasi wisata medis berkelas dunia.

(4)

Arahan pengembangan kawasan pusat hiburan skala internasional berada di WP IKN Timur 1 yang dilakukan melalui pembangunan koridor wisata terpadu meliputi taman hiburan atau daya tarik wisata buatan lainnya, pusat pertemuan, pameran, dan sosial budaya serta ekowisata yang terintegrasi dengan Kawasan TOD kota.

(5)

Arahan pengembangan kawasan pusat pendidikan internasional berada WP IKN Timur 2 yang dilakukan melalui pembangunan kawasan pendidikan tinggi berkelas dunia yang didukung oleh pengembangan Kawasan TOD subkota terintegrasi dengan simpul transportasi massal.

(6)

Arahan pengembangan kawasan pusat riset dan inovasi berada di WP IKN Utara yang dilakukan melalui pembangunan kawasan klaster farmasi terintegrasi berbasis produk herbal dan nutrisi serta riset dan inovasi produk pertanian yang didukung oleh pengembangan Kawasan TOD subkota terintegrasi dengan simpul transportasi massal.

(7)

Arahan pengembangan kawasan pusat perikanan terpadu berada di WP Muara Jawa yang dilakukan melalui pembangunan kawasan sentra kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan pusat pengolahan dan pelabuhan perikanan.

(8)

Arahan pengembangan kawasan ekosistem mangrove berada di WP IKN Barat dan WP IKN Timur 1 pada KIKN serta WP Muara Jawa, WP Kuala Samboja, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN yang dilakukan melalui pengembangan konservasi mangrove dan keanekaragaman hayati serta pembangunan sentra wisata edukasi pelestarian lingkungan.

(9)

Arahanpengembangan 1kawasan pemulihan lingkungan pascatambang berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN yang dilakukan melalui reklamasi lubang pascatambang, rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem alami.

(10)

Arahan pengembangan kawasan taman hutan raya beserta koridor satwa berada di KIKN dan KPIKN yang dilakukan melalui pemulihan fungsi konservasi taman hutan raya, pengembangan konektivitas antarhabitat satwa, dan pembangunan destinasi ekowisata kelas dunia.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

(1)

Arahan pemanfaatan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai RTR KSN Ibu Kota Nusantara.

(2)

Arahan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)terdiri atas:

a.

arahanpelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang; dan

b.

indikasi program utama.

Bagian Kedua Arahan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang

Pasal 98

(1)

Arahan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;

b.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan

c.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2)

Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi ProgramUtama

Pasal 99

(1)

Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b.

indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang.

(2)

Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

usulan program utama dan lokasi;

b.

sumber pendanaan;

c.

pelaksana;dan

d.

waktu pelaksanaan.

(3)

Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk mewujudkan:

a.

rencana Struktur Ruang yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KIKN;

b.

rencana Pola Ruang yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KIKN; dan

c.

KSK.

(4)

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan/atau Masyarakat.

(6)

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar pelaksana baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada KIKN, yang meliputi:

a.

tahap pertama pada periode tahun 2022-2024;

b.

tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;

c.

tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;

d.

tahap keempat pada periode tahun 2035-2039; dan

e.

tahap kelima pada periode tahun 2040-2042.

(7)

Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XlI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 1 Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Strategis

Pasal 100

(1)

Indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat(l) huruf a, terdiri atas:

a.

pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan fungsi sistem pusat pelayanan; dan

b.

pembangunan dan/atau pengembangan sistem jaringanprasarana.

(2)

Pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan fungsi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi PPK, SPPK, PPL, dan Pusat Pertumbuhan Kelautan.

(3)

Pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, meliputi:

a.

sistem jaringan transportasi;

b.

sistem jaringan energi;

c.

sistem jaringan telekomunikasi;

d.

sistem jaringan sumber daya air; dan

e.

infrastruktur perkotaan.

(4)

Pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi Laut, dan sistem jaringan transportasi udara.

(5)

Pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan gas kota, pembangkitan tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik.

(6)

Pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak.

(7)

Pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air.

(8)

Pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi SPAM, SPAL, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, sistem drainase, sistem jaringan pejalan kaki, dan sistem jaringan jalur sepeda. Paragraf Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara

Paragraf Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara

Pasal 101

(1)

Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

perwujudan rencana Pola Ruang pada Kawasan Lindung;dan

b.

perwujudan rencana Pola Ruang pada Kawasan Budi Daya.

(2)

Perwujudan rencana Pola Ruang pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan konservasi, kawasan ekosistem mangrove, dan badan air.

(3)

Perwujudan rencana Pola Ruang pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk:

a.

pengembangan dan/atau peningkatan fungsi kawasan pertanian;

b.

pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan fungsi kawasan perikanan;

c.

pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan fungsi kawasan pertambangan dan energi;

d.

pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri;

e.

pembangunan, pengembangan, dan/atau peningkatan fungsi kawasan pariwisata;

f.

pembangunan, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan permukiman;

g.

pembangunan, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan campuran;

h.

pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan perdagangan dan jasa;

i.

pembangunan, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan perkantoran;

j.

pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan transportasi;

k.

pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

l.

pembangunan dan peningkatan kualitas fungsi zona perairan yang merupakan zona pariwisata;

m.

pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi zonaperairan yang merupakan zona pelabuhan Laut;

n.

pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi zonaperairan yang merupakan zona Pelabuhan Perikanan;

o.

pengawasan dan pengendalian zona perairan yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi;

p.

pengembangan dan peningkatan fungsi zona perairan yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir;

q.

pengembangan dan peningkatan fungsi zona perairan yang merupakan zona perikanan tangkap;

r.

pengembangan dan peningkatan fungsi zona perairan yang merupakan zona pertahanan dan keamanan; dan

s.

pengembangan dan peningkatan fungsi zona perairanyang merupakan zona pemanfaatan lainnya.

BAB IX

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 102

Ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang kota meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi;

b.

ketentuaninsentif dan disinsentif;

c.

arahan sanksi;dan

d.

penilaian pelaksanaan pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 103

(1)

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a berfungsi sebagai:

a.

dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;

b.

landasan bagi penyusunan peraturan zonasi; dan

c.

dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

(2)

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a.

ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;

c.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;

d.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

e.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air;

f.

ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan;

g.

ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung;

h.

ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya; dan

i.

ketentuan khusus.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 104

(1)

Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2)huruf a, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi PPK;

b.

ketentuan umum zonasi SPPK;

c.

ketentuan umum zonasi PPL;dan

d.

ketentuan umum zonasi pusat pertumbuhan kelautan.

(2)

Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan pelayanan pemerintahan skala nasional;

2.

kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

3.

kegiatan perkantoran;

4.

kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional;

5.

kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional;

6.

kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;

7.

kegiatan pelayanan transportasi regional berbasis transportasi massal;

b.

kegiatan pariwisata skala internasional; dan 9. kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, kegiatan pertambangan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan PPK; dan

d.

penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1.

kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;

2.

prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;

3.

prasarana dan sarana aksesibilitas untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jaringan jalur sepeda yang terintegrasi dengan Kawasan TOD Kota;

4.

prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan;

5.

prasarana dan sarana jalur dan tempat evakuasi bencana;dan

6.

penyediaan RTH secara proporsional dari luasan Kawasan Perkotaan.

(3)

Ketentuan umum zonasi SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;

2.

kegiatan permukiman perkotaan;

3.

kegiatan perkantoran;

4.

kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

5.

kegiatan permukiman perdesaan;

6.

kegiatan pelayanan kesehatan;

7.

kegiatan pelayanan pendidikan tinggi skala internasional dan nasional;

b.

kegiatan riset dan inovasi; 9. kegiatan pariwisata;dan 10. kegiatan pertanian perkotaan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi SPPK;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, kegiatan pertambangan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan SPPK; dan

d.

penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1.

kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;

2.

prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;

3.

prasarana dan sarana aksesibilitas untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jaringan jalur sepeda yang terintegrasi dengan Kawasan TOD subkota;

4.

prasarana dan sarana jalur dan tempat evakuasi bencana; dan

5.

penyediaan RTH secara proposional dari luasan Kawasan Perkotaan.

(4)

Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan perdagangan dan jasa skala kawasan;

2.

kegiatan permukiman perkotaan;

3.

kegiatan pariwisata;

4.

kegiatan perkantoran;

5.

kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

6.

kegiatan permukiman perdesaan;

7.

kegiatan pelayanan kesehatan skala kawasan;

b.

kegiatan pelayanan pendidikan tinggi skala internasional dan nasional; dan 9. kegiatan pengembangan pertanian. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan riset dan inovasi di WP IKN Timur 2 dan WP IKN Utara, kegiatan industri pengolahan di WP Kuala Samboja dan WP Muara Jawa serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPL;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang tidak mengantisipasi polutan, kegiatan pertambangan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan PPL;

d.

penyediaan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan

e.

penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1.

kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;

2.

prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;

3.

prasarana dan sarana aksesibilitas untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jaringan jalur sepeda yang terintegrasi dengan Kawasan TOD lingkungan;

4.

prasarana dan sarana jalur dan tempat evakuasi bencana; dan

5.

penyediaan RTH secara proporsional dari luasan Kawasan Perkotaan.

(5)

Ketentuan umum zonasi pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a.

Pelabuhan Perikanan; dan

b.

sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budi daya.

(6)

Ketentuan umum zonasi untuk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan;

2.

penelitian dan/atau pendidikan;

3.

pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kepelabuhanan;

4.

penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;

5.

pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;

6.

pembangunan/pengembangan sistem teknologi informasi antar-Pelabuhan Perikanan;

7.

pembangunan fasilitas karantina ikan;dan

b.

kegiatan mitigasi bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area Pelabuhan Perikanan;

2.

pemantauan dan evaluasi;

3.

pembangunan bangunan pengamanan pantai;

4.

pemeliharaan lebar dan kedalaman alur; dan

5.

reklamasi.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatanyangmengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fungsi fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;

2.

kegiatan industri yang tidak mengantisipasi polutan;

3.

pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan perlintasan; dan

4.

kegiatan yang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan.

(7)

Ketentuan umum zonasi untuk sentra perikanan tangkap dan/atau budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

penelitian dan/atau pendidikan;

2.

pembangunan tempat pendaratan ikan;

3.

pemanfaatan Ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;

4.

kegiatan mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau perikanan budi daya yang memadai; dan

5.

kegiatan mitigasi bencana.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya; dan

2.

industri perikanan dan industri penunjang sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan penangkapan ikan di zona inti kawasan konservasi;

2.

kegiatan yang tidak mengantisipasi polutan;

3.

kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fungsi fasilitas penunjang sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau kegiatan sentra perikanan budi daya; dan

4.

kegiatan lain yang mengganggu fungsi sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau kegiatan sentra perikanan budi daya.

Paragraf 3 Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 105

(1)

Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;

c.

ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan sungai, Danau, dan penyeberangan;dan

d.

ketentuan umum zonasi disekitar transportasi Laut.

(2)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan jalan, meliputi:

a)

pengembangan jalur hijau(green belt), jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda;

b)

pemanfaatan Ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya serta alat penerangan jalan yang dilengkapi CCrv, sensor gerak, sensor bencana, wifi yang dapat dikembangkan terintegrasi dengan pusat pengelolaan data IKN; dan

c)

pemanfaatan Ruang milik jalan untuk Ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi) yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milikjalan; dan

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar jalan khusus meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar jalan khusus, meliputi:

a)

pengembangan jalur hijau (green belt) dan jalur pejalan kaki;

b)

pemanfaatan Ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan

c)

pemanfaatan Ruang milik jalan untuk Ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

a)

pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi) yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan;

b)

aktivitas lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan khusus.

c.

ketentuan umum zonasi di sekitar Jalan Tol meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar Jalan Tol, meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti rest area, Ruang terbuka serta jaringan utilitas;

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang untuk perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal, jasa keuangan, jasa hiburan dan rekreasi serta gerbang tol dan exit tol yang tidak dibangun di Kawasan Lindung, Kawasan dengan daya dukung lingkungan rendah dan tidak direncanakan untuk pembangunan, dan jarak antargerbang tol dan exit tol diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

a)

pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

b)

alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan. ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang, meliputi:

1.

kegiatanyang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan.

2.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputikegiatan selainsebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;dan

4.

penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:

a)

fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan

b)

fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, Ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

e.

ketentuan umum zonasi di sekitar terminal barang, meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

a)

penyediaan RTH dengan luasan yang disesuaikan dengan luasan terminal; dan

b)

kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang untuk mendukung penyelenggaraan angkutan barang.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputikegiatan selainsebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal barang;

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yangmenggangguk kegiatan operasional terminal barang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang; dan

4.

penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:

a)

fasilitas utama meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkirkendaraan, fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket, fasilitas dan tempat bongkar muat barang, fasilitas penyimpanan barang, fasilitas pergudangan, fasilitas pengepakan barang, dan fasilitas penimbangan;dan

b)

fasilitas penunjang meliputi pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran serta fasilitas umum (toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan, fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang, fasilitas kebersihan, fasilitas perdagangan, industri pertokoan serta fasilitas penginapan).

f.

ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan timbang, meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

a)

penyediaan RTH dengan luasan yang disesuaikan dengan luasan jembatan timbang;dan

b)

kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jembatan timbang untuk mendukung penyelenggaraan penimbangan kendaraan, seperti bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan, dan instalasi listrik.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputikegiatan selainsebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan serta fungsi kawasan di sekitar jembatan timbang;

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatanyang mengganggukegiatan operasional jembatan timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;dan

4.

penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jembatan timbang meliputi:

a)

fasilitas utama meliputi jalan akses keluar masuk kendaraan, jalan sirkulasi didalam wilayah operasi jembatan timbang, bangunan kantor petugas, landasan penimbangan, fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor, tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, dan tempat parkir kendaraan.

b)

fasilitas penunjang meliputi tempat ibadah, toilet umum, kantin, mes petugas, dan tempat istirahat pengemudi.

g.

ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan, meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi bangunan dan utilitas yang dipasang pada jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi i ruas bebas dan keselamatan pengguna.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar jembatan;

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan; dan

4.

penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jembatan meliputi:

a)

fasilitas utama meliputi sistem drainase, Ruang untuk menempatkan utilitas; dan

b)

fasilitas penunjang meliputi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemeliharan, dinding penahan tanah.

(3)

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan Ruang milik dan Ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan penanaman pipa gas, penanaman pipa air, pembangunan kabel telepon, pembangunan kabel listrik, dan pembangunan menara telekomunikasi, meliputi:

a)

tidak mengganggu konstruksi jalan rel kereta api;

b)

tidak mengganggu operasi kereta dan keselamatan perjalanan dan pengguna kereta api; dan

c)

tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api.

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api selain disebutkan di kegiatan diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat.

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api, meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api; dan

4.

penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk stasiun kereta api meliputi Ruang tunggu, Ruang boarding, toilet, musala, lampu1 penerangan, fasilitas pengatur sirkulasi udara di Ruang tunggu tertutup, dan tempat sampah.

(4)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, Danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan sungai dan Danau, meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

a)

pembangunan dermaga sungai, Waduk, dan penyeberangan untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan pengaturan sempadan;

b)

kegiatan yang mendukung fungsi dermaga;

c)

kegiatan pendukung pariwisata; dan

d)

memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan perahu.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi penyediaan kegiatan logistik barang pada kawasan dermaga dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, danpencemaran lingkungan di sekitar kawasan dermaga; dan

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi mendirikan bangunan yang mengganggu alur perahu tanpa izin. ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan penyeberangan meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: pemanfaatan Ruang atau kegiatan di dalam daerahlingkungan1 kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan b) kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi ikegiatan selain sebagaimana dimaksud pada kegiatan yang diperbolehkan yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sesuaiperaturan perundang-undangan;

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi Laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan penyeberangan; dan

4.

penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan sungai, Danau dan penyeberangan meliputi:

a)

fasilitas pokok: terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan penumpang keluar/masuk kapal (gangway), perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar (bungker), instalasi air, listrik dan telekomunikasi, akses jalan, fasilitas pemadam kebakaran, dan tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal;dan

b)

fasilitas penunjang: kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau (green belt), dan kesehatan).

c.

ketentuan umum zonasi di sekitar Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau, meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mempertimbangkan bebas batas aman untuk keselamatan pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau meliputi mitigasi bencana, kegiatan pelayaran sungai dan Danau, penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran, penetapan rute kapal tertentu, penangkapan ikan pelagis dan demersal dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak serta penyediaan fasilitas Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi pemanfaatan Ruang pada badan air di sepanjang Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau yang dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau, meliputi kegiatatan perikanan budi daya, penangkapan ikan dengan alat menetap, pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan, penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bersifat merusak, kegiatan pertambangan, pariwisata yang mengganggu, pembangunan sampah dan/atau limbah serta kegiatan lain yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

d.

ketentuan umum zonasi di sekitar lintas penyeberangan antarkabupaten/kotadalam provinsi, meliputi: l. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan dermaga sungai, Waduk, dan penyeberangan untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan pengaturan sempadan; 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi penyediaan kegiatan logistik barang pada kawasan dermaga dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan dermaga; dan 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu lintas penyeberangan.

(5)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan Laut, meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

a)

kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;

b)

kegiatan operasional pelabuhan Laut kegiatan penunjang operasional pelabuhan Laut, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan Laut, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas; dan

c)

penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan Ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi Laut setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi Laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan Laut.

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan lainnya, meliputi: 1.1 kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan militer angkatan Laut dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi serta mempertimbangkan keselamatan dan keamanan pelayaran; 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi segala kegiatan selain yang diperbolehkan selama tidak mengubah atau menganggu fungsi utama pelabuhan militer angkatan Laut dengan mendapat izin dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

a)

alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai;

b)

kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum; dan

c)

kegiatan yang membahayakan upaya pemeliharaan pelabuhan pangkalan militer angkatan Laut.

c.

ketentuan umum zonasi di sekitar Alur Pelayaran, meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

a)

penyelenggaraanAlur Pelayaran;

b)

penelitian dan/atau pendidikan;

c)

lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;

d)

penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;

e)

pemanfaatan AlurPelayaran dan perlintasan oleh Masyarakat; dan

f)

pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

a)

pemanfaatan AlurPelayarandan perlintasan untuk rute kapal penangkap ikan;

b)

penangkapan ikan, dengan ketentuan: alat penangkapan ikan yang bersifat aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan 2) pada waktu kapal tidak melintas.

c)

lalu lintas kapal dengan under keel clearance (UKC) kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sarat kapal kecuali atas izin syahbandar;

d)

lalu lintas kapal di perairan wajib pandu kecuali dengan pemanduan dari petugas pandu;

e)

pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur Pelayaran dan perlintasan; dan

f)

kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Alur Pelayaran dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasiandan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

a)

kegiatan yang mengganggu Ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran;

b)

pembangunan bangunan dan instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi;

c)

wisata bawah Laut dan olahraga air;

d)

pembudidayaan ikan;

e)

pertambangan;

f)

pembuangan sampah dan limbah; dan

g)

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif; dan

h)

kegiatan yang mengganggu fungsi Alur Pelayaran.

d.

Ketentuan khusus merupakan kegiatan pada Alur Pelayaran harus memperhatikan alur migrasi biota Laut.

Paragraf 4 Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 106

(1)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2)

Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan gas bumi;

b.

kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi di WP Muara Jawa;

2.

pemanfaatan Ruang berupa RTH dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan gas bumi;

3.

fasilitas pendukung operasional jaringan; dan

4.

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasijaringan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan gas bumi.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan gas bumi; dan

d.

prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.

(3)

Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik atau penggantian jaringan lama dengantetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan kawasan sekitar serta pembangunan jaringan kabel transmisi dan distribusi tenaga listrik tanam terintegrasi dengan utilitas perkotaan lainnya.

b.

kegiatan diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

2.

fasilitas pendukung operasional jaringan;

3.

pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman;dan

4.

pemanfaatan Ruang di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan yang mengganggu fungsi jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik; dan

2.

dilarang mendirikan bangunan dibawah jaringan tegangan tinggi hingga jaringan tegangan ekstra tinggi, minimum berjarak 10 (sepuluh) meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari prasarana energi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.

prasarana dan sarana minimum meliputi: l. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas; 2. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus)meter; 3. safety guard pada pipa gas yang diseberangkan lewat atas tanah; dan 4. sistem pemberat (sinker) untuk pipa gas diseberangkan lewat dasar sungai.

Paragraf 5 Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 107

(1)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf d, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak.

(2)

Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi;

2.

kegiatan penunjang jaringan sentral telepon otomat, pusat data, dan kabel bawah Laut; dan

3.

pembangunan jaringan kabel tanam terintegrasi dengan utilitas perkotaan lainnya.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pembangunan jaringan kabel udara pada kawasan nonperkotaan yang diletakkan pada bahu jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.

penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar kabel bawah Laut; dan/atau

3.

perbaikan dan perawatan kabel bawah Laut.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetikpada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.

(3)

Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi;

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara, dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;

d.

arahan sarana dan prasarana minimum yang diperlukan, terdiri atas: l. tanda keberadaan jaringan telekomunikasi; dan 2. perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi.

e.

ketentuan lain meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi memperhatikan keserasian dan estetika dengan lingkungan sekitarnya dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan

Pasal 108

(1)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf e, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendali banjir; dan

c.

ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.

(2)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pembangunan prasarana dan sarana serta pemeliharaan jaringan irigasi;

2.

pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan

3.

penelitian kondisi dan kualitas air tanah.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi dan mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan

2.

kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.

d.

arahan sarana dan prasarana minimal meliputi

1.

tanda keberadaan sistem jaringan irigasi; dan

2.

jalan inspeksi.

(3)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pembangunan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir;

2.

reboisasi di sepanjang sempadan sungai dan kawasan sekitar sungai, Danau, embung, Waduk; dan

3.

penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengendali banjir; dan

d.

arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:

1.

tanda keberadaan sistem pengendalian banjir;

2.

jalan inspeksi; dan

3.

pos pemantau ketinggian permukaan air.

(4)

Ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf c, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan;

2.

kegiatan pengamanan bangunan sumber daya air; dan

3.

pembangunan prasarana lalu lintas air.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

Paragraf 7 Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 109

(1)

Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2)huruf f, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM;

b.

ketentuan umum zonasi di sekitar SPAL;

c.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah B3;

d.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;

e.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;

f.

ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase;

g.

ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki; dan

h.

ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur sepeda.

(2)

Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum dan kegiatan prasarana penunjang SPAM;

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi SPAM dan tidak menimbulkan pencemaran air SPAM;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fisik konstruksi SPAM dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air SPAM;dan

d.

prasarana dan sarana minimum untuk SPAM, meliputi:

1.

unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan

2.

unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan serta bangunan penampungan air minum.

(3)

Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya;

b.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan B3, dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah; dan

d.

prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi mendirikan prasarana pengelolaan limbah B3 dalam rangka mengurangi, memanfaatkankembali, dan mengolah pengelolaan limbah B3 serta pembangunan prasarana penunjangnya;

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.

fasilitas pendukung operasional jaringan; dan

2.

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengelolaan B3.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah B3.

(5)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan penghijauan pada kawasan sekitar SPA, TPS3R, TPS, TPA, dan TPST;

2.

pengembangan sarana dan prasarana air limbah;

3.

pengembangan pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill; dan

4.

kegiatan pengoperasian TPA berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurungan lapis bersih (sanitary landfill),,pemeliharaan TPA, industri terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPA.

b.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasanTPA;dan

2.

kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan

2.

mendirikan bangunan di sekitar sarana persampahan TPAkecuali bangunan pendukung pengolahan sampah.

d.

prasarana dan sarana minimum untuk TPA, meliputi:

1.

jalan masuk/akses yang mengubungkan TPA dengan jalan umum yang merupakan jalan 2 (dua) arah dengan right of way 12 (dua belas) meter (lebar 8 (delapan) meter dan bahu jalan 2 (dua) meter);

2.

jalan penghubung antarbagian dalam TPA;

3.

jalan operasi/kerja menuju titik pembongkaran sampah dengan lebar badan jalan 4 (empat) meter dan bahu jalan minimum 1 (satu)meter;

4.

prasarana drainase, baik drainase jalan maupun drainase pada lahan TPA;

5.

fasilitas penerimaan meliputi tempat penerimaan sampah yang datang, pencatatan data dan pengaturan kedatangan truk sampah, dapatberbentuk pos pengendali di pintu masuk;

6.

fasilitas penanganan gas karbon dioksida dan metan, dapat berupa saluran ventilasi pada dinding-dinding bukit lapisan tanah penutup;

7.

fasilitas penanganan lindi (air dari timbunan sampah);

8.

pagar keliling dan jalur hijau (green belt); dan

9.

fasilitas penunjang lain seperti pemadan kebakaran, mesin pengasap, tempat kesehatan/keselamatan kerja, dan lainnya.

(6)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pengembanganRTH;

2.

membangun rambu penetapan rute evakuasi; dan

3.

kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan evakuasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan

d.

prasarana dan sarana minimum tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK.

(7)

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir serta pembangunan prasarana penunjangnya

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan

d.

prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat penjaring sampah.

(8)

Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembanganRTH;

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki; dan

d.

prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki meliputi:

1.

fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel;

2.

peneduh baik berupa kombinasi vegetasi maupun atap buatan; dan

3.

terintegrasi dengan fasilitas transportasi massal perkotaan.

(9)

Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH;

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalur sepeda; dan

d.

prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan jalur sepeda meliputi:

1.

terintegrasi dengan fasilitas transportasi massal perkotaan; dan

2.

penyediaan parkir khusus sepeda pada tempat-tempat umum.

Paragraf 8 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 110

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf g meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b.

ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;

c.

ketentuan umum zonasiRTH;

d.

ketentuan umum zonasi kawasan konservasi;

e.

ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove; dan

f.

ketentuan umum zonasi badan air.

Pasal 111

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a berupa kawasan hutan lindung, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

1.

kegiatan wisata alam;

2.

kegiatan pendidikan dan penelitian; dan

3.

kegiatan latihan militer tanpa merubah bentang alam dan mengurangi fungsi lindung.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1.

penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan; dan

2.

kegiatan pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemberdayaan Masyarakat.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

d.

sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 112

(1)

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi sekitar sempadan pantai;

b.

ketentuan umum zonasi sekitar sempadan sungai; dan

c.

ketentuan umum zonasi sekitar sempadan Danau atau Waduk.

(2)

Ketentuan umum zonasi sekitar sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan infiltrasi air Laut;

2.

pembangunan dan pengembangan RTH;

3.

kegiatan olah raga dan rekreasi pantai;

4.

kegiatan penelitian;

5.

penyediaan pos balawisata;

6.

penyediaan sistem peringatan dini;

7.

pembangunan infrastruktur mitigasi bencana di wilayah pesisir;

b.

penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; 9. kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 10. kegiatan pengendalian kualitas perairan; 11. konservasi lingkungan pesisir; 12. penyediaan pengamanan sempadan pantai sebagai Ruang publik; 13. pembangunan landing point kabel dan/atau pipa bawah Laut; 14. penyediaan jalur pejalan kaki yang ramah penyandang disabilitas; 15. penyediaan jalur sepeda; 16. kegiatan penelitian dan bangunan pengendali air; 17. kegiatan upacara adat dan keagamaan; dan 18. pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

sarana pendukung pariwisata yang bersifat bangunan semi permanen yang disertai dengan kajian teknis dan menyediakan akses publik ke pantai dengan lebar akses paling sedikit 3 (tiga) meter;

2.

kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.

kegiatan penunjang transportasi Laut dan transportasi udara;

4.

kegiatan nelayan dan perikanan dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan aspek keberlanjutan; dan

5.

pembangunan prasarana pembangkitan tenaga listrik yang memanfaatkan gelombang Laut yang dilakukan tanpa merusak ekologis dan estetika kawasan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan pantai berupa pembangunan hunian baru dan semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan penurunan fungsi sempadan pantai; dan

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 7O% (tujuh puluh persen).

(3)

Ketentuan umum zonasi sekitar sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.

pembangunan dan pengembangan RTH;

2.

pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air termasuk sistem pengendalian banjir;

3.

kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;

4.

kegiatankonservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai;

5.

pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar;

6.

kegiatan upacara adat dan keagamaan;

7.

penyediaan jalur pejalan kaki yang ramah penyandang disabilitas; dan

b.

penyediaan jalur sepeda. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: l. kegiatan penunjang pelabuhan angkutan sungai dan penyeberangan; 2. pembangunan dan pengembangan taman rekreasi dan fasilitas pendukung dengan tetap memperhatikan fungsi badan sungai; 3. pemanfaatan Ruang khusus seperti fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas, jalur pipa air limbah, jalur pipa air minum, jaringan kabel listrik dan jaringan kabel telekomunikasi serta bangunan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan; 4. kegiatan nelayan dan perikanan dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan aspek keberlanjutan; 5. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; 6. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai seperti pertanian; 7. kegiatan penelitian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 8. kegiatan olahraga, rekreasi, dan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang menganggu dan merusak fungsi utama sungai; dan

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).

(4)

Ketentuan umum zonasi sekitar sempadan Danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.

pembangunan dan pengembangan RTH;

2.

pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air termasuk sistem pengendalian banjir;

3.

kegiatanyang berhubungan dengan pelestarian Danau atau Waduk;

4.

kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan Danau atau Waduk;

5.

pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar;

6.

kegiatan upacara adat dan keagamaan;

7.

penyediaan jalur pejalan kaki yang ramah penyandang disabilitas; dan

b.

penyediaan jalur sepeda. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1.

pembangunan dan pengembangan taman rekreasi dengan tetap memperhatikan fungsi badan Danau atau Waduk;

2.

pemanfaatan Ruang khusus seperti fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas, jalur pipa air limbah, jalur pipa air minum, jaringan kabel listrik dan jaringan kabel telekomunikasi serta bangunan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan;

3.

bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;

4.

kegiatan lain sepanjang tidak menganggu fungsi Danau atau Waduk seperti pertanian;

5.

kegiatan penelitian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan

6.

pembangunan dan prasarana olah raga, rekreasi, pariwisata, dan keagamaan dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang menganggu dan merusak fungsi utama Danau atau Waduk; dan

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 7o% (tujuh puluh persen).

Pasal 113

Ketentuan umum zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c mencakup rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, jalur hijau (green belt), dan pemakaman meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.

kegiatan pemanfaatan Ruang dengan fungsi resapan air untuk penerapan konsep kota spons (sponge city);

2.

kegiatan olahraga alam, rekreasi dan pariwisata alam;

3.

kegiatan pemanfaatan Ruang untuk tempat evakuasi bencana;

4.

penguatan dengan menggunakan tanaman keras dan tanaman memiliki tegakan untuk pengendali iklim mikro perkotaan;dan

5.

kegiatan prasarana dan fasilitas kebersihan umum seperti tempat sampah dan toilet umum;

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1.

kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi RTH kota;

2.

kegiatan upacara adat dan keagamaan;

3.

kegiatan pendukung rekreasi dengan konstruksi tidak permanen;

4.

kegiatan penjualan, pameran terbatas, dan sektor informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.

kegiatan pemasangan reklame;dan

6.

pembangunan dan pengembangan ruang terbuka nonhijau, termasuk tempat parkir. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan

c.

yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen), KDB maksimal sebesar 10% (sepuluh persen), KLB maksimal sebesar 0,1 (nol koma satu);

e.

arahan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

RTH rimba kota, terdiri atas:

a)

penyediaan jalur pejalan kaki yang ramah penyandang disabilitas;

b)

penyediaan jalur sepeda dan pakir sepeda;

c)

penyediaan perabot jalan yang termasuk dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;

d)

penyediaan jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, persampahan, drainase, dan sanitasi; dan

e)

penyediaan fasilitas pariwisata alam.

2.

RTH taman kota, taman kecamatan, dan taman kelurahan terdiri atas:

a)

penyediaan jalur pejalan kaki yang ramah penyandang disabilitas;

b)

penyediaan jalur sepeda dan parkir sepeda;

c)

penyediaan perabot jalan yang termasuk dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;dan

d)

penyediaan jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, persampahan, drainase, dan sanitasi.

3.

RTH jalur hijau, terdiri atas:

a)

penyediaan perabot jalan yang termasuk dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi; dan

b)

penyediaan jaringan infrastruktur.

4.

RTH pemakaman, terdiri atas:

a)

penyediaan perabot jalan yang termasuk dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;

b)

penyediaan jalur pejalan kaki yang ramah penyandang disabilitas; dan

c)

penyediaan jaringan listrik, air bersih, persampahan, dan drainase.

Pasal 114

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d berupa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2.

pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;

3.

koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;

4.

penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, angin, panas matahari, dan panas bumi;

5.

wisata alam;

6.

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;

7.

pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat;

b.

penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan 9. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1.

kegiatan pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) dari Convention on Intermnational Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

2.

kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam;

3.

pemanfaatan Ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

4.

diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi i bagil kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam; dan

d.

arahan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana perawatan serta fasilitas penunjang kegiatan penelitianpendidikan pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata serta pengembangan plasma nutfah endemik.

Pasal 115

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf e, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan penelitian;

2.

kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan;

3.

kegiatan pendidikan;

4.

kegiatan konservasi;

5.

pengamanan abrasi pantai;

6.

pariwisata alam;

7.

penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;dan

b.

pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air Laut;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove, perusakan ekosistem mangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove;

d.

arahan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove, kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan mangrove, dan/atau rehabilitasi hutan mangrove; dan

e.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen), KDB maksimal sebesar 10% (sepuluh persen), KLB maksimal sebesar 0,1 (nol koma satu).

Paragraf 9 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 116

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2)huruf h meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;

b.

ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;

c.

ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;

d.

ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;

e.

ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;

f.

ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;

g.

ketentuan umum zonasi kawasan campuran;

h.

ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;

i.

ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;

j.

ketentuan umum zonasikawasan transportasi;

k.

ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;

l.

ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pariwisata;

m.

ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pelabuhan Laut;

n.

ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan Pelabuhan Perikanan;

o.

ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi;

p.

ketentuanumum zonasi zona perairan yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir;

q.

ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona perikanan tangkap;

r.

ketentuan umum zonasi zona perairan yang meruakan zona pertahanan dan keamanan;

s.

ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pemanfaatan lainnya;dan

t.

ketentuan umum zonasi alur migrasi biota Laut.

Pasal 117

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a berupa kawasan tanaman pangan yang meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.

kegiatan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan

2.

pembangunan dan pengembangan prasarana sistem jaringan irigasi.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1.

kegiatan pertanian skala besar termasuk peternakan, baik yang menggunakan lahan luas atau teknologi intensif dilakukan dengan tidak mencemari lingkungan;

2.

kegiatan pengembangan lahan pertanian di lahan basah dengan mengikuti rencana pembangunan irigasi sebagai sumber air;

3.

kegiatan pengembangan lahan pertanian di lahan kering dengan mempertimbangkan jumlah curah hujan dan rencanapengembangan dan ketersediaan sumber air permukaan lainnya;

4.

kegiatan pariwisata berbasis pertanian;

5.

kegiatan pendidikan dan riset untuk mendukung pengembangan produk-produk pertanian;

6.

pembangunan dan pengembangan kegiatan industri pengolahan, pengelolaan dan pemasaran untuk pendukung pengembangan agroindustri berbasis pertanian skala lokal dengan tetap memperhatikan aspek sosial budaya Masyarakat serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampunglingkungan; dan

7.

pengembangan perumahan berkepadatan rendah yang mendukung fungsi pertanian.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan merusak sistem jaringan irigasi serta kegiatan yang mengurangi luasan kawasan pertanian dan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pertanian.

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 80% (delapan puluh persen), KDB maksimal sebesar 20% (dua puluh persen), KLB maksimal sebesar O,4 (nol koma empat).

e.

sarana dan prasarana minimum, meliputi: l. sarana pendukung pengembangan agroindustri pertanian skala lokal; dan 2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan pertanian, antara lain jaringan jalan serta penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan drainase, dan sistem jaringan air limbah.

f.

arahan ketentuan lainnya meliputi kegiatan pertanian skala besar termasuk peternakan, baik yang menggunakan lahan luas atau teknologi intensif harus terlebih dulu memiliki kajian analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 118

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b berupa kawasan perikanan budi daya meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.

kegiatan perikanan budi daya, perikanan tangkap, pemasaran hasil perikanan; dan

2.

pembangunan dan pengembangan prasarana pendukung perikanan budidaya, perikanan tangkap, pemasaran hasil perikanan dengan memperhatikan aspek sosial budaya Masyarakat setempat dan selarasdengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

b.

1 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pengembangan kegiatan industri pengolahan, pengelolaan dan pemasaran untuk pendukung pengembangan perikanan dengan tetap memperhatikan aspek sosial budaya Masyarakat serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

2.

kegiatan pariwisata berbasis perikanan;

3.

kegiatan pendidikan dan riset untuk mendukung pengembangan produk perikanan; dan

4.

pengembangan perumahan berkepadatan rendah yang mendukung fungsi perikanan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu kawasan perikanan.

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 40% (empat puluh persen), KDB maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), KLB maksimal sebesar 1,2 (satu koma dua).

e.

sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:

1.

sarana pendukung pengembangan agroindustri pertanian skala lokal; dan

2.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan perikanan budidaya, antara lain jaringan jalan serta penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, dan sistem jaringan air limbah terpadu.

Pasal 119

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik tenaga surya meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.

kegiatan pemanfaatan pembangkitan listrik tenaga surya berupa ladang panel surya;

2.

pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung pembangkitan listrik tenaga surya;dan

3.

kegiatan riset dan pengembangan di bidang energi baru terbarukan.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

2.

fasilitas pendukung operasional jaringan; dan

3.

pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu kawasan pembangkitan tenaga listrik tenaga surya;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 40% (empat puluh persen), KDB maksimal sebesar 6o% (enam puluh persen), KLB maksimal sebesar1,2(satu koma dua); dan

e.

sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1.

akses jalan inspeksi;

2.

saluran drainase yang terkoneksi dengan saluran drainase kota;

3.

sarana dan prasarana transportasi air;

4.

pagar pengaman yang berbatasan dengan kawasan sekitarnya dan rambu-rambu peringatan; dan

5.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan pertambangan dan energi, antara lain jaringan jalan serta penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, fasilitas lahan parkir, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, prasarana pengolahan limbah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 120

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri dan pendukungnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

2.

penyediaan ruang untuk zona penyangga antarkawasan berupa RTH termasuk jalur hijau (green belt) di daratan serta mangrove di sempadan pantai;

3.

kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air Laut pada kawasan peruntukan industri di wilayah pesisir; dan

4.

pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri lainnya, termasuk pengolahan limbah B3;

2.

kegiatan penunjang transportasi Laut pada kawasan peruntukan industri di wilayah pesisir; dan

3.

pembangunan kegiatan usaha industri secara individu berada di kawasan peruntukan industri dengan dilengkapi syarat mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berdampak negatif pada lingkungan serta pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industry;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 40% (empat puluh persen), KDB maksimal sebesar 60% (enam puluh persen, dan KLB maksimal sebesar 1,8 (satu koma delapan); dan

e.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

penyediaan air baku melalui sistem jaringan perpipaan terutama dengan memanfaatkan potensi air permukaan dan air Laut;

2.

penyediaaan fasilitas pemadam kebakaran untuk kawasan industri;

3.

prasarana daur ulang air;

4.

pengolahan emisi udara; dan

5.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan peruntukan industri, antara lain penyediaan RTH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan, jaringan jalan serta peneranganjalan, tanda atau rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 121

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pembangunan fasilitas sarana dan prasarana ekowisata; dan

2.

pembangunan dan pengembangan kawasan wisata buatan, termasuk taman hiburan dan fasilitas wisata kebugaran.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pembangunan fasilitas akomodasi, perdagangan dan jasa, dan/atau pertemuan, pameran, dan sosial budaya sebagai pendukung kegiatan kawasan wisata buatan;dan

2.

pengembangan sarana dan prasarana lainnya sebagai pendukung kawasan wisata buatan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimum sebesar 40% (empat puluh persen), KDB maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), KLB maksimal sebesar 6(enam); dan

e.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

penyediaan sumber air baku pariwisata;

2.

area parkir kendaraan;

3.

jalur sepeda;

4.

jaringan drainase;

5.

pengelolaan persampahan; dan

6.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan pariwisata, antara lain jaringan jalan, penerangan jalan, dan pedestrian dengan konstruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 122

Ketentuanumum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f, meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;

(2)

Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a, terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pengembangan RTH;

2.

kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan;

3.

bangunan pengendali banjir; dan

4.

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki, dan skala pelayanannya.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan perkantoran dengan mempertimbangkan skala pelayanan, dan keterpaduan kawasan multi fungsi (mixed use) serta tidak mengganggu fungsi kawasan perumahan; dan

2.

aktivitas pertanian kota (urban farming).

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:

1.

KDH minimal sebesar 20% (dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), KLB maksimal sebesar 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan perumahan kepadatan rendah;

2.

KDH minimal sebesar 20%(dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 50% (lima puluh persen), KLB maksimal sebesar 4,0 (empatkoma noluntuk kawasan perumahan kepadatan sedang; dan

3.

KDH minimal sebesar 20% (dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 50% (dua puluh persen), KLB maksimal sebesar 6,0 (enam koma nol)untuk kawasan perumahan kepadatan tinggi.

e.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

penyediaan sumur resapan air;

2.

desain bangunan yang dikembangkan dengan konsep bangunan hijau, termasuk penyediaan instalasi energi terbarukan;

3.

desain bangunan dan lingkungan binaan menggunakan langgam arsitektur nusantara;dan

4.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan perumahan, antara lain penyediaan RTH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perumahan yang akan dibangun oleh pengembang, jaringan jalan serta penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, jalur pejalan kaki yang ramah difabel dan jalur sepeda menuju simpul transportasi masal, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

(3)

Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, dan fasilitas transportasi; dan

2.

kegiatan penyediaan RTH sebagai pelengkap dan penunjang kawasan.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: l. perkantoran;dan 2. kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama serta tidak menimbulkan dampak negatif dan mengganggu fungsi utama kawasan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsiutama kawasan dan menimbulkan dampak lingkungan;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 20% (dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 60%(enam puluh persen), KLB maksimal sebesar 4,8(empat koma delapan); dan

e.

sarana dan prasarana minimum meliputi: penyediaan sumur resapan air; 2. penyediaan akses internet untuk publik; dan 3. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, antara lain penyediaan RTH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang akan dibangun, jaringan jalan serta penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

b.

ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;dan

(4)

Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

penyediaan fasilitas pemrosesan sampah, infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, instalasi pengolahan air minum, dan instalasi pengolahan air limbah; dan

2.

penyediaan RTH.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

penyediaan bangunan pendukung kegiatan utama infrastruktur perkotaan; dan

2.

pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 20% (dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 50% (lima puluh persen), KLB maksimal sebesar 1,5(satu koma lima); dan

e.

sarana dan prasarana minimum berupa sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan infrastruktur perkotaan, antara lain jaringan jalan, penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

c.

ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.

Pasal 123

Ketentuan umum zonasi kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan multi fungsi(mixed use)atau campuran skala regional, skala kota, dan skala lokal;

2.

kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya yang menunjang pariwisata global;

3.

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan campuran; dan

4.

bangunan pengendali banjir.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

kegiatan pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota, dan skala lokal;

2.

kegiatanhunian vertikal;

3.

perkantoran;

4.

fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

5.

pembangunan infrastruktur energi, air bersih, dan telekomunikasi.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan campuran;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 20% (dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 50% (lima puluh persen), KLB maksimal sebesar 5 (lima); dan

e.

sarana dan prasarana minimum, meliputi:

1.

jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung konektivitas menuju simpul transportasi massal; dan

2.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan campuran, antara lain penyediaan RTH, jaringan jalan, penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 124

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf h, terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan skala lokal;

2.

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;

3.

kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya yang menunjang pariwisata global;

4.

fasilitas, amenitas, akomodasi, dan kegiatan penunjang pariwisata; dan

5.

bangunan pengendali banjir.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

kegiatan pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan lokal; 2.1 kegiatan hunian vertikal;

3.

fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

4.

pembangunan infrastruktur energi, air bersih dan telekomunikasi.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan perdagangan dan jasa.

d.

intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 20% (dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), KLB maksimal sebesar 4,8(empat koma delapan); dan

e.

sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1.j

1.

jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung konektivitas menuju simpul transportasi massal; dan

2.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan perdagangan dan jasa, antara lain penyediaan RTH, jaringan jalan, penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel serta penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 125

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 hurufi terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran, termasuk kegiatan riset dan pengembangan teknologi;

2.

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan perkantoran; dan

3.

kegiatan penyediaan RTH sebagai pelengkap dan penunjang kawasan.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan hunian vertikal, perdagangan dan jasa, dalam rangka pembauran fungsi (mixed use);

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perkantoran.

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 50% (lima puluh persen), KDB maksimal sebesar 50% (lima puluh persen), KLB maksimal sebesar 5 (lima); dan

e.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung konektivitas menuju simpul transportasi massal; dan

2.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan perkantoran, antara lain penyediaan RTH, jaringan jalan, penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 126

(1)

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 hurufj berupa kawasan transportasi di daratan.

(2)

Ketentuan umum zonasi pada kawasan transportasi di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan ketentuan:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan operasional transportasi berupa depo kereta api atau stasiun kereta api;

2.

kegiatan operasional bandar udara;

3.

kegiatan operasional terminal;

4.

kegiatan operasional pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan;

5.

kegiatan operasional pelabuhan sungai dan penyebarangan;

6.

kegiatan pertahanan dan keamanan;

7.

kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi; dan

b.

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi di daratan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan lain yang tidak menganggu fungsi kawasan;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlintasan dan operasional transportasi;

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 2o% (dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), KLB maksimal sebesar 3,6(tiga koma enam); dan

e.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung mobilitas aktif dalam kawasan transportasi di daratan; dan

2.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan transportasi di daratan, antara lain penyediaan RTH, jaringan jalan, penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 127

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf k terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan;

2.

penyediaan RTH yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap kawasan di sekitarnya; dan

3.

kegiatan pengembangan pangkalan militer/kesatrian daerah latihan, rumah dinas personel serta kegiatan lain yang mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa segala kegiatan selain yang diperbolehkan selama tidak mengubah atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan dengan mendapat izin dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan yang mengubah atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan; dan

2.

kegiatan yang membahayakan upaya pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara.

d.

arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDH minimal sebesar 30% (tiga puluhpersen), KDB maksimal sebesar 6o% (enam puluh persen), KLB maksimal sebesar 6(enam);dan

e.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

pengolahan limbah hasil kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan;

2.

sarana dan prasarana terkait kontingensi dan rute evakuasi VViP;

3.

jaringan energi dan listrik yang mempertimbangkan kebutuhan energi dan listrik dalam keadaan darurat; dan

4.

sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan pertahanan dan keamanan, antara lain jaringan jalan, penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel serta penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 128

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 hurufl terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

penelitian dan/atau pendidikan;

2.

penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan

3.

pembangunan sarana dan prasarana umum yang mendukung zona perairan yang merupakan zona pariwisata.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan yang dilakukan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;

2.

labuh jangkar kapal;

3.

pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan

4.

pembangunan sarana dan prasarana wisata.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;

2.

penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

3.

pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang permanen;dan

4.

pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 129

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf m, terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan dengan memperhatikan alur migrasi biota Laut, meliputi:

1.

penelitian dan/atau pendidikan;

2.

pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;

3.

penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;

4.

penyediaan fasilitas sandar kapal;

5.

penyediaan perairan tempat labuh;

6.

penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;

7.

pengembangan pelabuhan jangka panjang;

b.

penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; 9. pengalokasian Ruang perairan untuk keperluan darurat; 10. pengalokasian Ruang perairan tempat labuh jangkar; 11. pengalokasian Ruang perairan pandu; 12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan 1peraturanperundang-undangan di bidang pelayaran; 13. pertahanan dan keamanan negara;dan 14. mitigasi bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat memperhatikan alur migrasi biota Laut, meliputi:

1.

pemantauan dan evaluasi;

2.

pemelihara lebar dan kedalaman alur;

3.

wisata bahari;

4.

pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan

5.

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi zona pelabuhan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi

1.

pembuangan sampah dan limbah; dan

2.

kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona pelabuhan.

Pasal 130

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf n, terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

penelitian dan/atau pendidikan;

2.

pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;

3.

penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;

4.

penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan;

5.

penyediaan perairan tempat labuh;

6.

penyediaan kolam untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;

7.

pengalokasian Ruang untuk keperluan darurat;

b.

pengalokasian Ruang perairan tempat labuh jangkar; 9. pengalokasian Ruang perairan pandu; 10. kepelabuhan perikanan dan atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. pengalokasian Ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur; dan 12. pengembangan pelabuhan jangka panjang. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pemantauan dan evaluasi;

2.

pembangunan bangunan pengaman pantai;

3.

wisata bahari; dan

4.

kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area PelabuhanPerikanan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

pembuangan sampah dan limbah;

2.

kegiatan yang mengganggu fungsi Alur Pelayaran;

3.

kegiatan yang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan; dan

4.

kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona Pelabuhan Perikanan.

Pasal 131

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf o, meliputi:

a.

kegiatanyang diperbolehkan, meliputi:

1.

penelitian dan/atau pendidikan;

2.

kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

3.

pemasangan dan pemeliharaan pipa bawah Laut yang mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pemantauan dan evaluasi;

2.

penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan perlintasan; dan

3.

pembuangan limbah hasil kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;

2.

pembudidayaan ikan;

3.

wisata bahari;dan

4.

kegiatan yang dapat mengganggu fungsi zona pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 132

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf p meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

penelitian dan pendidikan;

2.

pelindungan mutlak ekosistem pesisir, habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota Laut;

3.

pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;

4.

pembangunan prasarana dan sarana;

5.

kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau

6.

kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan ekosistem pesisir.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.

pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;

2.

pemanfaatan sumber dayaikan;

3.

wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;

4.

pembangunan fasilitas umum;

5.

pengawasan dan pengendalian; dan/atau

6.

kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi ekosistem pesisir.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi ekosistem pesisir;

2.

kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;

3.

kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;

4.

penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;

5.

pertambangan;

6.

pembuangan sampah dan limbah yang dapat merusak ekosistem pesisir; dan/atau

7.

kegiatan lainnyayang mengurangi nilai dan/atau fungsi ekosistem pesisir.

Pasal 133

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf q meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

penelitian dan/atau pendidikan;

2.

pemantauan dan/atau evaluasi;

3.

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan;

4.

penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;

5.

penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapanyang diperbolehkan; dan

6.

pelindungan pesisir pantai.

b.

1 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.

penangkapan ikan dengan bagan tancap;

2.

penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif untuk mendukung kegiatan pariwisata yang diperbolehkan hanya pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi (squid angling), pancing layang-layang, tombak(harpoons), ladung, dan panah;

3.

perikanan budi daya;

4.

penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan perlintasan; dan

5.

ship to ship transfer yang tidak mengganggu aktivitas penangkapan ikan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif dan/atau merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

2.

pertambangan;dan

3.

pembuangan sampah dan limbah ke Laut.

Pasal 134

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf r, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

penelitian dan/atau pendidikan;

2.

pengembangan dan pendukung pertahanan dan keamanan;

3.

kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

4.

kegiatan militer;

5.

latihan militer;

6.

uji coba peralatan dan persenjataan militer;

7.

penempatan ranjau;dan

b.

pembersihan ranjau. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pemantauan dan evluasi;

2.

wisata bahari;

3.

pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan, tidak mengganggu dan mengubah fungsi kegiatan pertahanan dankeamanan;dan

4.

pemanfaatan wilayah perairan di luar fungsi keamanan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 135

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan zona pemanfaatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf s berupa alur pipa dan/atau kabel bawah Laut, meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

penelitian dan pendidikan;

2.

pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan kabel bawah Laut;

3.

pelayaran;

4.

wisata bahari; dan/atau

5.

kegiatan konservasi sumber daya ikan di permukaan dan kolom perairan.

b.

kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;

2.

kegiatan penangkapan ikan denganalat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis dan tidak merusak dasar Laut;

3.

pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut yang tidak mengganggu keberadaan kabel atau pipa bawah Laut; dan

4.

kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

labuh jangkar;

2.

usaha pertambangan mineral dan batu bara; dan

3.

penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi kabel atau pipa bawah Laut.

Pasal 136

Ketentuan umum zonasi zona perairan yang merupakan alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf t meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

penelitian dan pendidikan;

2.

lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota Laut;

3.

wisata bahari;dan/atau

4.

kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota Laut.

b.

1 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau

2.

kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberadaan alur migrasi biota Laut.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

pertambangan; dan/atau

2.

kegiatan lainnya yang dapat mengganggu alur migrasi biota Laut.

Paragraf 10 Ketentuan Khusus

Pasal 137

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf i merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki pengaturan tambahan dan bertampalan (overlay) dengan fungsi utama, terdiri atas:

a.

kawasanrawan bencana;

b.

kawasan KP2B;

c.

kawasan migrasisatwa;

d.

kawasan Holding Zone pada kawasan hutan; dan

e.

Kawasan TOD.

Pasal 138

(1)

Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a terdiri atas:

a.

rawan bencana banjir, yang bertampalan (overlay) dengan kawasan peruntukan badan air, badan jalan, jalur hijau (green belt), kawasan campuran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasanperlindungansetempat, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan peruntukanindustri, kawasan tanaman pangan, kawasan transportasi, pemakaman, rimba kota, taman hutan raya, taman kecamatan, taman kelurahan, dan taman kota;

b.

rawan bencana swabakar batu bara, yang bertampalan (overlay) dengan badan air, badan jalan, jalur hijau (green belt), kawasan campuran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan lindung, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perlindungan setempat, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan1 perumahan, kawasanperuntukan industri, kawasan tanaman pangan, Kawasan transportasi, pemakaman, rimba kota, dan taman hutan raya.

(2)

Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.

penyediaan RTH multifungsi sebagai kolam retensi banjir;

b.

penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana banjir;

c.

penambahan KDH 1O% (sepuluh persen) dari intensitas pemanfaatan Ruang pada ketentuan umum zonasi di kawasan dasar;

d.

penerapan prinsip zero delta Q policy;

e.

penyediaan drainase alami;

f.

pengembangan jalur pejalan kaki berpori melalui penerapan teknologi;

g.

penyediaan sumur resapan dan lubang biopori; dan

h.

mitigasi struktural banjir secara selektif dengan mempertimbangkan perwujudan kota spons (sponge city).

(3)

Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana swabakar batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, berupa pelarangan pengembangan baru industri manufaktur.

(4)

Ketentuankhusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIlI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 139

(1)

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b bertampalan (overlay)dengan kawasan pertanian.

(2)

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat(l), terdiri atas:

a.

perlindungan terhadap kawasan pertanian dari alih fungsi lahan;

b.

penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam RDTR;

c.

pengembangan melalui intensifikasi lahan pertanian; dan

d.

pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata.

(3)

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus KP2B KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 140

(1)

Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c bertampalan (overlay) dengan badan jalan, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman hutan raya, dan taman kota.

(2)

Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri atas:

a.

penyediaan fasilitas perlintasan satwa liar; dan

b.

penyediaan tanda atau rambu informasi.

(3)

Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 141

(1)

Ketentuan khusus kawasan Holding Zone pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d bertampalan (overlay) dengan badan jalan, jalur hijau, kawasan campuran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran kawasan perlindungan setempat, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan tanaman pangan, kawasan transportasi, kawasan ekosistem mangrove, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman kota, dan badan air.

(2)

Ketentuan khusus kawasan Holding Zone pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (overlay) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkannya pelepasan kawasan hutan.

(3)

Ketentuan khusus kawasan Holding Zone pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Holding Zone Pada Kawasan Hutan KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 142

(1)

Ketentuan khusus pada Kawasan TOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e terdiri atas ketentuan tambahan sebagai acuan pembangunan di kawasan yang bertampalan (overlay) dengan Kawasan TOD guna mendorong pengunaan transportasi umum massal dan sistem pergerakan aktif.

(2)

Ketentuan khusus pada Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

dikembangkan dengan intensitas sedang hingga tinggi, dengan ketentuan meliputi:

1.

Kawasan TOD pusat kota:

a)

KLB 5,6 (lima koma enam)- 9,8 (sembilan koma delapan);

b)

KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);

c)

Kepadatan hunian 20 (dua puluh)- 75 (tujuh puluh lima) unit/1.000 m²(seribu meter persegi);

d)

street frontage minimal 90% (sembilan puluh persen);

e)

GSB0 (nol) meter;

f)

parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standarmaksimum1 parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 1 (satu) parkir/100 m2 (seratus meter persegi); dan

g)

ruang terbuka minimal meliputi RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

2.

KawasanTODsubkota:

a)

KLB 5,6 (lima koma enam) - 9,8 (sembilan koma delapan);

b)

KDB maksimum 60% (enam puluh persen);

c)

kepadatan hunian 12 (dua belas) - 38 (tiga puluh delapan) unit/1.000 m2 (seribu meter persegi);

d)

streeet frontage minimal 80% (delapan puluh persen);

e)

GSB O (nol) meter;

f)

parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1,5 (satu koma lima) parkir/unit, parkir retail/kantor2(dua) parkir/100 m² (seratus meter persegi); dan

g)

ruang terbuka minimal meliputi RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan. Kawasan TOD Lingkungan:

a)

KLB 2,0 (dua koma nol)- 4,0 (empat koma nol);

b)

KDB maksimum 60% (enam puluh persen);

c)

kepadatan hunian 15 (lima belas) - 20 (dua puluh) unit/1.000m2 (seribu meter persegi);

d)

street frontage minimal 70% (tujuh puluh persen);

e)

GSB O(nol) meter;

f)

parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan maksimum parkir hunian 2(dua) parkir/unit;parkir retail/kantor 3 (tiga) parkir/100 m2 (seratus meter persegi) dan maksimum parkir lantai dasar 20%(dua puluh persen) dari luas kaveling; dan

g)

ruang terbuka minimal meliputi RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

b.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

penjualan, penyewaan, perawatan/bengkel, pencucian kendaraan bermotor;

2.

jasa ekspedisi/pengiriman barang;

3.

ruko deret dengan lahan parkir di depan bangunan;

4.

lahan parkir berbayar;

5.

perumahan kepadatan rendah;

6.

perumahan dengan pagar antarkaveling (no-gated communities) dalam radius 400 (empat ratus) meter dari stasiun;

7.

SPBU;dan

8.

fasilitas drive-thru.

c.

penyediaan RTH kawasan minimal 20% (dua puluh persen);

d.

penyediaan RTNH kawasan minimal 10% (sepuluh persen) di luar RTH publik;

e.

penyediaan fasilitas pendukung, meliputi:

1.

jaringan pejalan kaki yang ramah difabel dan jalur sepeda yang lengkap dan aman yang tidak terputus dan teritegrasi;

2.

Ruang bagi sektor informal;

3.

petunjuk dan gerbang sebagai pengarah pengunjung untuk menuju stasiun serta fasilitas umum dan fasilitas sosial tingkat dasar;dan

4.

tersedianya RTH dan Ruang terbuka nonhijau publik yang dapat berfungsi sosiologis (tempat berkumpul), dan ekologis (resapan air, menjaga iklim mikro, dan resapan air).

f.

dapat diberlakukan pemberian insentif dan disinsentif meliputi: f. insentif bagi pemilik lahan/kaveling yang memberikan kontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi kepentingan transportasi publik, antara lain RTH, Ruang terbuka publik, dan Ruang sirkulasi pejalan kaki;dan 2. disinsentif berupa pengenaan tarif parkir tinggi.

g.

dapat diberlakukan teknik pengaturan zonasi berupa bonus zoning untuk mendorong pengembangan kawasan.

(3)

Ketentuan khusus Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan TOD KSN Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 143

(1)

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.

(2)

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:

a.

meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;

b.

memfasilitasi kegiatan pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan

c.

meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 144

(1)

Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.

(2)

Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a.

rencana struktur ruang, rencana Pola Ruang KSN Ibu Kota Nusantara, dan kawasan strategis kota;

b.

ketentuan umum zonasi; dan

c.

peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3)

Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

insentif fiskal yang dapat berupa pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b.

insentif nonfiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 145

(1)

Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2)

Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun berdasarkan:

a.

rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang KSN Ibu Kota Nusantara, dan kawasan strategis kota;

b.

ketentuan umum zonasi; dan

c.

peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3)

Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

disinsentif fiskal berupa pengenaan Pajak Khusus IKN yang tinggi dan/atau Pungutan Khusus IKN yang tinggi; dan/atau

b.

disinsentif nonfiskal berupa: 1.1 kewajiban memberi kompensasi/imbalan; 2. pembatalanpenyediaan sarana dan prasarana;dan/atau 3. pemberian status tertentu.

(4)

Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a.

disinsentif dari Otorita Ibu Kota Nusantara kepada pemerintah daerah lainnya: dan

b.

disinsentif dari Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Masyarakat.

(5)

Ketentuan disinsentif dari Otorita Ibu Kota Nusantara kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(6)

Ketentuan disinsentif dari Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:

a.

pengenaan Pajak Khusus IKN yang tinggi dan/atau Pungutan Khusus IKN yang tinggi;

b.

kewajiban pemberian kompensasi/imbalan; dan/atau;

c.

pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 146

(1)

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.

(2)

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan Ruang.

(3)

Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berfungsi:

a.

untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang;dan

b.

sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:

1.

pemanfaatan Ruang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;

2.

pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan/atau

3.

pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(4)

Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:

a.

besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang;

b.

nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan Ruang; dan/atau

c.

kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang.

(5)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

dendaadministratif; a. untuk

c.

penghentian sementarakegiatan;

d.

penghentian sementara pelayanan umum;

e.

penutupan lokasi;

f.

pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang;

g.

pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang;

h.

pembongkaran bangunan;dan/atau

i.

pemulihan fungsi ruang.

(6)

Pengenaan sanksi administratif fsebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 147

(1)

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d, terdiri atas:

a.

penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang;dan

b.

penilaian perwujudan RTR.

(2)

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

a.

kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang; dan

b.

pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

(3)

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(4)

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:

a.

kesesuaian program;

b.

kesesuaian lokasi;dan

c.

kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2 Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan

Pasal 148

(1)

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:

a.

selama pembangunan;dan

b.

pascapembangunan.

(2)

Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

(3)

Penilaian pada periodeselama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

(4)

Penilaian pada periode pascapembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

Paragraf 3 Penilaian Pemenuhan Prosedur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 149

(1)

Pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(3)

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

(4)

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

Paragraf 4 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 150

(1)

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dilakukan dengan:

a.

penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang;dan

b.

penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(2)

Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(3)

Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap RTR.

(4)

Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.

(5)

Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 152

(1)

Dalam rangka mewujudkan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dilakukan pengelolaan KSN Ibu Kota Nusantara.

(2)

Pengelolaan KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

(3)

Tugas pokok dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

a.

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang di KSN Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya; dan

b.

pengoordinasianpenyelenggaraanw Penataan Ruang lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di KSN Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS

Pasal 153

(1)

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dilakukan pada tahap:

a.

perencanaan Tata Ruang;

b.

pemanfaatanRuang;dan

c.

pengendalian pemanfaatan Ruang

(2)

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 154

(1)

Jangka waktu RTR KSN Ibu Kota Nusantara adalah selama 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.

(2)

Peninjauan kembali RTR KSN Ibu Kota Nusantara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3)

Peninjauan kembali RTR KSN Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu berupa:

a.

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b.

perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

c.

perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang;atau

d.

perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4)

Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 155

Pemanfaatan pada Ruang darat, Ruang Laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini dapat dimanfaatkan setelah mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

Pasal 156

Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dapat dimohonkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

a.

izin pemanfaatan Ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b.

izin pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini, dengan ketentuan:

1.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden ini;dan

2.

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:

a)

dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTR berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

b)

dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden ini, izin amanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.

pemanfaatan Ruang di KSN Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut:

1.

yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RTR berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

2.

yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

d.

izin kegiatan untuk memanfaatkan Ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan dianggap sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;

e.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan penambangan sebagai bagian dari usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sampai dengan berakhir masa perizinannya, dengan syarat pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan yang meliputi:

1.

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;

2.

dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dilakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;

3.

melaksanakan kegiatan reklamasi pada kawasan yang telah selesai dilakukan penambangan sebagai upaya untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dalam RTR; dan

4.

melaksanakan kegiatan pascatambang meliputi kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial sesuai dengan RTR KSN Ibu Kota Nusantara.

Bagian dari usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya

Pasal 158

(1)

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

a.

pemanfataan Ruang pada kawasan KSN Ibu Kota Nusantara mengacu pada Peraturan Presiden ini;

b.

muatan pengaturan dalam RTR Provinsi Kalimantan Timur, RTR Kabupaten Penajam Paser Utara, RTR Kabupaten Kutai Kartanegara, dan rencana zonasi Provinsi Kalimantan Timur yang lokasinya bertampalan (overlay) dengan delineasi KSN Ibu Kota Nusantara ini, dinyatakan tidak berlaku;

c.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, dan Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana rinci Tata Ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saatrevisi RTR.

(2)

Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang tercakup dalam Holding Zone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contact Info

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022

Abstrak Peraturan

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

CAKUPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBUKOTA NUSANTARA

BAB III

PERAN DAN FUNGSI

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

BAB VI

RENCANA POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

BAB IX

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS

BAB X

PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

BAB XI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS

BAB XII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Paper Terkait

ASPEK HUKUM PENGATURAN RUANG UDARA DI ATAS IBUKOTA NEGARA NUSANTARA UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Berita Terkait

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi

Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik

Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah

Komisi Pemberantasan Korupsi Kembali Memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai Saksi Perkara Suap Hak Guna Bangunan

Tanah Fasilitas Umum Dijual ke Investor, Lima Terdakwa di Subang Divonis 3 Tahun

Syarat dan Ketentuan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2024